Program MBG yang pemerintah gadang-gadang ini sejatinya solusi parsial ala kapitalisme karena pemerintah cenderung lepas tangan dalam mengurus rakyat sehingga memindahkan wewenangnya pada pihak swasta. Walhasil, cita-cita menghasilkan SDM berkualitas dalam sistem ini jelas ibarat menggantang asap.
Kategori: Kebijakan Publik
Kebocoran Pajak, Negara Lembek terhadap Pengusaha, Keras terhadap Rakyat
Tampak jelas bahwa negara tidak tegas terhadap pengusaha yang tidak membayar pajak, sebaliknya malah memberikan kemudahan bagi pengusaha. Ini sangat berbeda dengan sikapnya yang keras terhadap rakyat. Negara terus membebani rakyat dengan berbagai macam pajak. Jika melanggar kewajiban pajak, rakyat akan diberi sanksi tegas.
Menyoal Standar Ganda Intoleransi di Indonesia
Tuduhan intoleransi terhadap masyarakat yang menolak pendirian sekolah Kristen di Parepare Sulawesi Selatan hanyalah satu dari sekian banyak bukti miring yang dialamatkan pada umat Islam. Toleransi dalam Islam yakni menghormati agama lain, namun tidak mencampuradukkan agama sehingga syiar agama lain tidak boleh masuk pada kehidupan umat.
Harga Beras Indonesia Mahal, Buah Kegagalan Konsep Kapitalisme
Sekalipun pemerintah menyatakan telah melakukan banyak kebijakan sebagai terobosan untuk menyelesaikan persoalan harga beras, nyatanya tidak solutif akibat regulasi yang dilahirkan hanyalah berupa kebijakan teknis yang tidak berbasis kebutuhan hakiki rakyat.
Harga Beras Makin Tinggi, Petani Gigit Jari
Fakta kenaikan harga beras menjadi bukti bahwa cengkeraman kapitalisme sangat kuat pada sektor pertanian. Negara hanya bertindak sebagai regulator bagi kepentingan oligarki kapitalis. Jika kita mencermati, regulasi yang diterapkan hanya mengatur aspek teknis semata, belum menyelesaikan akar masalah pangan.
Mempertanyakan Kompetensi Negara Perihal Perlindungan Data
Realitas pahit kebocoran data warga menegaskan bahwa negara telah kehilangan wibawa sekaligus gagal memberikan jaminan perlindungan data bagi rakyatnya. Negara juga nyata-nyata mandul dalam menjaga keamanan data.
Mampukah Revisi UU SPPA Mengakhiri Kejahatan Anak?
Revisi UU SPPA sangatlah tidak cukup sebab dibutuhkan upaya yang komprehensif dan simultan dari berbagai pihak untuk bisa menyelesaikan masalah peningkatan kasus pidana oleh anak. Upaya yang komprehensif hanya bisa dilakukan dalam sistem Islam yang berlandaskan akidah Islam.
Ekspor Pasir Laut, Siapa Untung?
Kebijakan menjual pasir laut sangat merugikan rakyat dan negeri ini. Siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini? Jelas korporasi, oligarki, dan penguasa rakus yang tidak peduli dengan kesulitan yang dihadapi rakyat.
Membangun Rumah Sendiri Kena Pajak, Kapitalisme Sistem Pemalak
Klaim pemerintah bahwa penerapan PPN KMS untuk mewujudkan keadilan jelas tidak berdasar. Alih-alih membantu rakyat agar memiliki rumah, pemerintah justru terus memungut pajak dari segala sisi. Tampak jelas pemerintah makin lepas tangan dari tanggung jawab menyediakan rumah bagi rakyatnya.
Program Makan Bergizi Gratis demi Peningkatan Kualitas Generasi?
Program makan bergizi gratis akan sulit mewujudkan generasi berkualitas. Masalah stunting dan gizi buruk hanyalah persoalan cabang akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi karena pendapatan rakyat lebih rendah dibandingkan pengeluaran. Jika ditinjau dari sisi gizi, sebenarnya masalahnya bukan program makan bergizi gratisnya, melainkan kemiskinan yang menghalangi terbentuknya generasi sehat dan kuat.
Hari Kesehatan Seksual Sedunia di Tengah Kontroversi PP 28/2024
Hari Kesehatan Seksual Sedunia merupakan upaya untuk menyebarkan kesadaran sosial terkait kesehatan seksual laki-laki dan perempuan. Mencermati latar belakang munculnya peringatan tersebut, kita akan menemukan benang merahnya dengan PP Kesehatan 28/2024.
Krisis Air Mengintai, Negara Tidak Boleh Abai
Sejauh ini, ikhtiar-ikhtiar akademis untuk mengatasi krisis air belum mendapat respons berarti dari pemerintah. Alasannya, eksekusinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Miris, kebijakan minimalis berupa pesan penghematan air justru menjadi pilihan pemerintah, padahal kondisi masyarakat hari ini membutuhkan langkah strategis.
