Karhutla melanda sebagian wilayah Indonesia. Ini tidak terjadi kali ini saja. Sayang, pemerintah seolah-olah tidak mengambil pelajaran pada kejadian sebelumnya, alih-alih melakukan langkah pencegahan. Penanganan di lapangan juga sekadar bersifat teknis, jauh dari kata strategis.
Kategori: Ekonomi
Ekonomi Kreatif dan Krisis Ketenagakerjaan pada Gen Z
Menempatkan industri ekonomi kreatif sebagai solusi untuk menekan angka pengangguran pada Gen Z pada dasarnya hanya menyentuh sebagian kecil dari persoalan ketenagakerjaan. Persoalan utama terletak pada perbedaan antara menciptakan aktivitas ekonomi dan menciptakan pekerjaan yang memberikan kepastian hidup. Ekonomi kreatif lebih tepat dipahami sebagai salah satu bentuk diversifikasi pekerjaan, bukan sebagai jawaban menyeluruh terhadap pengangguran.
Utang Negara Membengkak, Beban Rakyat Makin Berat
Utang pemerintah makin membengkak hingga mencapai Rp10.293,69 triliun. Setiap orang menanggung utang negara sebesar Rp35.702.000. Defisit APBN terus ditutup dengan utang baru, sementara pajak rakyat dinaikkan untuk membayar bunga utang yang bahkan lebih besar dari anggaran kesehatan. Utang tidak hanya membebani rakyat, tetapi juga berbahaya bagi negara karena menggadaikan kedaulatan negara.
Penurunan Angka Kemiskinan dan Realitas Pahit Kesejahteraan
Penurunan angka kemiskinan terlihat seolah-olah sebagai data yang menggembirakan. Sebaliknya, realitas kesejahteraan masyarakat makin turun. Utak-atik angka kemiskinan adalah sebuah keniscayaan dalam sistem kapitalisme. Namun, borok yang menyebabkan kemiskinan dibiarkan tetap menganga.
Memahami Fakta Krisis Finansial dan Solusinya untuk Pergerakan Dakwah Penegakan Khilafah
Krisis finansial saat ini dan masa mendatang hanya bisa dihentikan dengan menerapkan solusi yang mampu mencabut akar krisis. Dalam pergerakan dakwah penegakan Khilafah, setidaknya ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari krisis finansial ini. Berikut penjelasannya.
Pajak dalam Kapitalisme, Rakyat Harus Patuh meskipun Menyengsarakan
Penuils: Nida al-Khair Muslimah News, FOKUS — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 15 Juli 2026 telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang
Menuntaskan Pemberantasan Korupsi, Mungkinkah?
Meskipun telah ada aturan dan sanksi, kasus korupsi tidak berkurang, dan kerugian yang ditimbulkan juga tidak sedikit. Persoalan korupsi telah menjadi persoalan sistemis. Penerapan sistem sekuler telah menjadikan politik kering dari nilai-nilai agama. Orientasi pejabat bukan lagi amanah Allah dan ibadah, melainkan keuntungan dunia.
Sorotan terhadap Pajak dari Perspektif Syariat Kafah
Terdapat perbedaan mendasar tentang pajak dalam sistem fiskal kapitalisme dan perspektif syariat kafah (Islam). Bagaimana penjelasannya?
Membangun Ekonomi Mandiri Tanpa Utang, Ekonomi Islam Solusinya
Kenaikan utang luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan nasional masih ditopang oleh pembiayaan eksternal yang berisiko memperbesar beban negara. Alih-alih memperkuat fondasi ekonomi domestik, pemerintah lebih memilih utang untuk menutup kebutuhan fiskal. Bagaimana sistem ekonomi IsIam mewujudkan kemandirian ekonomi?
KDMP Rawan Korupsi, Islam Menawarkan Solusi
Program KDMP yang digadang-gadang mampu menyejahterakan rakyat desa justru sarat polemik, rawan korupsi, dan berpotensi menjerat masyarakat dalam sistem ribawi. Islam menawarkan paradigma pembangunan ekonomi yang sahih melalui pemenuhan kebutuhan pokok, pengelolaan sumber daya secara adil, larangan riba, serta peran aktif negara demi tercapainya kesejahteraan rakyat.
Kapitalisme Gagal Menyejahterakan, Islam Menjamin Pemerataan Kesejahteraan
Tekanan ekonomi masyarakat pada 2026 terasa makin berat. Kapitalisme telah gagal dalam mendistribusikan kekayaan di antara manusia dengan cara yang adil. Dunia membutuhkan tatanan ekonomi global yang benar, yaitu sistem Islam.
Bahaya Riset Kolaborasi Internasional untuk Pengelolaan SDA
Berbagai bentuk kolaborasi dengan asing/korporasi di bidang SDA harus diwaspadai karena bahaya besar yang mengiringinya. Ini karena SDA merupakan kepemilikan umum yang merupakan salah satu sumber besar pemasukan negara untuk mengurusi rakyat.
