[Kabar] Pengamat: Fasilitas Kesehatan Berubah Menjadi Tempat Perjudian Nyawa

Muslimah News, NASIONAL — Awal Juni lalu, seorang ibu dan bayinya yang masih dalam kandungan meninggal dunia tidak lama setelah sang ibu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari, Kabupaten Jayapura, Papua.

Beberapa pekan sebelumnya, Adriana Wayoi, meninggal dunia usai menjalani dua operasi usus dalam waktu berdekatan di RSUD Serui. Keluarga menduga kuat adanya malpraktik serta minimnya transparansi dan evaluasi medis.

Pengamat kebijakan publik Dr. Rini Syafri angkat bicara menyikapi kasus ini. “Fasilitas kesehatan seharusnya menjadi tempat bagi masyarakat memperoleh pengobatan untuk kesembuhan dan keselamatan jiwa mereka. Namun, yang kita saksikan hari ini justru sebaliknya, fasilitas kesehatan berubah menjadi tempat perjudian nyawa masyarakat,” tuturnya kepada MNews, Senin (21-7-2025).

Ia beralasan, berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) tentang Global Patient Safety Report 2024hlm.14 dijelaskan bahwa ada jutaan pasien di seluruh dunia yang kesehatannya makin memburuk dan jiwa mereka melayang, justru setelah berada di fasilitas kesehatan. “Satu dari sepuluh pasien mengalami kerugian akibat kejadian tidak diinginkan (KTD) dan 12% berujung kecacatan permanen atau kematian. Diperkirakan ada 3 juta kematian setiap tahun,” imbuhnya mengutip dari sumber yang sama.

Ia menyesalkan, sudah ribuan hari agenda Rencana Aksi Global tentang Keselamatan Pasien 2021—2030 dicanangkan Majelis Kesehatan Dunia ke-74, tetapi diakui WHO di situs resminya tertanggal 23 Mei 2025, hasilnya berjalan lambat. “Ini di satu sisi, di sisi lain pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar publik. Terlebih saat ini, ketika masyarakat sakit-sakitan. Artinya, upaya tambal sulam terbukti gagal,” simpulnya.

Regulator

Ia mengulas, negara seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah dan mengatasi segala perkara yang membahayakan kemaslahatan publik, termasuk kesehatan. “Namun, yang terjadi sebaliknya, negara justru menfasilitasi perkara berbahaya ini dengan berperan sebagai regulator, yakni pelayan korporasi, di samping pelayan kapitalisme dalam hal ini agenda Global WHO untuk keselamatan pasien,” jelasnya.

Dalam pandangan Rini, negara hadir sebagai pelaksana sistem kesehatan kapitalisme dan menjadikan industrialisasi dan kapitalisasi sebagai spirit sistem kesehatan secara keseluruhan maupun per bagian (building block).

Ia mencontohkan, sistem pendidikan kapitalisme khususnya pendidikan dokter dan sumber daya manusia kesehatan lainnya, sistem pembiayaan kesehatannya berbasis asuransi kesehatan wajib UHC (Universal Health Coverage).

“Riset dan industri obat-obatan serta alat kesehatan juga digerakkan oleh kepentingan bisnis, fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara teknis pelayanan kesehatan kepada masyarakat dikelola di atas prinsip untung rugi melalui Badan Layanan Umum (BLU/BLUD). Ini diperparah oleh sekat-sekat otonomi daerah/desentralisasi kekuasaan,” tambahnya.  

Ia meyakini, kegagalan itu dikarenakanagenda Rencana Aksi Global tentang Keselamatan Pasien 2021—2030, termasuk di Indonesia, tidak menyentuh akar persoalan, tetapi makin mengokohkan akar masalah. “Misalnya, agenda UHC justru kian dideraskan, sementara begitu nyata agenda ini memperparah lamanya waktu tunggu dan diskriminasi pelayanan kesehatan,” ucapnya.

Semua ini, kata Rini, tidak terlepas dari peran kuat determinan sosial kesehatan kapitalisme, yaitu peradaban kapitalisme, khususnya sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi. “Ini di hilir. Di hulu, peradaban kapitalisme juga bertanggung jawab atas berbagai kebijakan pemerintah yang menjadi faktor pemicu kerusakan kesehatan masyarakat,” cetusnya.

Dijamin Negara

Rini lalu membandingkannya dengan Islam. “Islam berpandangan kesehatan adalah kebutuhan pokok publik yang pemenuhannya dijamin langsung oleh negara tanpa skema asuransi,”jelasnya.

Di saat bersamaan, terangnya, negara adalah pengurus urusan masyarakat yang salah satunya adalah kesehatan. “Kesembuhan dan keselamatan jiwa pasien menjadi jiwa sistem kesehatan, baik secara keseluruhan maupun per building block. Hal ini menjadi kunci rahasia terwujudnya pelayanan kesehatan anti diskriminasi, manusiawi, pengobatan berkhasiat bagi kesembuhan segera,” yakinnya.

Di samping itu, ia menjelaskan, penyelenggaran pelayanan kesehatan dalam Islam berlangsung di atas tiga strategi, sederhana dalam aturan, cepat dalam pelaksanaan, dan dilakukan oleh dokter yang kapabel dalam hal pengobatan.

“Sementara persoalan pemerataan pelayan kesehatan pasti teratasi oleh konsep kekuasaan yang bersifat sentralisasi. Konsep ini meniscayakan negara memiliki kewenangan memadai untuk pengambilan berbagai keputusan politik secara cepat dan tepat. Mulai dari pembangunan faskes dengan segala kelengkapan medis dan nonmedis, SDM kesehatan, hingga persoalan pembiayaan faskes yang berjalan di atas prinsip sosial,” bebernya.

Di saat bersamaan, ia melanjutkan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersifat desentralisasi meniscayakan publik mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan mudah. “Ini karena ketersediaan fasilitas kesehatan dengan segala kelengkapan medis dan nonmedis, berikut para dokter yang kapabel dalam pemanfaatan berbagai metode pengobatan bagi kesembuhan segera dengan tanpa efek samping,” tandasnya.

Menurutnya, penerapan sistem ekonomi Islam menjadikan negara memiliki kemampuan finansial yang memadai bagi berjalannya fungsi building block sistem kesehatan secara sahih.

“Kemampuan itu berupa pembiayaan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan bebas biaya dalam jumlah memadai, pembangunan faskes dengan kelengkapan medis dan nonmedis bermutu hingga ke pelosok negeri,” urainya.

Ia menerangkan, sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, dan sistem kehidupan Islam, secara keseluruhan akan bekerja mengakhiri keberadaan “pabrik” yang menjadi faktor pemicu kerusakan kesehatan. “Ini sekaligus menjadi upaya kuratif alami seiring terpenuhi hajat hidup insan secara benar baik yang bersifat fisik maupun nonfisik,” ucapnya.

Dengan mekanisme di atas, Rini meyakini, jumlah orang sakit akan berkurang sehingga mengurangi tingginya kebutuhan dokter.

“Negara Islam adalah solusi satu satunya atas kelalaian negara mewujudkan kemaslahatan publik hari ini. Upaya apa pun di luar itu hanya akan memperpanjang kelalaian negara dan penderitaan masyarakat,” pungkasnya. [MNews/IA]