Perempuan dan Anak-Anak dalam Bayang-Bayang Kekerasan Seksual

Perempuan dan Anak-Anak dalam Bayang-Bayang Kekerasan Seksual

Muslimah News, FOKUS — Perempuan dan anak-anak Indonesia hidup di bawah bayang-bayang kekerasan seksual. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi mengatakan kekerasan seksual merupakan jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan terjadi di Indonesia (14-6-2025).

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA) menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2024 ada 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan. Yang terbanyak adalah kekerasan seksual dengan jumlah 5.246 kasus. Sedangkan jumlah korban mencapai 12.604 orang, mayoritas adalah perempuan, yakni mencapai 10.000 lebih. Adapun tempat kejadian yang paling tinggi adalah di ranah rumah tangga.

Data lain, yaitu Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya. Survei tersebut juga mengungkap bahwa sembilan dari 100 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Sementara itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) menunjukkan bahwa satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan emosional sepanjang hidupnya.

Arifah juga menyebut kasus inses oleh anggota keluarga di ranah domestik menjadi salah satu kasus kekerasan seksual yang sangat tinggi terjadi di Indonesia. Ia menegaskan data tersebut merupakan bukti nyata bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari pencegahan, perlindungan, hingga pemulihan korban. Ia pun menyatakan perihal urgensi implementasi kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan ketersediaan maupun aksesibilitas layanan perlindungan yang harus ditingkatkan dan diperkuat oleh pemerintah maupun masyarakat.

Buah Sekularisme-Liberalisme

Maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak menunjukkan bahwa mereka tidak mendapatkan rasa aman. Bahkan, rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman justru menjadi tempat paling kerap terjadi kekerasan seksual.

Kondisi ini terjadi karena penerapan sistem sekularisme liberalisme di Indonesia yang salah satu wujudnya adalah maraknya konten pornografi. Saat ini pornografi sangat mudah diakses melalui ponsel. Tanpa perlu susah-susah mencari, konten pornografi “menghampiri” pengguna ponsel melalui iklan di media, game online, dan media sosial (medsos).

Konten tersebut merangsang naluri seksual (garizah nau‘) sehingga menuntut pemenuhan. Karena begitu jauhnya dari pemahaman Islam sahih, pelaku menjadikan siapa saja yang terjangkau sebagai pelampiasan nafsunya, termasuk keluarganya sendiri. Tidak peduli dewasa ataupun anak-anak, semua digasak semata demi memenuhi nafsu hewani.

Maraknya konten pornografi ini merupakan buah aturan negara yang sekuler liberal yang membolehkan tayangan tersebut dengan dalih kebebasan dan hak asasi manusia (HAM). Memang ada UU 44/2008 tentang Pornografi, tetapi regulasi ini seperti macan ompong. Pornografi tetap membeludak meski UU ini ada.

Selain konten pornografi, marak juga konten yang menginspirasi untuk berbuat kriminal/kekerasan dan konten berpikir liberal yang semua itu memengaruhi orang untuk melakukan kekerasan seksual. Misalnya konten yang menormalisasi pacaran, living together/kohabitasi, perselingkuhan, serta percakapan dan candaan yang menjurus ke arah seksualitas, goyangan erotis, dll.

Seiring dengan masifnya sekularisasi dan liberalisasi, masyarakat makin permisif. Interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan sudah dianggap normal. Aurat ditampakkan di mana-mana dengan dalih modernitas dan fesyen. Tempat hiburan malam dan hotel mesum dibiarkan beroperasi, seolah-olah memfasilitasi zina.

Dalam sistem sekuler liberal, kaum perempuan kerap dieksploitasi fisiknya, baik untuk capaian popularitas maupun materi. Kecantikan perempuan dimanfaatkan sebagai penarik konsumen. Perempuan dicitrakan sebagai pemuas nafsu laki-laki, bahkan ada istilah “pemersatu bangsa” bagi perempuan selebritas tertentu yang tentu saja bermakna melecehkan.

Meluasnya peredaran minuman keras di masyarakat turut memperparah kondisi. Miras sangat mudah diakses oleh siapa pun di toko-toko retail. Tidak ada larangan yang tegas terhadap peredaran miras. Karena sifatnya yang menghilangkan akal dan merupakan induk kejahatan, orang yang mengonsumsi miras akan mudah untuk melakukan kekerasan seksual.

Miris, ketika terjadi kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak, penegakan hukum justru gagal melindungi mereka. Para pelaku kerap mendapatkan sanksi ringan. Bahkan, sering kali kasusnya tidak diselesaikan secara hukum, melainkan hanya dengan jalan damai atau kekeluargaan. Sudah banyak regulasi untuk mengatasi maraknya kekerasan seksual, misalnya UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan UU 17/2016 tentang Penetapan Perppu 1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. UU Perlindungan Anak bahkan sudah mengalami dua kali revisi dengan pemberatan hukuman dan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, sederet regulasi ini tidak mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Lemahnyanya regulasi berkelindan dengan minimnya edukasi negara terhadap rakyat. Sistem pendidikan dijalankan secara sekuler sehingga output-nya jauh dari agama. Materi pendidikan agama Islam diberikan dalam durasi yang sangat minim. Model penyampaian juga bersifat informasi semata sehingga tidak menancap di benak menjadi pemahaman. Apalagi moderasi madrasah terus digaungkan sehingga konsep Islam yang diajarkan jauh dari amaliah berbasis keimanan.

Walhasil semua aspek dalam sistem sekuler kapitalisme menempatkan perempuan dan anak-anak dalam posisi rentan mengalami pelecehan seksual. Hal ini sungguh berbeda dengan sistem Islam yang melindungi mereka.

Khilafah Pelindung Perempuan dan Anak-Anak

Islam adalah satu-satunya sistem yang melindungi kaum perempuan dan anak-anak dengan perlindungan yang sempurna. Islam menjadikan iman dan takwa sebagai dasar relasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan merupakan pihak yang harus dijaga, dihormati, dan dimuliakan karena terkait dengan posisi mulianya sebagai kaum ibu, sedangkan Islam sangat memuliakan posisi ibu.

Ideologi Islam, yaitu akidah dan syariatnya, menjauhkan kaum muslim dari perilaku permisif, hedonistik, dan hanya mengejar kepuasan biologis. Pemahaman tentang tujuan hidup untuk meraih rida Allah Taala menjadikan kaum muslim fokus pada ketaatan dan amal saleh sehingga tidak tergoda dengan hawa nafsu duniawi.

Islam juga mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan ketika berinteraksi harus dalam rangka tolong-menolong dalam keimanan dan ketakwaan. Ini sebagaimana firman Allah Taala dalam QS Al-Maidah ayat 2, “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Islam memberikan tindak preventif (pencegahan) dan kuratif (penanganan) untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak dengan cara sebagai berikut.

1. Khilafah menerapkan sistem pendidikan Islam dengan kurikulum berdasar akidah Islam. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah menjelaskan dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur Pasal 170, “Asas yang melandasi kurikulum pendidikan harus akidah Islam. Seluruh mata pelajaran dan  metode pengajaran dibuat sedemikian rupa sehingga dalam pendidikan tidak terjadi penyimpangan sedikit pun dari asas tersebut.” Dengan demikian akan terwujud output pendidikan berupa generasi yang beriman dan bertakwa sehingga memiliki benteng yang melindunginya dari kemaksiatan, termasuk pergaulan bebas dan zina.

2. Khilafah menerapkan sistem pergaulan Islam. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah juga menjelaskan dalam kitab Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam (Sistem Pergaulan dalam Islam) hlm. 54—55, “Pemisahan kaum laki-laki dari kaum perempuan adalah wajib. Pemisahan keduanya dalam kehidupan khusus adalah pemisahan total, kecuali dalam perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat. Adapun dalam kehidupan umum, hukum asalnya adalah terpisah dan tidak boleh ada interaksi antara pria dan wanita. Kecuali pada perkara-perkara yang telah dibolehkan syariat, di mana syariat telah membolehkan, atau mewajibkan, atau menyunahkan suatu aktivitas untuk wanita, serta pelaksanaannya menuntut adanya interaksi dengan pria. Baik interaksi ini terjadi dengan tetap adanya pemisahan, seperti di dalam masjid, atau dengan adanya ikhtilath (campur-baur), sebagaimana dalam aktivitas ibadah haji atau jual beli.”

Aplikasi dari pemisahan kehidupan laki-laki dan perempuan ini tampak pada larangan khalwat (berdua-duaan) dan larangan ikhtilath pada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan karena yang ketiganya adalah setan.” (HR Ahmad).

Selain itu, ada kewajiban untuk menutup aurat dan menundukkan pandangan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Allah Taala berfirman, “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya.” (QS An-Nur [24]: 30). Juga firman-Nya, “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya).” (QS An-Nur [24]: 31).

Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh perempuan yang telah haid tidak boleh tampak darinya, kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan.” (HR Abu Dawud).

3. Khilafah menerapkan sistem sanksi Islam bagi pelaku pelecehan seksual sesuai dengan jenis perbuatannya. Jika terjadi pemerkosaan, seluruh fukaha sepakat bahwa perempuan yang diperkosa tidak dijatuhi hukuman zina, baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. Adapun sanksi bagi laki-laki pelaku pemerkosaan, jika korban (perempuan) mempunyai bukti perkosaan, yaitu kesaksian empat laki-laki muslim atau jika laki-laki pemerkosa mengakuinya, laki-laki itu dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk 100 kali jika dia bukan muhshan (belum menikah) dan dirajam hingga mati jika dia muhshan (sudah menikah) (Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7 hlm. 358).

4. Dalam khilafah, media ada untuk mencerdaskan masyarakat, membuat mereka taat, dan menjauhi tindakan jahat. Khilafah akan melarang peredaran konten yang tidak islami (termasuk konten pornografi dan pemikiran sekuler liberal) di media apa pun, termasuk medsos. Aparat keamanan siber Khilafah akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keberadaan konten yang tidak islami, membersihkannya, dan memberi sanksi tegas kepada pelaku berupa takzir yang jenisnya diserahkan berdasarkan ijtihad khalifah atau kadi.

5. Pembangunan infrastruktur dalam Khilafah dilakukan untuk mendukung ketaatan. Khilafah akan melarang pendirian infrastruktur yang akan memfasilitasi kemaksiatan, misalnya tempat hiburan malam dan hotel yang menjadi tempat terjadinya khalwat, ikhtilath, maupun zina.

6. Khilafah akan melarang peredaran miras (khamar) dengan berbagai jenisnya. Hal ini akan mencegah terjadinya berbagai tindak kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Tidak ada perbedaan antara miras oplosan maupun bukan, semua miras haram berdasarkan firman Allah Taala, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan.” (QS Al-Maidah [5]: 90).

Negara akan memberi sanksi tegas kepada sepuluh orang yang tersebut dalam hadis Rasulullah saw., dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rasulullah saw. melaknat tentang khamar sepuluh golongan, yaitu yang memeras, yang meminta diperaskan, yang meminum, yang mengantarkan, yang minta diantari, yang menuangkan, yang menjual, yang makan harganya, yang membeli, dan yang minta dibelikan.” (HR Tirmidzi).

Sanksi bagi peminum khamar adalah dijatuhi sanksi pidana berupa hudud, yaitu dicambuk 40 kali atau boleh 80 kali cambukan (Syekh Abdurrahman al-Maliki rahimahullah, Nizhāmul ‘Uqūbāt, hlm. 58). Sedangkan produsen khamar dijatuhi sanksi pidana berupa takzir. Sanksi takzir bagi produsen, distributor, pembeli khamar, dll. adalah, “Setiap orang yang membeli, menjual, memeras, memindahkan, atau memperoleh khamar dipidana dengan hukuman cambuk dan hukuman penjara hingga lima tahun, kecuali orang yang menurut agamanya dibolehkan minum khamar (misalnya orang Nasrani).” (Syekh Abdurrahman Al-Maliki rahimahullah, Nizhāmul ‘Uqūbāt, hlm. 97).

Semua mekanisme syariat Islam kafah ini akan menjadi perlindungan berlapis bagi perempuan dan anak-anak agar terhindar dari kekerasan seksual. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *