Muslimah News, FOKUS — Tanggapan mengenai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir. Program yang diklaim akan membuka lapangan kerja dan melibatkan banyak UMKM itu riuh dengan suara kritis. Menurut hasil perhitungan tim presiden terpilih, program MBG ini akan menciptakan 1,8 juta lapangan pekerjaan karena direncanakan menggunakan 377 ribu dapur untuk menyiapkan makanan gratis bagi pelajar dengan setiap dapur dijalankan oleh 5 pekerja.
Institute for Economic Development and Finance (Indef) memperkirakan MBG dapat memberikan kontribusi hingga Rp4,51 triliun pada PDB 2025 atau setara dengan 34,2% PDB. Didik J. Rachbini, ekonom senior Indef, mengusulkan agar pemerintah mendesentralisasi pelaksanaan program tersebut kepada usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Tidak hanya itu, meskipun anggaran program ini berasal dari APBN, pelibatan pemerintah daerah juga dapat mengurangi potensi intervensi oleh “bandit” dalam pelaksanaannya. Bagaimanapun, menurutnya, bujet besar dan berbagai kesempatan dalam pengadaan pasokan bahan baku makanan hingga distribusi MBG menjadi incaran para bandit.
Di sisi lain, program MBG juga diperkirakan akan meningkatkan impor, terutama bahan pangan karena Indonesia belum dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Meski demikian, ia berharap agar pengadaan pasokan bahan pangan tidak pemerintah serahkan kepada pengusaha asing. Hal itu cukup beralasan mengingat pernyataan Wamentan Sudaryono pada akhir masa pemerintahan Jokowi, bahwa untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging, Indonesia memberikan peluang bagi sektor swasta untuk mengimpor sapi hidup. Ia juga menyatakan bahwa ada sekitar 46 perusahaan lokal dan internasional yang berkomitmen untuk mengimpor 1,3 juta ekor sapi. Meskipun tidak disebutkan secara detail, terlihat bahwa 46 perusahaan akan bekerja sama untuk kesuksesan MBG.
Program ini juga akan melibatkan penggunaan barang dan jasa dari sektor pertanian dan perkebunan, barang konsumsi (untuk makanan olahan seperti bumbu dapur dan pendukungnya), susu olahan, barang nonsiklikal seperti beras, hingga logistik berupa pengiriman bahan baku makanan. Dalam rantai pengolahan hingga pendistribusian yang melibatkan banyak pihak ini, muncul pertanyaan kritis, siapa yang diuntungkan dari program MBG ini, rakyat atau pebisnis?
Benarkah untuk Rakyat?
Kabinet baru saja diumumkan, respons masyarakat pun beragam. Tidak sedikit yang menyatakan bahwa kabinet yang terbentuk tidak lebih dari wujud balas budi. Demikian pula dalam program MBG yang menjadi andalan saat kampanye. Sejumlah perusahaan pun mendekat. Apalagi, pemerintahan baru ini telah jelas memberi peluang bagi pihak swasta melalui Perpres 83/2024 mengenai Badan Gizi Nasional (BGN). Beleid itu mengatur pendanaan BGN, salah satunya dari sumber lain yang tidak mengikat. Dengan begitu, pihak swasta dapat terlibat melalui program program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Keluarnya Perpres ini seakan-akan menjawab pertanyaan publik mengenai sumber dana program MBG. Sejak muncak sebagai program ikonik presiden dan wapres terpilih, pertanyaan tentang sumber dana untuk membiayai MBG terus bermunculan. Meski berkilah bahwa sumber pembiayaan murni dari APBN, tetapi tahapan implementasi program ini makin tampak melibatkan swasta. Ini menguatkan dugaan bahwa perbaikan gizi anak sekolah melalui MBG hanyalah klaim yang sejatinya membuka pintu masuknya para pebisnis.
Sebagai pemasok bahan baku, tentu saja pihak swasta memperoleh pasar yang baru. Meski pemerintah mengungkap bahwa program tersebut berpotensi membuka lapangan kerja, proses rekrutmen SDM yang perusahaan butuhkan hingga penentuan upah pekerja tetap dikembalikan ke pihak swasta. Artinya, penentuan rekrutmen pekerja hingga upah tenaga kerja akan mengikuti ritme bisnis ala kapitalis yang berorientasi pada profit/keuntungan.
Niat untuk membuka lapangan kerja melalui program ini seakan-akan blunder. Alih-alih menyelesaikan pengangguran yang merebak, menyerahkan permasalahan ini kepada pihak swasta tidak lain hanyalah upaya cuci tangan pemerintah dalam menyelesaikan peliknya permasalahan pengangguran di Tanah Air. Masuknya swasta dalam program pemerintah ini menunjukkan bahwa MBG tidak lebih sebagai ruang bisnis bagi segelintir orang. Cita-cita mewujudkan generasi sehat nyatanya belum mampu diwujudkan pemerintah secara mandiri.
Celah Korupsi
Megaproyek MBG yang melibatkan banyak pihak termasuk pengadaan barang dan jasa juga berpotensi membuka celah korupsi. Hal ini setidaknya terlihat dari dua aspek. Pertama, potensi kecurangan dapat muncul dalam proses pengadaan barang dan jasa. Bukan rahasia lagi jika korupsi dan kolusi kerap mewarnai jalannya berbagai program yang pemerintah selenggarakan. Kedua, karena melibatkan pihak swasta melalui program CSR, risiko audit keuangan sangat rawan perihal sumber dana saat proses pengadaan material program, dari swasta atau APBN.
Besarnya anggaran MBG pun menjadi kesempatan bancakan baru para pejabat. BGN memperkirakan anggaran untuk tahap awal saja bakal tembus Rp800 miliar per hari. Besaran itu 75% dari total perkiraan anggaran sebesar Rp1,2 triliun per hari jika berjalan secara penuh. Dana besar ini tentu rawan penyalahgunaan. Terlebih di tengah maraknya pejabat korup yang tidak segan menyunat dana operasional. Dari program MBG ini saja masyarakat bisa menyaksikan bagaimana harga porsian makanan bergizi gratis berubah-ubah. Sebagaimana kabar yang telah beredar, harga seporsi MBG sebelumnya Rp15.000 turun menjadi tersisa setengahnya yakni sebesar Rp7.500.
Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk berinvestasi dalam mewujudkan SDM Indonesia yang sehat dan berkualitas sesungguhnya membutuhkan penelaahan sistemis. Hal ini tidak cukup dengan merumuskan kebijakan program makanan gratis dengan iming-iming pemberdayaan masyarakat miskin dalam implementasinya, serta janji penyerapan tenaga kerja. Jangan sampai janji manis megaproyek yang menelan biaya besar hanya menjadi ajang bagi-bagi jatah penguasa dan pengusaha.
Proyek Tambal Sulam
Program MBG ini tidak ubahnya upaya tambal sulam kapitalisme dalam menyelesaikan problem generasi, khususnya problem kecukupan gizi. Ini karena kurangnya analisis mengenai akar masalah dari tidak tercukupinya gizi masyarakat secara utuh dan paripurna. Di samping pembahasan mengenai masalah gizi berkualitas sebagai upaya mencegah malnutrisi generasi, sudah selayaknya negara yang bercita-cita mewujudkan generasi SDM sehat dan berkualitas melihat akar permasalahan ini secara sistemis.
Tidak dimungkiri, kemiskinan merupakan sumber masalah malnutrisi pada generasi. Hal ini sangat berdampak pada kualitas dan intelektualitas mereka. Membahas masalah kemiskinan akan memperluas spektrum pembahasan yang sifatnya sangat mendasar. Kemiskinan erat kaitannya dengan sejumlah masalah seperti tingkat pengangguran, akses lapangan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, pendapatan yang tidak merata hingga masalah kesehatan pada masyarakat miskin.
Negaralah yang sejatinya bertanggung jawab mengurai semua masalah tersebut. Mata rantai kemiskinan sesungguhnya dapat diputus dengan upaya pemerintah yang seharusnya berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Sayang, negara lebih menggantungkan upaya tersebut pada para pebisnis/swasta. Strategi ala kapitalisme ini praktis mendudukkan para pekerja hanya sebagai faktor produksi.
Di sisi lain, sistem produksi ala kapitalisme mengikuti ritme permintaan dan penawaran. Jika permintaan tinggi, dunia industri akan memproduksi barang banyak dengan menambah jam kerja atau pekerja. Namun, jika permintaan produksi rendah, jam kerja dan jumlah pekerja pun dikurangi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya badai PHK. Hal ini memunculkan efek domino dari pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan hingga pemenuhan gizi keluarga yang tidak sesuai standar.
Atas dasar inilah, program MBG yang pemerintah gadang-gadang hari ini sejatinya solusi parsial ala kapitalisme karena pemerintah cenderung lepas tangan dalam mengurus rakyat sehingga memindahkan wewenangnya pada pihak swasta. Walhasil, cita-cita menghasilkan SDM berkualitas dalam sistem ini jelas ibarat menggantang asap.
Solusi Islam
Rasulullah saw. bersabda, “Siapa dari kalian yang bangun pagi dalam keadaan hatinya aman/damai, sehat badannya dan memiliki makan hariannya maka seolah-olah telah dikumpulkan untuk dirinya dunia dengan seluruh sisinya.” (HR Tirmidzi). Hadis ini mengungkap bahwa salah satu hal penting yang manusia butuhkan adalah makanan harian yang mampu mencukupi kebutuhannya sekaligus mengisyaratkan bahwa kebutuhan pokok merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Oleh karena itu, Islam menetapkan sejumlah mekanisme agar kebutuhan rakyat dapat terpenuhi. Hal ini mencakup beberapa hal sebagai berikut.
1. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok (primer)
Ini diterapkan dengan mensyaratkan agar laki-laki memberikan nafkah kepada diri dan keluarganya, serta mewajibkan kerabat dekat untuk membantu saudaranya. Jika dua hal ini belum terpenuhi, negara wajib turun tangan dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.
2. Negara harus menyediakan layanan keamanan, pendidikan, dan kesehatan untuk semua warganya. Hal itu termasuk dalam tanggung jawab dasar negara terhadap rakyat. Penguasa harus memenuhi kewajiban mereka dan tidak boleh mengabaikan atau memindahkan wewenangnya kepada pihak lain.
3. Pelayanan yang negara berikan kepada rakyat bersumber dari dana baitulmal
Negara akan memaksimalkan pemasukan dari pos-pos pendapatan negara yang terdiri atas pemasukan tetap yakni fai’, ghanimah, anfal, kharaj, dan jizyah; pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya; serta pemasukan dari hak milik negara yakni usyur, khumus, dan rikaz.
Dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan tersebut agar pemenuhan kebutuhan rakyat terlaksana secara merata, bukan untuk masyarakat tertentu saja sebagaimana program MBG yang negara peruntukkan hanya bagi para siswa. Oleh karena itu, negara Islam tidak perlu program khusus karena kebijakan negara memang harus menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu.
4. Penerapan sistem ekonomi Islam akan mewujudkan negara mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain seperti swasta—baik dalam maupun luar negeri-dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Jika negara melakukan impor, negara akan tetap berupaya untuk memproduksi sendiri hingga bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat terealisasi.
5. Islam memiliki paradigma khas mengenai kepemimpinan
Islam menempatkan penguasa sebagai pengurus (raa’in) sekaligus pelindung (junnah) rakyatnya. Pemimpin adalah mereka yang diberi amanah dan Allah akan menghisab amanah kepemimpinan tersebut. Pemimpin amanah adalah kunci terwujudnya kesejahteraan hakiki. Spirit keimanan ini pula yang akan mencegah penguasa melakukan korupsi dan melakukan penyalahgunaan wewenang.
Garis-garis besar inilah yang ditekankan dalam sistem Islam. Kapitalisme yang hari ini menjadi paradigma jalannya kekuasaan telah berdampak pada pemenuhan kebutuhan rakyat secara apa adanya. Berbagai program pemerintah bahkan berjalan dengan spirit bisnis. Walhasil, berbagai kebijakan yang ada hanya menguntungkan penguasa dan pengusaha, sementara rakyat tetap terpuruk dan jauh dari sejahtera. Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]
