Viralnya pernikahan beda agama staf khusus kepresidenan dinilai pengamat kebijakan publik Retno Sukmaningrum, S.T., M.T. sebagai upaya menggoyang UU yang masih kental dengan nuansa Islam.
Kategori: Berita
[Kabar] Warga Meninggal Saat Mengurus Kartu BPJS, Dr. Rini Syafri: Sangat Berbeda dengan Pelayanan Kesehatan Islam
Menanggapi peristiwa meninggalnya seorang warga saat mengurus KTP-el untuk mendapatkan kartu BPJS demi bisa operasi, pemerhati kemaslahatan publik Dr. Rini Syafri menilai ini persoalan serius. Bahkan, menurutnya, sangat berbeda dengan pelayanan kesehatan dalam Islam.
[Kabar] Indonesia Darurat KStA, Arum Harjanti: Konsekuensi Logis Pengabaian Agama
Pengamat masalah perempuan, keluarga dan generasi dr. Arum Harjanti menegaskan Indonesia benar-benar darurat Kekerasan Seksual terhadap Anak (KStA) akibat pengabaian agama dalam kehidupan.
[Kabar] Ustazah Iffah: Miris, Serangan terhadap Islam Jadi Tren Global
Mencermati makin masifnya serangan terhadap Islam, aktivis muslimah Ustazah Iffah Ainur Rochmah mengungkap keprihatinannya karena sudah menjadi tren global. Bagaimana penjelasannya?
[Kabar] Emilda Tanjung: Kehadiran Mafia Pangan Sepaket dengan Implementasi Sistem Sekuler Kapitalistik
Mendag Lutfi mengancam akan menangkap mafia minyak goreng. Namun, pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung justru menyatakan kehadiran para mafia tersebut karena sepaket dengan implementasi sistem sekuler kapitalistik. Mengapa demikian?
[Kabar] UFS: Pelabelan Radikal karena Tidak Bisa Beradu Konsep
Merespons isu radikal yang kembali menghangat, dai muda Ustaz Felix Siauw (UFS) menilai ini adalah labeling (pelabelan-terj.) karena yang melabel tidak bisa beradu konsep. Bagaimana penjelasannya?
[Kabar] Meningkatkan Angka Partisipasi Politik Perempuan, Nida Sa’adah: Kecacatan Asumsi ala Demokrasi
Meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam parlemen pada sistem demokrasi, dinilai akan menjamin kesejahteraan perempuan. Benarkah demikian? Mari simak penjelasan pakar ekonomi Islam Nida Sa’adah, S.E., M.E.I., Ak..
[Kabar] Soal Kafir, K.H. Syamsudin Ramadhan: Perkara Lazim Berdasarkan Akidah dan Syariat Islam
Menanggapi takfiri yang disebut sebagai salah satu ciri radikal versi BNPT, ulama nasional K.H. Syamsudin Ramadhan menjelaskan bahwa persoalan kafir sebenarnya perkara lazim berdasarkan akidah dan syariat Islam. Bagaimana penjelasannya?
[Kabar] K.H. Hafidz Abdurrahman Tegaskan Khilafah Bukan Ideologi
Merespons narasi sebagian kalangan yang menyebut Khilafah adalah ideologi, ulama nasional K.H. Hafidz Abdurrahman, M.A. menegaskan sebaliknya. Seperti apa penjelasannya?
[Kabar] Perempuan Terhormat dalam Naungan Sistem Islam, Ustazah Iffah: Bukti Sejarah
Aktivis muslimah Ustazah Iffah Ainur Rochmah menegaskan terdapat bukti catatan sejarah bahwa perempuan memiliki posisi terhormat dalam naungan sistem Islam. Berbeda dengan keadaan dunia saat ini yang mengalami pandemi kekerasan global, meskipun sudah banyak regulasi yang dibuat, baik di negara Eropa, Amerika, maupun di negeri ini.
[Kabar] Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Tertinggi Kedua di Asia, Dr. Rini Syafri: Pemerintah Lalai!
Pengamat kebijakan publik Dr. Rini Syafri memberikan peringatan keras bagi pemerintah sebagai pihak yang berada di garda terdepan dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan nyawa publik. Seperti apa?
[Kabar] Pengembangan Kendaraan Listrik, Pengamat: Negara Bergantung pada Swasta
Pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) tengah menjadi perhatian pemerintah karena dinilai berkaitan erat dengan paradigma baru pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Namun, kebijakan ini direspons pengamat kebijakan ekonomi Zikra Asril dan pengamat isu generasi Endiyah Puji Tristanti yang memandangnya ada kesalahan fatal, salah satunya negara bergantung pada swasta. Bagaimana penjelasannya?
