Mendagri Australia Anthony Stephen Burke mengatakan, Indonesia telah menjalankan program deradikalisasi dengan hasil efektif. Namun, pengamat kebijakan publik Hesti Rahayu, S.Sn., M.A. menilai, program ini sejatinya merupakan alat politik Barat yang menyasar Islam.
Kategori: Nasional
[Kabar] Pakar Bantah Klaim Daya Beli Tidak Melemah, Kesejahteraan Rakyat jadi Tolok Ukur
Merespons pernyataan Wamenko Bidang Perekonomian bahwa daya beli masyarakat tidak melemah, yang ditandai dengan meningkatnya perjalanan wisata, transportasi, dan transaksi digital, aktivis muslimah sekaligus pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., Ak., M.E.I., menegaskan, kesejahteraan rakyat harus menjadi tolok ukur keberhasilan ekonomi, bukan sekadar peningkatan aktivitas konsumsi.
[Kabar] Ahli Ekonomi: Pembangunan Data Center AI Mengancam Lingkungan dan Ketersediaan Air
Ahli ekonomi Asri Suangga, S.E., M.Si. menyatakan, pembangunan data center AI dinilai mengancam lingkungan dan ketersediaan air. “Di banyak negara, pembangunan data center AI ditolak karena mengancam ketersediaan kebutuhan air dan mengancam lingkungan, bahkan sampai ada yang melakukan moratorium untuk menghentikan sementara pembangunan data center AI, ” kritiknya.
[Kabar] Pemerhati Pendidikan: Perlu POV Islam untuk Menjaga Arah Generasi Muda
Pemerhati pendidikan dan remaja Diansyah Novi Susanti, S.Pt. menerangkan, perlu point of view (POV) atau cara pandang Islam untuk menjaga arah generasi muda di era transformasi digital. “Cara pandang ini akan menentukan pola pikir, membentuk nilai yang diyakini, serta mengarahkan setiap tindakan dan keputusan hidupnya,” ujarnya.
[Kabar] Rumah 3 x 4 Meter Dihuni 15 Orang, Pemerhati: Tidak Manusiawi!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, di Jakarta masih ada rumah berukuran 3 x 4 meter yang dihuni oleh 15 orang. Menurut pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati, M.Pd., ini menunjukkan bahwa rumah tersebut tidak layak huni dan tidak manusiawi.
[Kabar] Pemerhati: Generasi Butuh Negara Bervisi <em>Raa’in</em> dan <em>Junnah</em> di Tengah Karhutla
Pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti menegaskan, generasi membutuhkan kehadiran negara yang bervisi raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung), terutama ketika terjadi bencana karhutla.
[Kabar] Aktivis: Umat Islam Terbelakang karena Meninggalkan Sistem Ekonomi Islam!
Aktivis dakwah nasional Ir. Ratu Erma Rachmayanti menyesalkan, di tengah kelimpahan kekayaan sumber daya alam, umat Islam digolongkan sebagai bangsa terbelakang yang hidup dari sisa-sisa kekayaan negara penjajah. ”Salah satu penyebabnya karena umat Islam meninggalkan sistem ekonomi Islam,” tuturnya.
[Kabar] Santri Menguatkan Negeri, Mubaligah: Perlu Muhasabah yang Jujur
Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2026 bertema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas” mendapat perhatian mubaligah Nurul Husna. Ia berharap ada muhasabah asasi, muhasabah yang jujur terhadap peran santri yang sesungguhnya.
[Kabar] Fatwa Bulion, Aktivis: Legitimasi Kapitalisme Berlabel Syariah
Penulis dan aktivis Forum Lingkar Studi Tsaqofah Islam Ir. Titi Hutami mengkritisi fatwa usaha bulion berdasarkan prinsip syariat hanya menjadi legitimasi bagi praktik ekonomi kapitalisme yang dibalut label syariah. Berikut ulasannya.
[Kabar] Pengamat: AI di Tangan Kapitalisme Akan Membuat Ketimpangan Ekonomi Makin Lebar
Menanggapi kesiapan Indonesia untuk menjadi tempat pembangunan data center AI internasional, pengamat politik dan ekonomi Zikra Asril menilai, keberadaan AI di tangan kapitalisme akan membuat ketimpangan ekonomi makin lebar.
[Kabar] Menyoal Sistem Desil, Akademisi: Setidaknya Ada Tiga Keterbatasan
Menyoal sistem desil dalam penyaluran bantuan, akademisi Dr. Ira Geraldina, S.E., Ak., M.S.Ak., CA., mengungkap setidaknya ada tiga keterbatasan. Berikut penjelasannya.
[Kabar] Pengamat: Solusi Menyelesaikan Kemiskinan Struktural Adalah dengan Ekonomi Islam
Pengamat kebijakan ekonomi Zikra Asril, S.E. menyatakan, solusi menyelesaikan permasalahan kemiskinan struktural adalah dengan ekonomi Islam karena merupakanpersoalan sistemis yang membutuhkan keseriusan dalam mengubah tatanan distribusi harta dan peran negara.
