Muslimah News, FOKUS — Bencana banjir besar yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meninggalkan luka mendalam bagi para korban. Di antara 1,2 juta warga dari 50 kota/kabupaten yang menjadi korban banjir, para perempuan menjadi salah satu pihak yang paling terdampak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifah Fauzi saat berkunjung ke posko pengungsian korban banjir di Kota Padang, Sumbar mengungkapkan kehidupan perempuan makin sulit ketika dihadapkan dengan situasi bencana. Ia juga menyatakan, KemenPPPA sudah berkoordinasi dengan dinas pengampu isu perempuan dan anak untuk memastikan kondisi para perempuan dan anak korban bencana. (Kemenpppa, 1-12-2025).
Selain kaum perempuan, anak-anak juga salah satu kelompok yang paling rentan dan sering terlupakan saat bencana. Mereka dalam kondisi tidak berdaya. Mereka juga kehilangan mainan, hewan peliharaan, peralatan belajar, sekolah, rumah, bahkan anggota keluarga.
Lantas, bagaimana solusi bagi hal ini? Mengingat banyak pula korban selain perempuan dan anak-anak. Ditambah lagi adanya pejabat yang abai dan nirempati di tengah penanganan bencana Sumatra.
Semua Terdampak
Becermin dari bencana Sumatra, baik perempuan maupun anak-anak mengalami nasib buruk. Bencana adalah situasi krisis yang menyebabkan para perempuan kesulitan bergerak cepat saat evakuasi. Tidak jarang, mereka merasa harus mengutamakan anggota keluarga atau orang lain terlebih dahulu sehingga mereka justru mengorbankan dan mengabaikan kebutuhan diri sendiri.
Situasi pascabencana juga memicu hilangnya privasi dan berkurangnya ruang aman sehingga kaum perempuan berisiko mengalami kekerasan fisik dan seksual. Pemulihan ekonomi para perempuan pascabencana juga terhambat. Banyak perempuan yang bekerja di sektor informal, seperti berdagang dan sebagai pekerja rumah tangga, yang semua itu terhenti akibat bencana.
Tidak hanya perempuan, anak-anak yang terdampak bencana akan mengalami trauma, juga terserang penyakit. Mereka tidak bisa sekolah karena gedung sekolahnya hancur dan infrastruktur jalan terputus. Kesehatan, kebutuhan gizi, dan keamanan mereka juga terancam.
Lansia korban bencana Sumatra juga tidak kalah memprihatinkan. Banyak dari mereka yang terjebak, bahkan tidak sempat dievakuasi karena cepatnya banjir memasuki rumah mereka. Ada video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang lansia yang masih berada di kursi roda dengan separuh tubuhnya terendam banjir. Betapa memilukan.
Meski demikian, korban yang terdampak bencana nyatanya tidak hanya kalangan kelompok rentan. Kaum laki-laki juga terdampak, mereka kesulitan untuk mencari nafkah akibat lokasi yang porak-poranda pascabencana. Selain itu, fungsi fasilitas publik terhenti dan infrastruktur luluh lantak. Untuk pakaian saja, sejumlah laki-laki korban banjir Sumatra terpaksa mengenakan pakaian perempuan karena hanya itu bantuan sandang yang datang.
Bupati “Lari”, Pejabat Nirempati
Dengan kondisi pascabencana yang sedemikian memprihatinkan, bukannya mengambil kebijakan tanggap darurat, bencana Sumatra malah tidak ubahnya panggung pencitraan para pejabat. Ada bupati yang seolah-olah “lari” dari tanggung jawab mengurusi warganya yang menjadi korban bencana dengan dalih “tidak sanggup menangani” dan sudah menyerahkan tanggung jawab itu langsung kepada pemerintah pusat.
Para pejabat di pusat pun tidak berbeda nyata. Mereka datang bukan dengan niat tulus mengurus korban, tapi lebih mengutamakan gimik, seperti memanggul karung beras, ikut mengepel rumah korban banjir, juga mengenakan sepatu bot seakan-akan terjun langsung membantu korban di lokasi berlumpur. Sayang, aksi tersebut hanya dalam rangka meraih validasi di media sosial.
Juga seorang pejabat yang menyatakan bahwa listrik di kawasan bencana sudah menyala 97%, padahal realitasnya maksimal baru sekitar 60%. Alih-alih menampilkan kapasitas kepemimpinan saat kondisi darurat bencana, mereka lebih tampak sebagai pejabat nirempati.
Berbagai data dan laporan dari lokasi bencana lebih cenderung bertujuan “asal bapak senang” (ABS), yakni agar mereka punya jawaban saat kepala negara bertanya. Jika seperti ini, sejatinya sangat menyesatkan dan menyebabkan kepala negara bisa keliru dalam menetapkan kebijakan bagi lokasi bencana. Akibatnya, lagi-lagi warga bagai jatuh tertimpa tangga. Warga sudah menderita akibat bencana, tapi mereka harus lebih sengsara lagi akibat kebijakan yang salah arah.
Kita harus sadar, para pejabat tidak bisa berbuat sekadar atas nama pribadi. Mereka adalah simbol kekuasaan negara, baik di tingkat daerah maupun pusat. Mereka merepresentasikan kualitas dan kapasitas suatu kepemimpinan. Gimik maupun aksinya “melarikan diri” dari tanggung jawab menunjukkan bahwa kepemimpinannya lemah, begitu pula dengan kapasitasnya sebagai sosok pemimpin suatu wilayah.
Rekam jejak pemimpin seperti ini bukanlah potret pemimpin yang peduli rakyat. Model kepemimpinan ABS akan membuatnya menjadi pejabat yang sangat mudah tersandera kepentingan pribadi, bahkan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, seperti para pengusaha nakal termasuk kapitalis raksasa. Sedangkan urusan rakyat tampaknya hanya akan menjadi aksesori bagi kekuasaannya.
Potret pejabat nirempati tidak terlepas dari latar belakang mereka meraih kursi kekuasaan. Tidak sedikit dari mereka yang merupakan produk politik transaksional. Akibatnya, yang menonjol dari mereka malah pencitraannya. Mereka menjadi pemimpin bukan karena kapasitasnya, tapi cenderung karena dukungan dana di balik pemilihannya.
Namun, ketika ada gerakan pengumpulan dana untuk bencana Sumatra dari sesama warga, para pejabat bukannya mendukung, tapi malah menyindir aksi sosial tersebut. Sikap nirempati para pejabat itu seolah-olah menunjukkan bahwa sumbangan swadaya warga menyaingi bantuan negara kepada korban bencana.
Sejatinya, bantuan itu sifatnya sukarela, sedangkan peran negara menangani korban dan mengurus urusan rakyat adalah wajib, baik pada situasi bencana maupun tidak. Negara semestinya mendukung dan bahu-membahu bersama aksi solidaritas warga agar korban bencana lebih cepat tertolong.
Perlindungan Korban Pascabencana
Kelompok rentan adalah kalangan yang mengalami penderitaan paling berat saat bencana. Namun, nyatanya, kelompok yang bukan rentan pun membutuhkan bantuan. Sungguh, korban bencana Sumatra telah mencakup semua kalangan sehingga membutuhkan pemulihan yang menyeluruh.
Miris, di tengah semua keprihatinan, pemerintah justru tampil bimbang dan gamang dalam penanganan bencana Sumatra ini. Kebijakan seputar bencana terkesan asal-asalan, tidak terarah, bahkan berpotensi salah sasaran.
Sedangkan total korban, baik korban jiwa, hilang, maupun yang mengungsi sudah mencapai jutaan. Penanganan terbaik bagi korban bencana bukanlah sekadar langkah teknis berupa evakuasi dan penyelamatan.
Penerapan status sebagai bencana nasional pada bencana Sumatra akan berkonsekuensi pada masuknya bantuan asing. Namun, tidak menerapkan status bencana nasional pun ternyata pemerintah tetap abai. Pemerintah tidak lantas bergerak lebih cepat melakukan evakuasi dan pembangunan infrastruktur darurat agar bisa segera menjangkau daerah yang masih terisolasi.
Pemerintah seharusnya memastikan dan menjamin perlindungan semua korban. Secara psikis mereka sudah trauma karena terdampak bencana, jangan sampai fisik mereka turut tercabik akibat nihilnya perlindungan. Pemerintah juga harus menerbitkan berbagai kebijakan strategis, termasuk pemulihan pascabencana seperti jaminan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keamanan. Semua ini agar masyarakat dapat kembali pulih sebagaimana sebelum bencana.
Pemerintah juga harus tegas menelusuri para pelaku penebangan hutan secara ugal-ugalan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit ataupun pertambangan. Pemerintah semestinya melakukan audit terhadap kebijakan hak guna usaha atas lahan yang sebelumnya berupa hutan. Pemerintah harus memetakan kawasan ekologis, konservasi, dan daerah aliran sungai (DAS), serta memastikannya tidak menjadi target alih fungsi lahan karena kawasan-kawasan tersebut adalah penyangga ekosistem yang tidak boleh dirusak.
Ketika menolak bantuan asing, pemerintah seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap penanganan bencana. Namun, alih-alih memikirkan urusan rakyatnya, pemimpin sekuler kapitalis justru tampil menunjukkan bahwa jabatan dan kepemimpinannya adalah unjuk gengsi di tengah bencana sekalipun. Benar-benar nirempati!
Visi Kepemimpinan Islam di Tengah Bencana
Kita semua sepakat bahwa bencana Sumatra tidak sebatas bencana ekologis, tapi juga ideologis yang diperburuk oleh visi kepemimpinan yang kacau dan buruk. Ini semua tidak terlepas dari paradigma sekuler kapitalistik yang menyebabkan para penguasa nirempati serta cenderung tidak peduli, alih-alih berkeinginan serius untuk menanggulangi bencana secara tuntas.
Allah Taala berfirman di dalam ayat,
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Ruum [30]: 41).
Rakyat membutuhkan pemimpin yang dapat mengurus dan memperhatikan urusan mereka dengan tulus dan ikhlas, lebih-lebih di tengah situasi bencana alam. Untuk itu, paradigma kepemimpinan sekuler kapitalistik harus diganti dengan paradigma Islam. Khilafah sebagai negara berideologi Islam sekaligus pelaksana syariat Islam kafah akan mewujudkan perlindungan bagi seluruh rakyat yang menjadi tanggung jawabnya.
Fungsi kepemimpinan menurut syariat adalah mengurusi urusan umat (raa’in) dan menjaga mereka (junnah). Inilah profil pemimpin visioner. Dengan profil seperti ini, seorang pemimpin akan mengerahkan segala upaya untuk melindungi, baik saat bencana maupun tidak, karena itu adalah kewajibannya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari).
Juga di dalam hadis,
إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
“Sungguh imam (khalifah) adalah perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengan dirinya.” (HR Muslim).
Bencana alam merupakan kondisi yang berat. Untuk itu, selain keperluan militer dan jihad, pembiayaan bencana alam juga menjadi salah satu anggaran yang diutamakan oleh Khilafah. Ini menunjukkan bahwa Khilafah sangat memperhatikan penanganan bencana alam, mulai dari mitigasi, penanganan pascabencana, hingga pemulihan kondisi sosial dan infrastruktur.
Dalam hal perlindungan seluruh korban bencana, Khilafah berpegang pada konsep maqashid asy-syari’ah (tujuan penerapan syariat Islam). Maqashid asy-syari’ah adalah tujuan, hasil, atau hikmah dari pelaksanaan syariat. Syekh Muhammad Husain Abdullah di dalam kitabnya Dirasat fil Fikri al-Islami, menyatakan ada delapan aspek dalam kehidupan masyarakat yang dipelihara dalam penerapan syariat Islam, yaitu:
1. Memelihara keturunan (al-muhafazhatu ‘ala an-nasl).
2. Memelihara akal (al-muhafazhatu ‘ala al-‘aql).
3. Memelihara kehormatan (al-muhafazhatu ‘ala al-karamah).
4. Memelihara jiwa manusia (al-muhafazhatu ‘ala an-nafs).
5. Memelihara harta (al-muhafazhatu ‘ala al-mal).
6. Memelihara agama (al-muhafazhatu ‘ala ad-din).
7. Memelihara keamanan (al-muhafazhatu ‘ala al-amn).
8. Memelihara negara (al-muhafazhatu ‘ala ad-daulah).
Perlindungan yang diberikan Khilafah tidak hanya untuk korban yang masih hidup, tapi juga untuk korban jiwa. Khilafah wajib melaksanakan evakuasi, pengurusan jenazah, serta pemakaman yang layak. Untuk korban hilang, Khilafah akan menggunakan alat berat untuk membersihkan lokasi bekas bencana, juga menurunkan berbagai instrumen berteknologi canggih untuk melacak posisi korban agar bisa segera dievakuasi.
Bagi seluruh korban yang masih hidup, Khilafah wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar mereka, yakni sandang, pangan, dan papan. Khilafah juga menjamin akses mereka terhadap kesehatan, obat-obatan, dan kebutuhan gizi. Ini adalah langkah tercepat agar tidak jatuh korban jiwa baru akibat penanganan yang lambat, sebab lokasi bencana biasanya rawan penyakit.
Khilafah memberikan bantuan dalam bentuk yang khusus agar tepat sasaran, seperti keperluan untuk bayi dan anak-anak, perlengkapan untuk perempuan yang menstruasi, kebutuhan ibu hamil dan menyusui, serta alat medis seperti alat pengukur tekanan darah, perangkat pemeriksaan gula darah dan urine, kursi roda, tandu darurat, dsb.
Lokasi pengungsian harus terjamin keamanannya dan terpisah antara korban laki-laki dan perempuan menurut konsep syar’i tentang penataan kehidupan khusus, agar kehormatan dan privasi para perempuan tetap terjaga. Selanjutnya, dibangun tempat khusus untuk beribadah, dapur umum, dan fasilitas MCK. Perlu juga dibuatkan tempat untuk difungsikan sebagai sekolah darurat, agar akses pendidikan anak-anak usia sekolah yang mengungsi tidak terputus.
Untuk korban yang terindikasi sakit, Khilafah akan mendirikan RS darurat sebagai wujud respons cepat dan pertolongan pertama. Jika ada korban yang sakit parah dan harus dirujuk ke RS yang lebih besar dan canggih, Khilafah akan menyiapkan fasilitas transportasi yang memungkinkan untuk mengevakuasi di lokasi bencana, seperti ambulans, perahu karet, perahu amfibi, dan helikopter. Jika jalan raya sebagai jalur evakuasi putus akibat bencana, Khilafah segera membangun jalur darurat sebagai infrastruktur sementara sambil menanggulangi bencana dan membangun infrastruktur yang permanen.
Terkait dana penanganan bencana alam, di dalam baitulmal (kas negara Khilafah) terdapat pos keuangan khusus untuk rehabilitasi bencana. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani memerinci hal tersebut di dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam), bab “Baitulmal”, pada pembahasan pengeluaran baitulmal. Pembelanjaan pada pos tersebut tidak ditentukan berdasarkan keberadaan harta, melainkan hak paten, baik ada harta maupun tidak.
Jika harta tersebut ada, harta itu wajib disalurkan seketika. Jika harta tersebut tidak ada, kewajiban pembiayaan bencana dipikul oleh kaum muslim. Harta tersebut wajib dikumpulkan dari kaum muslim seketika itu juga, kemudian diletakkan di baitulmal untuk segera disalurkan kepada yang berhak.
Jika dikhawatirkan akan terjadi penderitaan karena pembelanjaannya ditunda hingga harta terkumpul, negara wajib meminjam harta yang paten dahulu. Lalu harta pinjaman itu diletakkan di baitulmal dan segera disalurkan kepada yang berhak. Harta pinjaman itu akan dibayar dari harta yang sudah berhasil dikumpulkan oleh kaum muslim.
Besarnya pos dana di baitulmal akan cukup bagi Khilafah untuk merehabilitasi bencana tanpa bantuan asing. Sedangkan rakyat daulah yang ingin berdonasi akan dipersilakan karena itu wujud ukhuah islamiah. Negara tetap melakukan pengawasan dan mengarahkan pengiriman bantuan agar tepat sasaran.
Khilafah juga memperhatikan pemulihan ekosistem sehingga alam kembali pada fungsi asalnya. Hutan yang gundul akan direboisasi, DAS akan dipelihara kelestariannya, pembalakan liar akan ditindak tegas, dan alih fungsi lahan akan diawasi. Kawasan konservasi tidak boleh dialihfungsikan dengan alasan apa pun karena berperan sebagai penyangga ekosistem.
Khilafah akan mengambil alih status kepemilikan hutan/lahan yang sebelumnya dikuasai para kapitalis, untuk dikembalikan menjadi kepemilikan umum. Khilafah berperan sebagai pengelola SDA hayati milik umum agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Jika terjadi pelanggaran dalam bentuk apa pun, Khilafah akan menindak pelakunya dengan memberikan sanksi yang tegas dan menjerakan.
Demikianlah wujud kesungguhan Khilafah dalam menjaga dan melindungi rakyatnya, khususnya saat terjadi bencana alam. Khilafah melakukan semuanya atas landasan syarak, bukan pencitraan sebagaimana pemimpin sekuler kapitalis. Sungguh, Allah Taala berfirman di dalam ayat,
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf [7]: 96). Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]
