[Kabar] Aktivis: Perjanjian Damai Afganistan-Pakistan Akan Terwujud Jika Tidak Memercayakannya kepada AS

Muslimah News, INTERNASIONAL — Perundingan damai antara Afganistan dan Pakistan yang berakhir pada Jumat (7-11-2025) gagal, tidak menghasilkan resolusi apa pun, meski gencatan senjata terus berlanjut di antara kedua negara tersebut.

Menyoroti hal ini, aktivis dakwah asal Afganistan Yosuf Arsalan menegaskan, perjanjian damai abadi antara umat Islam di Afganistan dan Pakistan akan terwujud jika mereka tidak memercayakan perjuangannya kepada Amerika Serikat (AS) dan agen-agennya.

“Upaya-upaya yang dilakukan hanya akan berujung pada perdamaian abadi jika keduanya bersatu dalam front intelektual, politik, bahkan militer. Kemudian memercayakan perjuangan mereka bukan kepada penjajah, seperti AS dan agen-agennya seperti Qatar dan Turki, melainkan kepada Islam dan kehendak umat Islam di kawasan tersebut,” ungkapnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Ahad (9-11-2025).

Ia berargumen, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan dalam kerangka mendikte aturan tertentu, konspirasi, dan kepentingan kekuatan asing, paling banter, hanyalah pengulangan sementara dari gencatan senjata. “Namun pada akhirnya, ini hanya kedok untuk melanjutkan persaingan kolonial atas tanah, sumber daya, dan jalur ekonomi, sekaligus upaya untuk mencegah kebangkitan dan persatuan umat Islam di kawasan tersebut,” ucapnya.

Isu Penting

Apalagi, dalam pandangannya, isu ini menjadi penting mengingat Asia Selatan telah menjadi medan pertempuran bagi kepentingan kekuatan-kekuatan kolonial global. “Afganistan, dengan sumber daya mineralnya yang melimpah dan posisi geopolitik yang vital, serta Pakistan, dengan koridor dan pelabuhan strategisnya, memainkan peran kunci dalam persamaan geoekonomi kawasan tersebut,” ulasnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, AS berusaha menekan pemerintah Taliban dan memaksanya untuk menerima persyaratannya.

“Di sisi lain, Cina, dengan investasi berskala besar—terutama dalam kerangka Cina-Pakistan Economic Corridor (CPEC)—berusaha menciptakan jaringan infrastruktur untuk mengakses pasar global, jaringan yang akan mengikat kawasan tersebut dengan ekonomi Cina,” tuturnya.

Dalam menghadapi pengaruh ini, jelasnya, AS dan sekutunya sedang menjalankan inisiatif paralel untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan keamanan AS di kawasan tersebut. “Mereka juga berusaha menjauhkan pemerintah Afganistan dari lingkup pengaruh Cina dan Rusia serta mencegahnya menjadi kekuatan bagi umat Islam,” bebernya.

Ia menilai, persaingan antara AS dan Cina, dengan partisipasi India—yang beroperasi di bawah kendali Washington—berusaha menjadikan Afganistan bermusuhan dengan Pakistan dan dekat dengan India. “Kemudian mengubah kawasan tersebut menjadi medan persaingan kolonial, di mana proyek-proyek ekonomi sebenarnya merupakan instrumen untuk mendominasi politik dan kendali atas sumber daya umat,” kecamnya.

Oleh karena itu, menurut Yosuf, pertemuan jangka pendek dan jangka panjang untuk menyelesaikan krisis Afganistan-Pakistan tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah ini. “Selama kebijakan AS di kawasan ini didasarkan pada penciptaan ketegangan antara Pakistan dan Afganistan; selama lingkaran tertentu dalam militer Pakistan—yang melobi AS dengan dalih ‘memerangi terorisme’ atau ‘menekan Taliban’—tetap berkuasa; selama kelompok-kelompok bersenjata hadir di kawasan ini dan melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang represif dan sekuler; selama Garis Durand yang dipaksakan tetap berlaku di wilayah ini; dan selama pemerintah-pemerintah nasional, berdasarkan kepentingan-kepentingan sempit dan faksional mereka, menjalankan politik yang saling bertentangan, maka masalah ini tidak akan pernah terselesaikan,” bebernya.

Hanya saja, ia mengingatkan, akar krisis ini tidak terbatas pada permainan geopolitik, melainkan muncul dari penyakit intelektual-politik yang memecah belah umat menjadi bangsa-bangsa dan batas-batas buatan yang dibangun di atas identitas nasional dan ideologi nasionalisme.

“Selama umat Islam Afganistan dan Pakistan mendefinisikan identitas mereka berdasarkan batas-batas negara dan kolonial, mengabaikan identitas Islam sebagai umat yang tunggal, dan tidak memutus tangan penjajah dari wilayah tersebut, tidak akan ada kesepakatan yang langgeng,” ucapnya.

Sebaliknya, ia menegaskan, persatuan intelektual, politik, dan geografis kedua bangsa ini harus dibentuk atas dasar kesetiaan kepada Allah, Islam, dan umat Islam. “Bukan atas dasar kepentingan sementara negara-bangsa atau perjanjian dengan penjajah,” ungkapnya.

Tiga Pilar

Kemudian, Yosuf mengutarakan tiga pilar fundamental yang akan mewujudkan solusi sejati. “Pertama, pemutusan total ketergantungan pada kekuatan kolonial dan penghentian kerja sama ekonomi, militer, dan intelijen dengan AS dan sekutu-sekutunya. Kedua, pembangunan kembali ekonomi regional berdasarkan pengelolaan sumber daya umat dan pengembangan infrastruktur yang mandiri. Ketiga, mobilisasi intelektual, politik, dan militer untuk memberantas nasionalisme dan membangkitkan kembali kesadaran umat yang bersatu. Para elite, ulama, partai, dan lembaga harus menjadi poros upaya pemulihan politik atas dasar Islam,” paparnya.

Untuk itu, lanjutnya, butuh kerangkan kerja yang dapat menyatukan pilar-pilar tersebut. “Satu-satunya kerangka kerja itu adalah sistem politik yang berdasarkan syariat Islam dan persatuan umat. Sistem yang menghapus batas-batas buatan (Sykes-Picot) dan tidak membiarkan proyek-proyek kolonial memaksakan dominasinya,” ucapnya.

Dalam hal ini, jelasnya, penegakan kembali Khilafah Rasyidah berdasarkan metode kenabian adalah solusi sejati untuk menyelamatkan wilayah ini dari cengkeraman penjajah dan mengembalikan kedaulatan kepada umat. “Memang, jalan ini membutuhkan pengorbanan, kesadaran, dan kemauan politik. Namun selain itu, tidak ada jalan lain menuju keselamatan,” pungkasnya. [MNews/RA]