Muslimah News, NASIONAL — Gelombang protes dari guru besar, intelektual, dan akademisi kedokteran bermunculan. Pada Selasa (20-5-2025), sebanyak 365 orang guru besar Fakultas Kedokteran se-Indonesia menyatakan sikap prihatin terhadap arah kebijakan kesehatan nasional
Kemudian pada Kamis (12-6-2025), sekitar seratus guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) kembali menyuarakan keresahan mereka terkait tata kelola kesehatan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Para guru besar menegaskan telah kehilangan rasa percaya ke Menkes sehingga ingin berdialog dengan Presiden Prabowo Subianto.
Berikutnya, sejumlah guru besar Fakultas Kedokteran (FK) Unair, Jumat (13-6-2025), meminta negara tidak mengambil kolegium kedokteran yang akan ditempatkan di bawah kendali pemerintah.
Lemah
Menyikapi hal di atas, akademisi Dr. Lizda Johar Mawarani, S.T. menilai, perselisihan yang terjadi antara kalangan praktisi akademisi kesehatan yang diwakili para guru besar Fakultas Kedokteran dengan Kementerian Kesehatan disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang dinilai melenceng.
“Ini mengisyaratkan adanya kelemahan dalam sistem politik kesehatan yang berjalan di negeri ini. Selain kebijakan yang inkonsistensi dan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, terjadi disparitas akses layanan kesehatan di wilayah terpencil, seperti kekurangan tenaga medis, fasilitas, dan obat-obatan,” ungkapnya kepada MNews, Rabu (18-6-2025).
Menurutnya, kurangnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata juga menjadi penyebab. “Sistem kesehatan di negeri ini lebih fokus pada pengobatan dan kurang memperhatikan pencegahan. Kesehatan mental pun tarabaikan, tampak pada fasilitas dan tenaga profesional di bidang ini sangat terbatas terutama di daerah,” jelasnya.
Bimaristan
Berbicara tentang sistem kesehatan dan layanan kesehatan, Lizda mengajak untuk melihat ke Islam. “Sebagai perbandingan kita bisa menengok sistem Islam yang memiliki bimaristan (rumah sakit). Bimaristan adalah sebutan untuk layanan kesehatan dalam peradaban Islam dulu di Persia yang menjadi cikal bakal rumah sakit saat ini,” paparnya.
Hal itu, ungkapnya, berbeda dengan layanan kesehatan saat ini yang berorientasi bisnis. “Bimaristan memberikan layanan gratis bagi semua pasien dan tidak membedakan mereka berdasarkan ras, agama, maupun status social. Semua dilayani dengan standar yang sama. Hal ini karena dukungan negara Khilafah yang sangat besar dan bersifat sistematis,” terangnya.
Dukungannya, imbuhnya, tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencerminkan komitmen ideologis dan sosial negara terhadap kesejahteraan rakyat. “Negara Khilafah memandang kesehatan sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah. Perawatan terhadap pasien dianggap sebagai bentuk ibadah dan manifestasi kasih sayang dalam Islam,” jelasnya.
Oleh karena itu, paparnya, bimaristan sering dibangun dekat masjid dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. “Selain sebagai tempat pengobatan, bimaristan juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penelitian medis,” ucapnya.
Negara, tegasnya, mendukung penuh pengembangan ilmu kedokteran dengan menyediakan fasilitas belajar, perpustakaan, dan mendorong penerjemahan karya-karya medis dari berbagai peradaban. “Bimaristan memiliki fasilitas modern di zamannya, seperti ruang rawat inap yang terpisah berdasarkan jenis penyakit, catatan medis pasien, apotek, juga perpustakaan medis,” bebernya.
Ia menjabarkan konsep bimaristan yang telah menginspirasi perkembangan rumah sakit di Eropa pada abad pertengahan.
“Sebenarnya jika mau jujur dan membuka mata, konsep bimaristan sangat layak untuk diadopsi menggantikan sistem kesehatan yang lemah saat ini. Namun, mengadopsi sistem kesehatannya saja tentu tidak akan cukup, melainkan harus sekaligus sistem Islam secara keseluruhan,” pungkasnya. [MNews/IK]

Astaghfirullah
Maa syaa Alloh, rindu dg penerapan khilafah