Aktivis muslimah sekaligus pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., Ak., M.E.I., menyatakan, setidaknya ada empat cara memutus siklus karhutla. Berikut uraiannya.
Kategori: Nasional
[Kabar] Krisis Pangan Masyarakat Papua, Pengamat: Akibat Kelalaian Negara
Muslimah News, NASIONAL — Krisis pangan yang dialami masyarakat Papua, menurut pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si., akibat kelalaian negara yang berlarut-larut. “Krisis pangan yang
[Kabar] Pertalite Tidak Naik, tetapi Pertamax Naik, Pemerhati: Memperlihatkan Watak Tata Kelola Kapitalisme
Menyikapi harga Pertalite yang tidak naik, tetapi BBM nonsubsidi mengalami kenaikan, pemerhati kebijakan publik Maiyesni Kusiar, M.Si. menyampaikan, ini sangat problematis dan menunjukkan watak tata kelola sistem kapitalisme.
[Kabar] Aktivis: Islam Memiliki Konsep Kenegaraan yang Khas dan Sempurna
Penulis dan aktivis Forum Lingkar Studi Tsaqafah Islam Ir. Titi Hutami menegaskan, Islam telah memiliki konsep kenegaraan yang khas, lengkap, dan sempurna. Hal ini ia sampaikan menanggapi pernyataan bahwa Islam memberikan prinsip dan nilai dasar dalam kehidupan politik, tetapi tidak menetapkan satu bentuk negara yang wajib diterapkan secara seragam di seluruh masyarakat muslim.
[Kabar] UIY: RUU Perampasan Aset Kehilangan Ruh-nya Akibat Hilangnya Norma Illicit Enrichment
Cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto menegaskan, hilangnya norma illicit enrichment (peningkatan kekayaan secara tidak sah) pada draf RUU Perampasan Aset menjadikan RUU tersebut kehilangan ruh-nya. Berikut ulasannya.
[Kabar] Kiai Labib: Amar Makruf Nahi Mungkar kepada Penguasa, Jihad Paling Utama!
Ulama nasional K.H. Rokhmat S. Labib menegaskan bahwa menasihati penguasa merupakan jihad paling utama. ”Ada dalil secara khusus yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan amru bil makruf wa nahyu ’anil munkar terhadap penguasa. Bahkan, itu disebut sebagai jihad yang paling utama,” ungkapnya.
[Kabar] Pengamat: Kapitalisme-Demokrasi Biang Keladi Karhutla Meluas yang Mengancam Kesehatan Publik
Tokoh muslimah Riau sekaligus pengamat kebijakan publik Dr. Rini Syafri menyampaikan, karhutla bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan dampak langsung dari sistem ekonomi dan politik yang korup. “Kapitalisme-demokrasi adalah biang keladi karhutla meluas yang berdampak nyata mengancam kesehatan publik,” ucapnya.
[Kabar] Banyak Korban Meninggal Saat Gempa NTT, Pemerhati: Ini Kelalaian Penguasa!
Banyaknya korban meninggal akibat tertimpa reruntuhan saat terjadi gempa di NTT dinilai oleh pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati sebagai kelalaian penguasa. “Jelas, bukan gempa yang membunuh, tetapi tangan penguasa yang lalai dengan politik perumahan kapitalistik,” tuturnya.
[Kabar] Pengamat: Berapa pun Besarnya Anggaran, Tidak Akan Menghasilkan Kesejahteraan Selama Sistemnya Bermasalah
Pengamat ekonomi Nida Saadah, S.E., Ak., M.E.I., menyatakan, seberapa pun besarnya anggaran pada APBN, selama sistemnya bermasalah, maka bisa dipastikan tidak akan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.
[Kabar] Karhutla Mengganggu Hak Pendidikan Siswa, Pemerhati: Negara Tidak Mampu Mengelola Pencegahan
Pemerhati pendidikan dan remaja Diansyah Novi Susanti, S.Pt. menerangkan, di balik kerugian ekologis dan ekonomi yang masif akibat, ada korban paling rentan yang kerap dikorbankan, yakni hak para siswa atas pendidikan dan kesehatan fisiknya. Berikut penjelasannya.
[Kabar] Pembaruan Buku Ajar, Pemerhati: Kebijakan Cacat Prioritas!
Pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa menyatakan, pembaruan buku pelajaran sekolah dari SD hingga SMA sebagai kebijakan cacat prioritas. Menurutnya, banyak perkara yang lebih butuh penanganan segera dibandingkan pembaruan buku ajar. Berikut uraiannya.
[Kabar] Pemerhati: Karhutla Berulang, Buah Tata Kelola Kapitalistik
Pemerhati kebijakan publik Maiyesni Kusiar, M.Si., menyatakan, karhutla yang terus berulang menunjukkan bahwa akar persoalannya bukan sekadar lemahnya penanganan kebakaran, tetapi tata kelola kapitalistik yang menempatkan hutan dan sumber daya alam sebagai komoditas ekonomi.
