[Editorial] Sampai Kapan Rakyat Jadi Tumbal “Proyek Basah” MBG?

Awal September ini, setidaknya ada 2.000-an korban baru kasus keracunan MBG yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Alhasil, total korban sejak program ini diluncurkan mencapai 50 ribu orang! Banyaknya kasus menunjukkan bahwa problem yang terjadi bukan semata teknis administratif. Namun, mengapa pemerintah ngotot proyek ini dilanjutkan?

Selengkapnya

Share

[Kabar] Pengamat: Kapitalisme-Demokrasi Biang Keladi Karhutla Meluas yang Mengancam Kesehatan Publik

Tokoh muslimah Riau sekaligus pengamat kebijakan publik Dr. Rini Syafri menyampaikan, karhutla bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan dampak langsung dari sistem ekonomi dan politik yang korup. “Kapitalisme-demokrasi adalah biang keladi karhutla meluas yang berdampak nyata mengancam kesehatan publik,” ucapnya.

Selengkapnya

Share

[Kabar] Banyak Korban Meninggal Saat Gempa NTT, Pemerhati: Ini Kelalaian Penguasa!

Banyaknya korban meninggal akibat tertimpa reruntuhan saat terjadi gempa di NTT dinilai oleh pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati sebagai kelalaian penguasa. “Jelas, bukan gempa yang membunuh, tetapi tangan penguasa yang lalai dengan politik perumahan kapitalistik,” tuturnya.

Selengkapnya

Share

[Kabar] Pengamat: Berapa pun Besarnya Anggaran, Tidak Akan Menghasilkan Kesejahteraan Selama Sistemnya Bermasalah

Pengamat ekonomi Nida Saadah, S.E., Ak., M.E.I., menyatakan, seberapa pun besarnya anggaran pada APBN, selama sistemnya bermasalah, maka bisa dipastikan tidak akan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Selengkapnya

Share

[Kabar] Karhutla Mengganggu Hak Pendidikan Siswa, Pemerhati: Negara Tidak Mampu Mengelola Pencegahan

Pemerhati pendidikan dan remaja Diansyah Novi Susanti, S.Pt. menerangkan, di balik kerugian ekologis dan ekonomi yang masif akibat, ada korban paling rentan yang kerap dikorbankan, yakni hak para siswa atas pendidikan dan kesehatan fisiknya. Berikut penjelasannya.

Selengkapnya

Share

[Kabar] Pembaruan Buku Ajar, Pemerhati: Kebijakan Cacat Prioritas!

Pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa menyatakan, pembaruan buku pelajaran sekolah dari SD hingga SMA sebagai kebijakan cacat prioritas. Menurutnya, banyak perkara yang lebih butuh penanganan segera dibandingkan pembaruan buku ajar. Berikut uraiannya.

Selengkapnya

Share

[Kabar] Pengamat: Penyebab Krisis Air Bersih Tidak Hanya Faktor Cuaca

Wilayah terdampak kekeringan dan krisis air di Indonesia makin meluas, salah satunya di Provinsi Jawa Barat dengan cakupan wilayah terdampak mencapai 474 kelurahan dan desa di 27 kabupaten/kota. Pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si. menilai ini terjadi tidak semata disebabkan faktor cuaca atau akibat musim kemarau. Berikut ulasannya.

Selengkapnya

Share

[Kabar] Pemerhati: Karhutla Berulang, Buah Tata Kelola Kapitalistik

Pemerhati kebijakan publik Maiyesni Kusiar, M.Si., menyatakan, karhutla yang terus berulang menunjukkan bahwa akar persoalannya bukan sekadar lemahnya penanganan kebakaran, tetapi tata kelola kapitalistik yang menempatkan hutan dan sumber daya alam sebagai komoditas ekonomi.

Selengkapnya

Share

[Editorial] Demo Kisruh (Lagi), Rakyat Jangan Mau Terus Dipecah Belah

Demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI pada 27-8-2026 di Jakarta, berakhir ricuh. Satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Namun, kejadian seperti ini bukan yang pertama. Dorongan pragmatisme membuat aksi-aksi menuntut perubahan dengan mudah dibajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana seharusnya?

Selengkapnya

Share