Muslimah News, FOKUS — Salah satu poin penting yang dibahas dalam pidato pertama Prabowo usai dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024 adalah swasembada pangan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan akan menjadi prioritas utama dalam kinerjanya. Prabowo menginginkan Indonesia tidak bergantung lagi pada negara luar untuk urusan makanan. Hal ini sebagai jawaban dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Prabowo memiliki keyakinan bahwa Indonesia akan bisa swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun mendatang. Bahkan ke depan, Indonesia diharapkan akan siap menjadi lumbung pangan dunia. Hal tersebut diejawantahkan melalui program cetak sawah atau lumbung pangan (food estate). Pemerintah, dalam RAPBN 2025, menyisihkan Rp124,4 triliun untuk ketahanan pangan di antaranya untuk mendirikan lumbung padi seluas 435 ribu hektare dan jagung 250 hektare. Lantas mampukah food estate mewujudkan kesejahteraan?
Gagal
Banyak pengamat mengatakan bahwa food estate harus dihentikan, sebab proyek tersebut selalu saja gagal. Jangankan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mensejahterakan, proyek tersebut bahkan seringkali merugikan para petani dan menzalimi rakyat setempat pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.
Perlu kita ketahui, food estate di Indonesia, dimulai sejak era Soeharto, SBY, hingga Jokowi, dan kini akan dilanjutkan di era Prabowo. Rekam jejak food estate di negeri ini penuh dengan rapor merah, mulai dari persoalan teknis berupa sengketa lahan dan kerusakan ekologi. Tidak heran, hingga saat ini food estate belum bisa mewujudkan cita-cita ketahanan pangan.
Sebagai informasi, food estate di era Jokowi sebagaimana dalam laporan Pantau Gambut 2023 yang berjudul Jilid 2: Kabar Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah Setelah 3 Tahun Berlalu, ada empat masalah besar yang menjadikan proyek tersebut dinyatakan gagal, yakni tenggelamnya ekskavator di tanah gambut, gagalnya hasil panen, penghamburan anggaran pemerintah, dan deforestasi.
Walhasil, publik pun mempertanyakan alasan proyek gagal ini tetap dilanjutkan, padahal persoalan buruknya infrastruktur dan ketaksesuaian faktor agroklimat dengan komoditas yang ditanam masih belum diselesaikan. Sedangkan kerugiannya amat besar dirasakan oleh petani dan warga sekitar.
Konflik Lahan dan Kerusakan Ekologi
Persoalan yang lebih besar dari problematik teknis adalah konflik lahan dan kerusakan lingkungan. Bahkan Konsorsium Pembaruan Agraria menilai, food estate dan bank tanah adalah akar masalah yang memperburuk konflik agraria di negeri ini. Selain itu, food estate juga memperparah kerusakan lingkungan, sebab pengadaan tanahnya berasal dari pembukaan hutan dan penebangan kayu secara massal.
Sebagai contohnya adalah food estate di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Merauke yang konflik agrarianya makin besar dan sampai hari ini belum selesai. Banyak lahan yang sudah dimiliki rakyat turun temurun, tiba-tiba diklaim milik pemerintah. Akibatnya, pertikaian vertikal antara rakyat dan pemerintah kerap muncul perihal persoalan lahan. Pada akhirnya banyak rakyat yang kehilangan lahan bahkan nyawanya demi mempertahankan lahan milik mereka.
Hilangnya lahan itu menyebabkan para petani kehilangan mata pencariannya, sedangkan kompetensi mereka tidak bisa terserap oleh industri. Modal yang mereka miliki pun alakadarnya bahkan nyaris tidak punya untuk sekadar membuka usaha kecil. Inilah yang menyebabkan angka pengangguran makin tinggi sehingga kemiskinan, kebodohan, dan kriminalitas makin merajalela.
Belum lagi kerusakan ekologi, mulai dari kerusakan lingkungan, tumbuhan, ekosistem, serta pencemaran air dan udara. Sebabnya, penebangan pohon/pembabatan hutan untuk dijadikan lahan persawahan akan mengganggu ekosistem yang berujung pada bencana jika sifatnya ugal-ugalan dan tidak memperhatikan aspek konservasi. Lihat saja bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan kerap terjadi di wilayah sekitarnya. Rakyat setempat pun hingga hari ini harus rela rumah-rumah mereka kebanjiran tiap musim hujan.
Sebut saja perkebunan singkong seluas 600 hektar dan 17.000 hektar sawah baru di Kalteng yang mangkrak alias gagal/tidak panen. Menurut Pantau Gambut, hanya 1% saja lahan di Kalteng yang cocok ditanami padi. Sayang, tanah yang sudah dibabat kini dibiarkan begitu saja karena padi sulit tumbuh di sana. Sebagian ada yang terlihat sudah ditanami sawit oleh swasta. Lebih jauh, food estate sejatinya mengancam keberadaan pangan lokal. Para petani yang tadinya menanam beragam jenis tanaman, kini hanya boleh menanam yang diprogramkan.
Bukan untuk Rakyat
Bersikukuhnya pemerintah dalam melanjutkan program yang nyata-nyata tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, makin menegaskan bahwa proyek ini bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan segelintir elite oligarki. Bukan rahasia lagi jika di balik proyek tersebut ada sederet korporasi yang siap mengeruk keuntungan.
Misalnya proyek Indonesia-Cina dalam pengembangan lahan 1 juta hektar sawah di Kalteng. Cina sendiri berjanji memberikan teknologinya untuk bisa mengembangkan produksi padi pada proyek tersebut. Pemerintah pun tengah mencari pengusaha lokal untuk pelaksanaan teknisnya, padahal para petani di Kalteng sudah berulang kali menyampaikan bahwa tanahnya tidak cocok untuk ditanami padi.
Sayang, sistem politik demokrasi kapitalisme meniscayakan realitas itu. Kebijakan dibuat bukan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan oligarki. Wajar jika muncul konflik antara pemerintah dengan rakyat setempat. Namun miris, pemerintah malah tidak segan untuk berdiri membela korporasi dan mengkriminalisasi rakyat demi lancarnya proyek tersebut. Aparat diturunkan justru untuk melindungi proyek tersebut dari aksi protes rakyat yang ruang hidupnya terampas akibat proyek tersebut.
Negara Pihak Sentral
Islam memiliki konsep yang paripurna dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu dengan menjadikan negara sebagai pihak sentral dalam seluruh urusan yang menyangkut rakyatnya. Rasulullah saw. telah mencontohkannya saat mendirikan negara Islam pertama di Madinah. Rasulullah saw. sebagai kepala negara mengatur agar kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) seluruh rakyat Madinah tercukupi. Begitu juga kebutuhan publik berupa pendidikan, keamanan, dan kesehatan.
Dalam memenuhi kebutuhan pangan, Rasulullah saw. mendorong produktivitas pertanian dan perkebunan.
Dari Jabir ra., ia berkata, “Sesungguhnya Nabi saw. memasuki pekarangan Ummu Ma’bad, kemudian beliau berkata, ‘Wahai Ummu Ma’bad siapakah yang menanam kurma ini? Muslim atau kafir?’ Ummu Ma’bad menjawab, ‘Muslim.’ Lalu Nabi saw. bersabda, ‘Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu memakannya baik manusia atau keledai atau burung kecuali itu akan menjadi sedekah baginya hingga hari kiamat.'” (HR Muslim).
Negara akan sangat memperhatikan produktivitas pertanian, di antaranya dengan menyediakan saprotan berkualitas dengan harganya terjangkau. Pembangunan infrastruktur untuk menunjang produktivitas pertanian juga menjadi prioritas, seperti pembuatan irigasi, jalan, gedung penyimpanan, hingga fasilitas pascapanen. Negara juga akan memudahkan akses modal serta perhatian terhadap peningkatan skill petani agar adaptif terhadap teknologi terbaru.
Selain memperhatikan produksi, negara akan memperhatikan distribusinya. Terdapat dua mekanisme distribusi, yakni mekanisme ekonomi dan mekanisme nonekonomi. Dalam mekanisme ekonomi, negara memastikan harga pangan stabil dan terjangkau agar bisa dibeli oleh masyarakat. Caranya bisa dengan mengawasi pasar agar jangan sampai ada kecurangan seperti praktik penimbunan dan penipuan.
Adapun mekanisme nonekonomi, yakni berupa distribusi harta untuk para laki-laki kepala keluarga yang tidak mampu karena cacat atau sakit sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk mencari nafkah dengan optimal. Mereka akan diberi santunan untuk seluruh kebutuhan hidupnya termasuk pangan. Pada titik ini, para pegawai dalam sistem pemerintahan Khilafah bersikap amanah agar pembagian santunan dapat tepat sasaran.
Kesejahteraan Rakyat
Dalam hal kebijakan ketahanan pangan, harus kita pahami adalah bahwa Khilafah tidak melarang impor pangan. Hanya saja dalam regulasinya harus mengikuti politik luar negeri, yakni tidak boleh bekerjasama dengan negara kafir harbi fi’lan. Adapun yang dilarang adalah ketergantungan pangan, sebab ketergantungan pangan akan berdampak kepada kedaulatan negara. Oleh karena itu, swasembada harus diupayakan seoptimal mungkin agar terwujud kedaulatan pangan.
Kebijakan yang dapat mewujudkan kedaulatan pangan, antara lain sebagai berikut.
1. Aturan lahan pertanian
Negara akan menjamin ketersediaan lahan pertanian dengan cara menjaga agar tidak terjadi alih fungsi lahan skala masif. Negara pun akan mengoptimalkan agar tidak ada tanah yang menganggur melalui penerapan hukum pertanahan Islam, yakni kepemilikan lahan sejalan dengan pengelolaannya. Distribusi tanah hanya terjadi pada orang-orang yang mampu mengelola tanah tersebut menurut hukum ihyaul mawat (menghidupkan tanah mati) dan larangan menelantarkan lahan.
Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya, orang yang mengalirkan air dengan dengan zalim tidak mempunyai hak.” (HR Abu Daud, An-Nasa’i, dan Tirmidzi). Juga dalam hadis dari Abu Hurairah ra. yang berkata, “Nabi saw. bersabda, ‘Siapa yang memiliki tanah maka hendaknya ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika tidak, maka boleh menahannya.’” (HR Bukhari-Muslim).
2. Kebijakan industri
Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, negara harus berbasis industri berat. Untuk itu, politik industri harus mengarah kepada kemandirian alat-alat produksi bukan sekedar konsumsi. Tanpa adanya industri yang demikian, mustahil terwujud negara yang bebas dari kendali negara lain.
3. Kebijakan anggaran berbasis syariat
Ini artinya pemasukan dan pengeluaran harus sesuai dengan mekanisme baitulmal. Inilah yang akan mengantarkan pada negara yang kuat dan stabil sebab pemasukan baitulmal melimpah dan bersumber dari banyak jalur sehingga negara tidak membutuhkan investasi atau utang luar negeri.
4. Pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek termasuk kelestarian lingkungan dan kestabilan kehidupan sosial agar ruang hidup rakyat tetap berkualitas. Negara juga harus benar-benar memastikan pelaksanaan Amdal dalam pembangunan infrastruktur agar bencana alam dapat diantisipasi.
Khatimah
Demikianlah aturan Islam dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus menyejahterakan petani dan rakyat secara luas. Food estate dalam kerangka sistem demokrasi kapitalisme hanya makin melanggengkan kepentingan segelintir elite oligarki dan sebaliknya mengorbankan rakyat banyak. Oleh karena itu, seharusnya kaum muslim tidak hanya bersuara untuk menghentikan proyek food estate, tetapi juga harus berjuang membuang sistem demokrasi kapitalisme yang terus-menerus memproduksi kebijakan zalim. Kaum muslim harus berjuang bersama-sama dalam kelompok dakwah yang konsisten menyuarakan penerapan syariat Islam kafah dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiah. Wallahualam bissawab. [MNews/KR-NA]
