[Kabar] Kasus Karhutla, Aktivis: Ancaman Lintas Wilayah terhadap Jutaan Nyawa

[Kabar] Kasus Karhutla, Aktivis: Ancaman Lintas Wilayah terhadap Jutaan Nyawa

Muslimah News, NASIONAL — Aktivis dakwah nasional Ir. Ratu Erma Rachmayanti menyatakan, meningkatnya kasus karhutla di berbagai wilayah di Indonesia bukanlah persoalan kebakaran kecil. “Ini ancaman lintas wilayah yang menghancurkan ekosistem dan mengancam jutaan nyawa,” ucapnya dalam bincang tokoh muslimah bertema “Rakyat Sesak Nafas, Lost Generation di Depan Mata, Mengapa Elite Malah Sibuk Saling Sikut?”, Sabtu (14-11-2026).

Ia memaparkan, salah satu efek karhutla adalah udara beracun yang mengisi paru-paru generasi penerus. “Tercatat terdapat 401.586 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA dengan kasus pada balita dan anak umur 6—9 tahun mencapai 170.617 kasus. Mereka tidak ikut membuka lahan, tetapi merekalah yang menanggung beban terberat dari kelalaian terstruktur ini,” ujarnya.  

Tidak hanya itu, urainya, Kemendikdasmen hingga pertengahan Oktober 2026 melaporkan sekitar 8,35 juta peserta didik terdampak karhutla sehingga dilakukan pembelajaran daring penuh, bahkan sekitar 66.329 sekolah di 20 provinsi terpaksa ditutup. “Ketimpangan pendidikan pun melebar. Anak-anak dari keluarga miskin menghadapi keterbatasan fasilitas daring di rumah, juga mengancam kemampuan kognitif dan masa depan mereka,” ungkapnya.

Ia menilai, dengan menurunnya tingkat kesehatan, terpukulnya ekonomi, dan ketimpangan hak pendidikan tersebut akan terjadi lost generation yang mengganggu target Indonesia Emas.

Di sisi lain, ia menyayangkan, para elite penguasa justru sibuk dengan berbagai persoalan di lingkar kekuasaan, misalnya skandal penyadapan ilegal, konflik internal, dan pengamanan posisi kekuasaan. “Jadi, apakah negara benar-bane sibuk mengurus rakyat atau menghabiskan energinya untuk kepentingan di dalam lingkar kekuasaan?” tanyanya retoris.

Hal ini, lanjutnya, wajar terjadi dalam sistem kapitalisme. “Dalam sistem ini, yang didahulukan profil dan akumulasi modal pribadi; kekuasaan menjadi alat transaksi ekonomi; minimnya tanggung jawab sosial; orientasinya pasar; hukum dan kebijakan justru melayani elite; dan lingkungan alam sebagai objek eksploitasi komersial,” bebernya.

Amanah Transendental

Berbeda dengan paradigma Islam, ungkapnya, yang berasal dari Allah Swt. “Kekuasaan adalah amanah transendental dari Allah; tujuannya menegakkan keadilan dan kemaslahatan; bertanggung jawab penuh terhadap seluruh rakyat; hukum dan kebijakan wajib melindungi yang lemah; dan lingkungan merupakan titipan yang harus dijaga,” jabarnya.

Kekuasaan dalam Islam, jelasnya, bukanlah fasilitas privilese (hak istimewa) yang digunakan untuk membagi konsesi lahan. “Kekuasaan merupakan amanah transendental yang secara aktif akan memastikan setiap jiwa rakyat bisa bernapas, belajar, hidup sehat, dan mendapatkan keadilan struktural,” tuturnya.

Aturan Islam, terangnya, telah menetapkan batas yang jelas terkait pengelolaan lahan. “Tindakan mengambil manfaat dari alam adalah hal yang diwajibkan. Namun, merusak keseimbangan bumi adalah pelanggaran syariat. Sebabnya, kelestarian ekologis adalah kewajiban agama, bukan sekadar aksesori kebijakan publik,” imbuhnya.

Ia mengatakan, untuk mewujudkan hutan sebagai kemaslahatan umat, maka Islam mengatur hutan, air, dan sumber daya sesuai karakteristik syariatnya adalah milik umum. “Negara wajib bertindak sebagai wakil rakyat atau pengelola, bukan makelar untuk swasta. Selain itu, terdapat larangan untuk melakukan monopoli yang bersifat eksploitatif karena secara fundamental, ini bertentangan dengan keadilan dalam Islam,” ujarnya.

Pengaturan semacam ini, tambahnya, dapat dilakukan melalui penerapan sistem negara Khilafah yang memiliki lima pilar penanganan karhutla. Pertama, sebutnya, pencegahan total, antara lain pemetaan daerah rawan api dan pelarangan pengeringan gambut. “Kedua, penegakan hukum tanpa pandang bulu, tidak ada imunitas bagi pemodal besar yang merusak alam. Ketiga, jaminan kesehatan dengan kemudahan akses penuh tenaga medis, obat, dan tempat evakuasi. Keempat, keberlanjutan pendidikan, Negara memastikan hak belajar siswa tidak terputus, meskipun kondisi darurat. Kelima, dilakukan restorasi ekologis sebagai kewajiban mutlak negara,” paparnya.

Oleh karena itu, ia menekankan, memahami Islam tidak cukup hanya pada tataran ibadah ritual karena Islam adalah sistem tata kelola kehidupan. “Upaya mewujudkan pemerintahan Islam, Khilafah, adalah upaya nyata memastikan amanah kepemimpinan itu dapat dijalankan dan bumi dilindungi,” pungkasnya. [MNews/Ruruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *