![[Kabar] FIWS: Ketiadaan Kekuatan Politik Islam Global Membuat Muslim India Ditindas](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2023/03/photo_2023-03-19_06-17-54-1170x780.jpg)
Muslimah News, INTERNASIONAL — Sejak berkuasa di India pada 2014, Perdana Menteri Narendra Modi telah banyak melakukan penindasan pada muslim India. Tercatat hanya dalam kurun waktu 45 hari (Mei—Juni 2024), sebanyak 23 bangunan keagamaan Islam seperti masjid dan madarasah dirobohkan menggunakan alat berat.
Selain pembongkaran fisik, tekanan sistematis juga terlihat melalui berbagai kebijakan, seperti pencabutan status khusus Kashmir yang diikuti penangkapan massal terhadap warga muslim di sana. Modi juga mengesahkan UU Kewarganegaraan India (Citizenship Amendment Act/CAA) yang dinilai diskriminatif terhadap umat Islam. Modi juga menggunakan istilah “penyusup” untuk merujuk pada umat Islam saat kampanye pemilu.
Kelemahan Politik
Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menyampaikan, meskipun jumlahnya 200 juta jiwa, umat Islam di India tetap menjadi minoritas di antara miliaran penduduk. “Ada kelemahan politik internal muslim India sehingga mereka terus ditindas rezim India. Selain itu, hal ini mencerminkan kelemahan umat Islam internasional karena tidak memiliki kekuatan politik global yang disegani. Semuanya berkaitan, bukan persoalan yang berdiri sendiri. Inilah buah dari ketiadaan kekuatan politik global umat Islam setelah runtuhnya Khilafah,” ucapnya dalam Mbois: “Kembali Masjid di India Dirubuhkan! Ada Apa?”, Selasa (14-7-2026) di YouTube Tabloid Media Umat.
Menurutnya, ada benang merah berupa campur tangan negara imperialis untuk mengeksploitasi kekayaan alam di negeri-negeri muslim. “Akibatnya, umat dipecah-belah dan banyak penguasa di negeri muslim saat ini hanya menjadi ‘boneka’ imperialis. Contohnya, Pakistan. Mereka punya militer dan alutsista, tetapi tidak bertindak efektif melindungi muslim di India karena penguasanya di bawah pengaruh Barat,” ungkapnya.
Jadi, jelasnya, solusi menyelesaikan masalah tersebut adalah mewujudkan kembali kekuatan politik global yang mandiri. “Sebagai perbandingan, kelompok minoritas seperti L687 mendapat perlindungan yang kuat karena didukung kekuatan politik global seperti Amerika Serikat dan Eropa. Umat Islam saat ini tidak memiliki kekuatan pelindung seperti itu,” ujarnya.
Publik, ucapnya, banyak yang berharap kepada PBB atau hak asasi manusia (HAM) untuk membela muslim Khasmir. “Namun kenyataannya, PBB hanya akan efektif jika sejalan dengan kepentingan negara-negara imperialis. Contohnya, isu Timor Timur atau L687 yang berhasil karena didukung Barat,” kritiknya.
Sementara itu, lanjut Farid, untuk isu keislaman seperti Palestina atau India, tekanan internasional sering kali tidak berpengaruh karena tidak sesuai dengan agenda mereka. “Tanpa adanya persatuan politik yang kuat dan nyata, tekanan diplomatik melalui PBB atau organisasi HAM internasional diprediksi tidak akan membawa perubahan signifikan bagi nasib umat Islam di India maupun wilayah konflik lainnya. Inilah pentingnya persatuan umat dan kehadiran kepemimpinan politik Islam yang berfungsi sebagai perisai (junnah), yakni Khilafah Islamiah,” pungkasnya. [MNews/IK]
