![[Kabar] UIY: KDMP Bukan Jawaban atas Persoalan Ekonomi Rakyat](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2025/11/koperasi-merah-putih-telah-resmi-berjalan-tahun-2025-1044x727-banyumas-e1763702812483.jpg)
Muslimah News, NASIONAL—Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan dapat menjadi institusi ekonomi yang menumbuhkan kemampuan ekonomi masyarakat desa. Namun, cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) menegaskan bahwa KDMP bukan jawaban untuk menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat.
Dalam acara Fokus: “Kopdes, Perlukah?” di kanal UIY Official, Ahad (9-8-2026), ia menerangkan, negara memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan persoalan tersebut dengan memilah antara perannya di sektor privat dan sektor publik.
“Koperasi merupakan sektor privat yang mestinya diserahkan kepada mekanisme pasar dan dapat menumbuhkan inisiatif masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintah memberikan stimulus regulasi yang jelas, sikap yang jelas, pemihakan yang jelas, dan perlindungan yang jelas kepada pelaku ekonomi privat itu,” urainya.
Pada sektor publik, lanjutnya, peran negara sangat menentukan. “Namun yang ada, justru di sektor publik ini banyak yang dilepas oleh pemerintah. Misalnya, penyediaan listrik, kenapa dilepas kepada (pelaku) privat? Harusnya pemerintah turun tangan menstop pembangkit swasta supaya listrik murah. Listrik itu kan sarana dasar untuk apa pun,” ungkapnya.
Kemudian, jelasnya, pengelolaan sumber daya alam yang merupakan sektor publik juga dilepas pemerintah. “Jadi, yang harusnya dipegang malah dilepas dan yang harusnya dilepas justru dipegang. Terbolak-balik tuh,” ucapnya.
Menurut UIY, pemerintah harus mengambil yang harusnya diambil oleh pemerintah. “Mestinya tidak ada lagi pemberian lahan-lahan strategis. HGU yang sudah habis, ditarik kemudian dilakukan revisi peraturannya. UU Omnibus Law memberikan HGU sampai 90 tahun dan bisa diperpanjang, itu kapan selesainya?” kritiknya.
Selain itu, ujarnya, negara mesti meningkatkan penguasaan dalam pengelolaan tambang. “Jangan 5%. Bagaimana bisa? Tambang itu milik rakyat kok hakikatnya,” imbuhnya.
Salah Arah
Jadi, UIY menilai, ada salah arah kebijakan sehingga persoalan-persoalan fundamental ekonomi, seperti kesenjangan menjadi tidak tersentuh. “Rakyat sekarang tertekan oleh pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya jika negara turun tangan di sektor tersebut, maka pengeluaran rakyat akan berkurang drastis” ujarnya.
Harusnya, ia menyatakan, bukan fokus bicara tentang pertumbuhan ekonomi. “Pemerataan belum tentu tecermin dari pertumbuhan. Ibarat tubuh yang suhunya 50 derajat, tetapi dihasilkan dari suhu kepala yang 100 derajat dan ujung kaki 0 derajat, rata-ratanya 50 derajat. Nilai rata-rata tidak mencerminkan keadilan,” bebernya.
Memang, sambungnya, persoalan ini terkait dengan politik ekonomi yang selama ini menjadi topik besar yang tidak tersentuh. “Ini kan di persimpangan. Apakah Indonesia itu kapitalis atau sosialis? Ini diskusi yang hampir-hampir enggak menemukan ujungnya,” cetusnya.
Padahal, tegasnya, ada sistem ekonomi Islam yang ditawarkan. “Namun, ekonomi Islam yang ditangkap itu sekadar institusionalisasi lembaga keuangan, seperti perbankan dan gadai, bukan sistem ekonomi Islam yang menyentuh aspek distribusi. Jadi, ini PR besar,” tutupnya. [MNews/RA]
