Pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa menyatakan, pembaruan buku pelajaran sekolah dari SD hingga SMA sebagai kebijakan cacat prioritas. Menurutnya, banyak perkara yang lebih butuh penanganan segera dibandingkan pembaruan buku ajar. Berikut uraiannya.
Tag: pendidikan
[Kabar] Pemerhati: SD Negeri Sepi Peminat Akibat Tata Kelola Pendidikan Kapitalistik
Pada tahun ajaran 2026/2027, bangku-bangku murid kelas satu di sejumlah SD Negeri banyak tidak terisi, bahkan ada yang semuanya kosong. Pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa menilai, fenomena ini layak menjadi perhatian serius sekaligus kritik penting. “Utamanya terkait tata kelola pendidikan dasar saat ini yang bersifat kapitalistik,” ujarnya.
[Kabar] Pemerhati Pendidikan: BSAN Gagal Menjamin Rasa Aman dan Nyaman bagi Pelajar
Pemerintah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) sebagai solusi holistik mencegah perundungan, kekerasan, hingga mengatur keadaban digital di lingkungan sekolah. Namun, pemerhati pendidikan dan remaja Diansyah Novi Susanti, S.Pt., menegaskan, BSAN telah gagal menjamin rasa aman dan nyaman bagi pelajar.
[Kabar] Islam Memberikan Pendidikan Terbaik untuk Semua Kalangan Tanpa Diskriminasi
Memasuki tahun ajaran baru, masyarakat dihadapkan pada tingginya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat. Merespons hal itu, pengamat politik Siti Muslikhati S.I.P., M.Si. menyampaikan bahwa Islam memberikan pendidikan terbaik untuk semua kalangan tanpa diskriminasi. Berikut paparannya.
[Kabar] Akademisi: Liberalisasi dan Komersialisasi Jadi Akar Persoalan Pendidikan
Merespons berbagai problem pendidikan yang masih terjadi di Indonesia, akademisi Dr. Aminatun, Ir., M.Si., menegaskan, persoalan tersebut berakar dari liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Berikut penuturannya.
[Kabar] Aktivis: Pendidikan Gratis dan Berkualitas Adalah Tanggung Jawab Mutlak Negara
Aktivis dakwah Ir. Ratu Erma Rachmayanti menyampaikan pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, baik dari jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. “Oleh karena itu, pendidikan gratis dan berkualitas adalah tanggung jawab mutlak negara,” ujarnya.
[Kabar] Akademisi: Anggaran Pendidikan Besar, Problem Belum Teratasi
Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp769,09 triliun atau sekitar 20% dari total APBN 2026. Namun, menurut akademisi Prof. Dr. Aminatun, Ir., M.Si., dengan besarnya anggaran tersebut, tetap saja banyak problem pendidikan di Indonesia saat ini belum dapat diatasi. Berikut uraiannya.
Santri Dibakar Senior, Sistem Pendidikan Sekuler Darurat Perundungan
Tiga santri di sebuah pondok pesantren diduga sengaja dibakar oleh seniornya. Kasus yang terus berulang menunjukkan bahwa kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan bukan lagi persoalan insidental, melainkan bukti kegagalan sistemis.
Joki UTBK, Cermin Mental Instan Sistem Pendidikan Sekuler Kapitalistik
Praktik perjokian UTBK-SNBT 2026 terungkap di sejumlah daerah. Kecurangan yang terjadi berulang ini menunjukkan lemahnya integritas peserta serta adanya sindikat. Lebih jauh lagi, sistem pendidikan sekuler kapitalistik punya andil membentuk generasi bermental instan sehingga menumbuhkan budaya curang.
Meluruskan Arah Sastra Pesantren, dari Narasi Negosiasi Menuju Amanah Islam Kafah
Sastra pesantren tidak boleh terjebak pada metodologi cacat yang memosisikan penderitaan subjektif atau tuntutan sosiologis sebagai dalil untuk menggugat syariat. Fakta seburuk apa pun di lapangan adalah objek yang wajib dikoreksi dengan standar syariat dan menjadi PR bagi umat untuk menerapkan syariat kafah.
[Kabar] Banyak Guru PAI Belum Fasih Membaca Al-Qur’an, Pemerhati: Potret Buruk Pendidikan Sekuler
Kemenag melaporkan sebanyak 58,26% guru PAI tingkatan SD di Indonesia belum fasih membaca Al-Qur’an. Pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa menyampaikan, ini tidak lepas dari lemahnya pendidikan membaca Al-Qur’an yang merupakan potret buruk pendidikan sekuler.
Penyelenggaraan Pendidikan Pascabencana, Butuh Solusi Komprehensif
Sektor pendidikan menjadi salah satu yang terdampak bencana Sumatra. Sayang, terjadi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah sejak awal bencana. Belum lagi skenario anggaran, yang jika salah arah bisa memperburuk dampak pascabencana. Lagi-lagi rakyatlah yang menjadi korban.
