Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Pengangguran masih menjadi problem besar bangsa yang hingga kini belum terselesaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 7,99 juta orang masih menganggur di Indonesia atau sekitar 5,45% pada Februari 2023 secara tahunan (year on year). (CNN Indonesia, 5-5-2023).
Pengangguran dari tamatan SMK masih merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,6%. Ini karena kompetensi lulusan SMK dianggap masih belum bisa memenuhi kebutuhan industri. (Kumparan, 6-5-2023).
Padahal, pembangunan infrastruktur untuk menunjang industrialisasi sudah masif dilakukan. Akan tetapi, mengapa pengangguran masih saja tinggi? Apa sebenarnya akar persoalannya? Bagaimana cara Islam menyelesaikannya?
Kegagalan Pemerintah
Era industrialisasi yang seharusnya mampu menyerap tenaga kerja, nyatanya hanya janji palsu. Ini merupakan paradoks. Sedari dahulu, industri tidak bisa menjadi sektor utama dalam menyerap tenaga kerja. Bahkan, kini penyerapan tenaga kerja di sektor informal meningkat hingga mencapai 60%. Tidak heran banyak pengamat ekonomi mengatakan bahwa gejala deindustrialisasi telah tampak di negeri ini.
Terlepas hari ini masuk pada era deindustrialisasi ataupun tidak, fenomena banyaknya pengangguran sejatinya sedang menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal dalam menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Kondisi ini pun sekaligus mengonfirmasi gagalnya pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya.
Ini karena dalam sistem ekonomi kapitalisme, pemerintah mengandalkan swasta dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Lihat saja industri manufaktur yang diandalkan dalam menyerap lapangan pekerjaan, hampir semuanya milik swasta. Jika swasta yang memegang kendali, bukan kesejahteraan pekerja yang menjadi fokus, melainkan profit perusahaan.
Total revenue yang dihasilkan perusahaan berkorelasi positif dengan penekanan upah pekerja. Menekan upah atau bahkan PHK akan terus dilakukan agar keuntungan makin melimpah. Belum lagi TKA yang tidak bisa distop oleh pemerintah lantaran terjegal kebijakan sehingga lapangan kerja bagi warga makin terimpit. Oleh karenanya, selama industri dikendalikan swasta, lapangan pekerjaan tidak akan terbuka lebar bagi rakyat Indonesia.
Industri untuk Oligarki
Selain oleh swasta, industri pun dikendalikan oligarki. Walhasil, pembangunan industri bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan kepentingan oligarki. Contohnya, pembangunan infrastruktur transportasi yang “gila-gilaan” pada era Jokowi, banyak pengamat yang mengatakan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan oligarki.
Sebut saja proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang hingga kini terus berpolemik. Pengamat Kebijakan Publik dari Indonesia Justice Monitor (IJM) Dr. Erwin Permana menyebutnya sebagai satu dari sekian proyek yang dipersembahkan untuk oligarki. Ini karena rakyat terus mempertanyakan urgensi proyek ambisius tersebut.
Namun, sekontroversi apa pun proyek tersebut, pada akhirnya tetap jalan dengan alasan ini adalah proyek business-to-business dan tidak akan menyentuh APBN. Namun, setelah berjalan dan pembiayaan membengkak karena banyak hal termasuk korupsi, pembiayaan pun mencaplok APBN. Padahal, APBN sudah sangat defisit. Kini harus ditambah membayar bunga utang pada Cina.
Juga tenaga kerja proyek ini banyak dari TKA. Alih-alih menyelesaikan pengangguran dengan menyerap tenaga kerja pada proyek ini, pemerintah malah membolehkan TKA masuk. Bukankah ini yang namanya proyek dari dan untuk oligarki?
Pendidikan by Demand
Tingginya angka pengangguran yang berasal dari SMK sedang menggambarkan adanya kesalahan rancangan pendidikan dalam kaitannya dengan program pembangunan. Pendidikan vokasi ataupun link and match dunia industri dengan pendidikan, hanya akan menghasilkan SDM berkualitas rendah sebab terus mengikuti kepentingan industri.
Pendidikan by demand atau disesuaikan dengan permintaan industri, lulusannya hanya mentok untuk memenuhi kebutuhan industri. Mereka tidak akan mampu mandiri menciptakan industri sendiri dan berinovasi. Walhasil, dengan keterbatasan industri, lulusannya banyak yang tidak terserap.
Rancangan pendidikan seperti ini seperti sedang memenjarakan anak bangsa untuk terus menjadi buruh murah tanpa mendapat kesempatan untuk memiliki visi tinggi dengan menciptakan industri baru yang inovatif. Bukankah itu artinya juga kurikulum vokasi yang masif digencarkan ini serupa alat penjajah untuk makin menancapkan hegemoni ekonominya di negeri ini?
Oleh sebab itu, solusi terserapnya lulusan SMK justru bukan pada link and match dunia pendidikan dan industri, tetapi pada paradigma pendidikan itu sendiri. Jika pendidikan fokus mencetak SDM berkualitas, yaitu yang mampu berkontribusi untuk kemaslahatan umat, jumlah pengangguran pun akan turun dengan sendirinya.
Mereka akan memiliki kemampuan yang mumpuni di bidangnya yang akan menaikkan daya tawar sebagai pekerja. Terlebih, dengan kemampuannya, mereka akan memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bukankah ini juga yang akan menyelesaikan persoalan pengangguran?
Industri dalam Islam
Menelaah persoalan pengangguran pada era industrialisasi, sejatinya berpangkal pada industri yang bercorak kapitalisme. Pembangunan industri fokus pada kepentingan korporasi dan juga oligarki. Ini berbeda secara diametral dengan pembangunan industri bercorak Islam. Pengangguran akan hilang dan model pembangunannya menyejahterakan.
Alasan pertama, Islam tegas menjadikan negara sebagai penanggung jawab dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Ini berdasarkan keumuman hadis Rasulullah saw., “Seorang Imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya.” (HR Bukhari, 844).
Dalam riwayat lainnya, “Rasulullah saw. pernah memberi dua dirham kepada seorang ansar, lalu, ‘Belilah makanan seharga satu dirham dengan uang itu dan berikanlah kepada keluargamu. Dan sisanya belilah sebuah kapak dengan satu dirham dan bawa kapak itu kepadaku.’ Lalu Rasulullah membelah kayu dengan kapak tersebut, kemudian berkata, ‘Pergilah dan carilah kayu bakar, lalu juallah. Jangan kembali ke hadapanku, kecuali setelah 15 hari.’ Lelaki ansar itu pun mencari kayu bakar lalu menjualnya. Setelah itu ia datang lagi kepada Rasulullah dengan membawa 10 dirham. Sebagian ia belikan baju dan sebagiannya lagi makanan.” (HR Ibnu Majah, 2189).
Kedua, industri dibangun berdasarkan kemaslahatan umat sehingga negara wajib menjadi pengendali industri. Perbedaan krusial industri ala kapitalisme dan Islam terletak pada kepemilikan. Kapitalisme memandang bahwa kepemilikan alat industri, termasuk SDA, adalah hak dari semua manusia. Swasta termasuk asing bebas memiliki, memproduksi, ataupun mengembangkannya tanpa batasan.
Berbeda dengan Islam yang membatasi kepemilikan. SDA yang melimpah dan dibutuhkan umat tidak boleh dikuasai swasta. Industri hulu yang mengilang minyak, misalnya, tidak boleh dimiliki swasta. Dengan banyaknya industri yang dikelola negara, akan sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja.
Ketiga, pendidikan dua kualifikasi. Pendidikan dalam Islam mengarah pada dua kualifikasi penting, yaitu terbentuknya kepribadian Islam yang kuat, sekaligus memiliki keterampilan untuk berkarya. Negaralah yang menyediakan fasilitas pendidikan serta memastikan seluruh rakyatnya mendapatkan pendidikan berkualitas.
Pendidikan dalam Islam juga tidak akan membebek pada kepentingan industri. Pembangunan industri yang berfokus pada kemaslahatan umat akan banyak dibangun seiring kualitas SDM yang inovatif, kreatif, dan produktif. SDM yang memiliki kepribadian Islam sekaligus keterampilan akan berlomba-lomba menjadi insan kamil yang bermanfaat bagi umat.
Khatimah
Industrialisasi di bawah asuhan kapitalisme hanya akan menyebabkan kesengsaraan pada umat. Persoalan pengangguran dan turunannya (kemiskinan, gizi buruk, kebodohan, kriminalitas, dsb.) akan terus mengitarinya. Oleh karenanya, industrialisasi yang dapat menyerap lapangan pekerjaan dan menyejahterakan umat hanya dapat terwujud dalam sistem Islam. [MNews/Gz]
