Penulis: Vivin Indriani
Muslimah News, FOKUS — Banyaknya pengangguran pada kalangan generasi Z dan milenial merupakan persoalan serius yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui perluasan sektor ekonomi kreatif (ekraf). Di tengah terbatasnya lapangan kerja di sektor formal, pemerintah cenderung menempatkan industri ekraf sebagai salah satu solusi utama untuk menyerap tenaga kerja muda. Pandangan tersebut sekilas tampak menarik karena sektor ekonomi kreatif dianggap mampu menawarkan fleksibilitas, peluang kewirausahaan, serta ruang bagi pengembangan kreativitas.
Senada dengan pandangan tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai bahwa industri ekonomi kreatif berpotensi menekan angka pengangguran, terutama pada kalangan generasi Z dan milenial. Ia menyatakan bahwa sekitar 63% pegiat ekonomi kreatif berasal dari kedua kelompok usia tersebut. Selain itu, 58% pegiat ekonomi kreatif adalah perempuan sehingga sektor ini dipandang memiliki karakter yang inklusif.
Sesungguhnya keterlibatan generasi Z dan milenial dalam ekonomi kreatif perlu dilihat secara kritis. Ini karena sebagian besar aktivitas dalam sektor ini masih berada dalam bentuk pekerjaan informal, usaha mikro, pekerjaan lepas, atau pekerjaan berbasis platform digital yang rentan terhadap ketidakpastian pendapatan. Fleksibilitas yang sering dipromosikan sebagai keunggulan ekonomi kreatif tidak selalu berbanding lurus dengan jaminan sosial, kepastian upah, perlindungan hukum, dan keamanan kerja. Dengan demikian, mendorong generasi muda untuk memasuki sektor ekonomi kreatif tanpa terlebih dahulu memperbaiki ekosistem pendukungnya dapat berujung pada pemindahan tanggung jawab penyelesaian pengangguran dari pemerintah kepada individu.
Selain itu, tidak semua generasi Z memiliki akses yang sama terhadap modal, teknologi, pendidikan, jaringan pemasaran, dan keterampilan digital. Kebijakan yang terlalu menekankan kewirausahaan dan kreativitas berpotensi mengabaikan ketimpangan struktural yang menyebabkan sebagian generasi muda kesulitan memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, layakkah ekraf dijadikan sebagai solusi mengatasi tingginya angka pengangguran pada kalangan generasi muda?
Salah Kaprah Solusi Ekraf
Menempatkan industri ekonomi kreatif sebagai solusi untuk menekan angka pengangguran pada generasi Z dan milenial pada dasarnya hanya menyentuh sebagian kecil dari persoalan ketenagakerjaan. Ekonomi kreatif memang dapat membuka peluang pendapatan melalui berbagai aktivitas, seperti produksi konten, desain, fesyen, kuliner, musik, gim, dan usaha berbasis digital. Namun, keberadaan peluang tersebut tidak dapat secara otomatis disamakan dengan tersedianya lapangan kerja yang layak, stabil, dan berkelanjutan. Pekerjaan yang muncul dalam sektor ekonomi kreatif sering kali bergantung pada permintaan pasar, popularitas, algoritma platform, serta kemampuan individu membangun dan mempertahankan perhatian publik.
Persoalan utama terletak pada perbedaan antara menciptakan aktivitas ekonomi dan menciptakan pekerjaan yang memberikan kepastian hidup. Seseorang dapat memperoleh penghasilan dari menjual produk, membuat konten, atau menawarkan jasa digital, tetapi penghasilan tersebut belum tentu konsisten. Ketika permintaan menurun, tren berubah, atau algoritma platform mengalami perubahan maka pendapatan pelaku ekonomi kreatif akan ikut berkurang. Dalam kondisi demikian, ekonomi kreatif lebih tepat dipahami sebagai salah satu bentuk diversifikasi pekerjaan, bukan sebagai jawaban menyeluruh terhadap pengangguran pemuda.
Pengangguran dari kalangan generasi muda tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kreativitas atau minimnya keberanian berwirausaha. Masalah tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan kerja formal, ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri, rendahnya daya tawar pekerja, ketimpangan akses terhadap modal, serta lemahnya perlindungan bagi pekerja informal. Jika seluruh persoalan tersebut diringkas menjadi anjuran agar generasi Z terjun ke ekonomi kreatif, negara berisiko mengabaikan akar struktural pengangguran. Beban penyelesaian masalah akhirnya dialihkan kepada individu. Mereka dituntut untuk kreatif, adaptif, mampu membangun merek pribadi, dan terus mengikuti perubahan pasar, tetapi tanggung jawab negara dalam menciptakan pekerjaan yang layak menjadi makin kabur.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi kreatif sangat dipengaruhi oleh arus pasar global. Perkembangan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama mereka juga harus berhadapan dengan kompetisi yang tidak seimbang. Pelaku ekonomi kreatif lokal tidak hanya bersaing dengan sesama pekerja atau pengusaha dalam negeri, melainkan juga dengan produk, konten, dan layanan dari berbagai negara. Pasar global tersebut bergerak berdasarkan logika kapital, yaitu efisiensi, akumulasi keuntungan, kecepatan produksi, dan kemampuan menguasai konsumen.
Dominasi Platform dan Komersialisasi Kreativitas
Persoalan lain muncul dari struktur kepemilikan platform digital yang menjadi sarana utama bagi generasi muda untuk memasarkan karya dan memperoleh penghasilan. Dalam banyak kasus, pelaku ekonomi kreatif memang menghasilkan konten, membangun komunitas, dan menciptakan nilai ekonomi. Namun, keuntungan terbesar tidak dinikmati oleh mereka. Platform global yang menyediakan ruang distribusi, sistem iklan, data pengguna, dan mekanisme monetisasi memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan bagaimana nilai ekonomi tersebut dibentuk dan dibagikan.
Platform tidak sekadar berfungsi sebagai alat bantu yang netral. Platform memiliki aturan, algoritma, sistem peringkat, kebijakan monetisasi, dan mekanisme pengawasan yang dapat memengaruhi visibilitas suatu karya. Pelaku ekonomi kreatif bergantung pada keputusan platform mengenai konten apa yang ditampilkan, kepada siapa konten tersebut disebarkan, dan bagaimana pendapatan dibagikan. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa posisi pelaku kreatif tidak sepenuhnya mandiri. Mereka dapat menjadi produsen konten, tetapi tidak memiliki kendali yang sebanding atas infrastruktur tempat konten tersebut diproduksi dan didistribusikan.
Dalam hubungan semacam itu, generasi Z dapat diposisikan sebagai tenaga produktif yang menghasilkan data, perhatian, dan konten bagi perusahaan platform. Aktivitas pengguna, mulai dari menonton, menyukai, membagikan, hingga menciptakan konten dapat menghasilkan nilai komersial. Akan tetapi, pencipta konten sering kali hanya menerima sebagian kecil dari nilai tersebut. Keuntungan yang lebih besar cenderung terkonsentrasi pada pemilik platform, pemilik modal, pengiklan, dan pihak yang menguasai jaringan distribusi digital.
Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi kreatif dapat menciptakan ilusi kemandirian. Generasi muda seolah-olah diberi kebebasan untuk menjadi pengusaha, kreator, atau pekerja mandiri. Padahal, aktivitas mereka tetap berlangsung dalam sistem yang aturan utamanya ditentukan oleh perusahaan platform. Mereka dituntut untuk bekerja secara terus-menerus, menjaga relevansi, membangun citra diri, dan menghasilkan konten tanpa kepastian bahwa usaha tersebut akan menghasilkan pendapatan yang memadai. Batas antara bekerja, membangun eksistensi, dan mengonsumsi hiburan menjadi makin kabur.
Masifnya pengarahan generasi Z ke sektor ekonomi kreatif juga berpotensi membajak energi perubahan yang dimiliki kelompok tersebut. Generasi Z sering dipandang sebagai generasi yang kritis, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi. Namun, apabila seluruh potensi tersebut diarahkan terutama untuk mengejar popularitas, jumlah pengikut, dan keuntungan komersial, daya kritisnya dapat mengalami penyempitan. Kreativitas tidak lagi digunakan untuk mempertanyakan ketidakadilan sosial atau merumuskan alternatif perubahan, melainkan diarahkan untuk menghasilkan konten yang mudah diterima pasar.
Dalam kondisi tersebut, generasi muda berisiko menjadi pengikut tren, bukan pelopor perubahan. Ukuran kesuksesan bergeser dari kemampuan menciptakan gagasan yang bernilai menjadi kemampuan memperoleh perhatian dalam waktu singkat. Konten yang sensasional, konsumtif, dan mengikuti tren sering kali memiliki peluang lebih besar untuk mendapat visibilitas dibandingkan gagasan yang membutuhkan penalaran mendalam. Akibatnya, ekonomi kreatif dapat memperkuat budaya konsumtif karena kreativitas digunakan untuk mempromosikan barang, gaya hidup, dan identitas yang dapat dijual.
Konsumerisme dalam konteks ini tidak hanya berarti meningkatnya aktivitas membeli. Konsumerisme juga membentuk cara generasi muda memahami keberhasilan, kebahagiaan, dan pengakuan sosial. Popularitas, kepemilikan barang, gaya hidup, dan kemampuan menampilkan citra tertentu di ruang digital menjadi simbol pencapaian. Generasi Z tidak hanya diarahkan untuk menjadi konsumen, tetapi juga didorong untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai komoditas. Identitas, pengalaman, penampilan, bahkan kehidupan pribadi dapat dikemas sebagai produk yang dipertukarkan dalam pasar perhatian.
Negara dalam Logika Kapitalisme
Kecenderungan menjadikan ekonomi kreatif sebagai solusi utama tidak dapat dilepaskan dari cara negara memaknai pembangunan ekonomi. Dari sudut pandang kapitalisme, negara cenderung ditempatkan sebagai regulator yang bertugas menciptakan iklim usaha, memberikan kemudahan investasi, dan menjaga stabilitas pasar. Negara tidak lagi tampil sebagai aktor utama yang secara langsung memastikan tersedianya pekerjaan layak, melainkan menyerahkan penciptaan lapangan kerja kepada mekanisme pasar dan sektor swasta.
Peran negara sebagai regulator memang penting, tetapi peran tersebut menjadi problematis apabila tidak disertai visi yang jelas mengenai arah pengembangan potensi pemuda. Kebijakan yang hanya mendorong pelatihan kewirausahaan, digitalisasi, dan pengembangan industri kreatif dapat berubah menjadi kebijakan yang menuntut generasi muda menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Dalam kerangka ini, pemuda tidak diposisikan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kemampuan untuk menentukan arah ekonomi, melainkan sebagai sumber daya manusia yang harus terus disesuaikan dengan kepentingan industri.
Akibatnya, negara berisiko mengukur keberhasilan kebijakan berdasarkan jumlah pelaku usaha baru, jumlah konten yang dihasilkan, atau jumlah individu yang masuk ke platform digital. Ukuran-ukuran tersebut belum tentu menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Banyaknya pelaku ekonomi kreatif tidak otomatis diartikan berkurangnya pengangguran secara substantif apabila pekerjaan yang tersedia tidak memberikan pendapatan stabil, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan peluang peningkatan taraf hidup.
Kontradiksi tersebut makin terlihat apabila dibandingkan dengan sektor-sektor yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja secara lebih luas dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya yang menyangkut kepentingan umum seharusnya dapat menjadi instrumen penting untuk membangun kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja. Namun, ketika sektor-sektor strategis lebih banyak dikuasai oleh kepentingan swasta dan pemilik modal asing, negara akan kehilangan ruang untuk mengarahkan hasil pengelolaan sumber daya tersebut bagi kepentingan masyarakat luas.
Penguasaan sektor strategis oleh swasta dan asing juga berpotensi mempersempit posisi negara dalam menentukan distribusi manfaat ekonomi. Negara memang tetap membuat regulasi, tetapi kendali nyata atas produksi, distribusi, teknologi, dan keuntungan berada di tangan pemilik modal. Dalam situasi seperti ini, penciptaan lapangan kerja sering kali bergantung pada keputusan investasi yang berorientasi pada keuntungan. Tenaga kerja dipandang terutama sebagai faktor produksi, bukan sebagai warga negara yang memiliki hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.
Oleh karena itu, dorongan terhadap anak muda agar terjun ke industri ekraf perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya manfaat sektor ekonomi kreatif, melainkan pada kecenderungan menjadikannya sebagai solusi dominan tanpa membenahi struktur ekonomi yang menciptakan pengangguran.
Selama negara tidak memiliki visi yang kuat untuk mengoptimalkan potensi anak muda, memperluas sektor produktif, dan memastikan pengelolaan sumber daya untuk kepentingan umum, ekonomi kreatif hanya akan menjadi solusi parsial. Ia mungkin mampu menciptakan sebagian peluang ekonomi, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar berupa ketidakpastian kerja, ketimpangan kepemilikan, dan dominasi kapital atas arah pembangunan.
Dengan demikian, pengalihan generasi Z ke industri ekraf tidak boleh dipandang sebagai keberhasilan kebijakan apabila hanya menghasilkan lebih banyak pekerja yang bergantung pada tren, algoritma, dan platform global. Potensi besar generasi muda seharusnya tidak berhenti pada kemampuan memproduksi konten atau mengikuti permintaan pasar. Potensi tersebut perlu diarahkan pada penciptaan perubahan sosial, penguatan kemandirian ekonomi, dan pengelolaan sumber daya yang memberikan manfaat luas. Tanpa perubahan orientasi tersebut, ekonomi kreatif justru berisiko menjadi mekanisme baru yang mempertahankan dominasi kapitalisme sekaligus menyamarkan kegagalan negara dalam menyediakan lapangan kerja yang layak bagi generasi muda.
Optimalisasi Potensi Generasi Muda dalam Pandangan Islam
Menjadikan industri ekonomi kreatif sebagai solusi utama untuk mengatasi pengangguran pada generasi Z merupakan pendekatan yang parsial. Sektor ini memang dapat menyediakan peluang ekonomi, tetapi keberadaannya sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar, tren konsumsi, serta dominasi platform global.
Tanpa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan arah kebijakan negara, generasi muda hanya berpotensi ditempatkan sebagai pekerja informal, produsen konten, atau pelaku usaha kecil yang bergantung pada algoritma dan kepentingan pemilik modal. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan pengangguran tidak cukup dilakukan dengan mendorong pemuda untuk beradaptasi dengan pasar, tetapi harus dimulai dari perubahan cara negara mengelola sumber daya dan membangun lapangan kerja.
Negara memiliki kewajiban untuk mengelola kepemilikan umum demi kesejahteraan rakyat. Sumber daya yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada kepentingan swasta atau modal asing. Pengelolaan tersebut harus diarahkan untuk membangun sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, lapangan kerja tidak hanya lahir dari aktivitas ekonomi yang mengikuti permintaan pasar, tetapi dari kebijakan negara yang secara sadar membangun fondasi produksi dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, proyeksi sebagai negara industri maju merupakan hal yang prioritas dalam penyelenggaraan ekonomi dalam sistem Islam. Hal ini karena negara yang ingin mandiri dan kuat tidak cukup hanya menjadi produsen barang konsumsi, tetapi harus menguasai industri yang menghasilkan mesin, teknologi, energi, dan alat produksi. Dalam perspektif politik Islam yang menekankan kemandirian dan kekuatan negara, industri strategis menjadi penting karena kekuatan ekonomi dan politik suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan produksinya. Hal ini menjawab salah satu prinsip dalam Al-Qur’an,
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
“Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi.” (QS Al-Anfal: 60).
Dalam Islam, anak muda tidak ditempatkan semata-mata sebagai tenaga kerja yang harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri. Pemuda dipandang sebagai pusat pembangunan peradaban dan kekuatan strategis bagi kemajuan umat. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang membentuk kepribadian Islam sekaligus membekali generasi muda dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Pendidikan semacam ini memungkinkan pemuda memiliki orientasi hidup yang kuat sekaligus kemampuan untuk menghasilkan gagasan dan karya yang bermanfaat.
Optimalisasi potensi generasi muda juga dilakukan dengan membuka ruang produktif dalam berbagai bidang, seperti industri, pertanian, riset, teknologi, dan media. Ruang tersebut penting agar kreativitas generasi muda tidak berhenti pada penciptaan konten yang mengikuti tren atau pemenuhan kebutuhan konsumtif pasar. Kreativitas harus diarahkan untuk mengembangkan inovasi, meningkatkan produktivitas, memperkuat kemandirian negara, serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Dalam kerangka ini, media dan teknologi tidak hanya digunakan sebagai sarana bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan, penyebaran ilmu, dan penguatan peradaban.
Jaminan terhadap kebutuhan pokok juga menjadi dasar penting dalam membangun kualitas pemuda. Pemuda yang terbebani oleh persoalan pemenuhan kebutuhan dasar akan lebih sulit mengembangkan kapasitas intelektual, kepemimpinan, dan kreativitasnya secara optimal. Oleh sebab itu, negara perlu memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat serta menyediakan pembinaan kepemimpinan sejak dini. Pembinaan tersebut akan membentuk generasi yang tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu mengambil peran sebagai pemimpin, ilmuwan, pengusaha, penemu, dan penggerak perubahan.
Karakteristik ketangguhan anak-anak muda dalam Islam ini sangat masyhur kita dengar dalam banyak sekali kisah para sahabat dan shahabiyah. Ada kisah Usamah bin Zaid, anak muda usia 18 tahun yang memperoleh amanah sebagai panglima perang menghadapi pasukan sebuah imperium besar yakni Romawi Bizantium pada usia yang sangat muda. Ada juga Attab bin Usaid yang menjadi gubernur Makkah pasca-Fathu Makkah (pembebasan Kota Makkah) pada usia 21 tahun. Masih banyak lagi anak-anak muda lainnya pada era peradaban Islam yang bersinar dan meraih kesuksesan pada usia yang masih belia.
Ukuran keberhasilan pembangunan pemuda tidak seharusnya dibatasi pada banyaknya generasi Z yang masuk ke industri ekonomi kreatif atau berhasil memperoleh penghasilan melalui platform digital. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana negara mampu membentuk generasi yang mandiri, berilmu, berkepribadian Islam, produktif, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat. Ekonomi kreatif dapat tetap menjadi salah satu sarana untuk menyalurkan kreativitas, tetapi tidak boleh dijadikan pengganti tanggung jawab negara dalam menyediakan pekerjaan yang layak dan membangun sistem ekonomi yang berkeadilan.
Pada akhirnya, pemuda tidak seharusnya dipersiapkan hanya untuk menjadi pekerja yang mengikuti arus kapitalisme global. Mereka harus diposisikan sebagai subjek utama pembangunan yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah masa depan masyarakat. Melalui pengelolaan kepemilikan umum, pendidikan berbasis akidah Islam dan bertujuan mencetak sosok berkepribadian Islam dan menguasai ilmu pengetahuan, pembukaan ruang produktif, jaminan kebutuhan pokok, dan pembinaan kepemimpinan, negara dapat mengoptimalkan potensi generasi muda secara utuh. Dengan cara tersebut, pemuda tidak hanya mampu menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga membangun industri, mengembangkan ilmu pengetahuan, menghasilkan teknologi, dan menggerakkan perubahan yang membawa kemuliaan bagi umat. Wallahualam bissawab. [MNews/Ragil
