Penulis: Iyad Hilal
Sambungan dari “Definisi Perjanjian” Bagian 2/5.
Muslimah News, TELAAH KITAB — Penerapan undang-undang internasional terhadap negara-negara di dunia memerlukan kekuatan. Penerapan ini mustahil berasal dari kekuatan dan kekuasaan internasional karena ide dunia internasional sebenarnya tidak ada. Bahkan, ide ini merupakan khayalan. Jika penerapan itu berasal dari sekelompok kecil negara-negara adidaya atau negara-negara besar, hal tersebut merupakan permusuhan dan tidak dianggap sebagai penerapan undang-undang internasional.
Seandainya salah satu negara adidaya melakukan pelanggaran terhadap hukum undang-undang ini, negara-negara lainnya tidak mampu untuk menerapkan sanksi kepadanya. Apabila negara-negara besar itu berselisih di antara mereka, siapa yang akan menerapkan undang-undang itu atas negara-negara tersebut? Tentu saja tidak ada satu negara pun. Inilah kenyataan yang terjadi kini. Pelaksanaan resolusi-resolusi PBB tidak akan dilakukan, kecuali apabila Amerika memandang hal itu sesuai dengan kepentingannya. Sementara itu, negara-negara lain, di antaranya Rusia, tidak dapat ikut campur menghentikan kehendak Amerika.
Amerika membungkus resolusi tersebut dengan kemasan internasional untuk menjauhkan sifat permusuhan dan campur tangannya. Ini seperti yang terjadi ketika Amerika mengintervensi Libanon pada awal 80-an. Saat itu, Amerika menerjunkan tentaranya dengan mengatasnamakan kekuatan multinasional, padahal dominasi Amerika sangat menonjol dalam pembentukan dan pengaturan pasukan-pasukan itu.
Berdasarkan hal ini, tidak boleh berhukum kepada undang-undang internasional karena ide dasarnya salah. Selain itu, hukum dari undang-undang ini adalah undang-undang kufur, padahal syarak melarang kita berhukum kepadanya. Tidak boleh berhukum kepada selain hukum Islam.
Adapun tradisi (‘urf) internasional yang sudah dikenal oleh banyak kelompok manusia sejak dahulu, telah ada sebelum adanya undang-undang internasional. Di antara tradisi internasional itu ada yang bersifat umum, seperti tidak boleh membunuh utusan dan duta. Ada pula yang bersifat khusus, seperti yang dikenal oleh orang-orang Arab, yaitu tidak boleh melarang orang untuk pergi berziarah ke Masjidilharam. Tradisi-tradisi yang bersifat umum dan khusus ini ada, tetapi tidak termasuk ke dalam undang-undang internasional dan tidak ada yang melarang untuk berhukum kepadanya. Rasulullah saw. telah menolak untuk membunuh dua orang utusan Musailamah al-Kazzab seraya mengatakan kepada mereka berdua, “Demi Allah, seandainya bukan karena utusan itu tidak boleh dibunuh, sungguh, aku akan memenggal leher kalian berdua.” Ini menunjukkan keterikatan dengan kebiasaan internasional yang berlaku, yaitu larangan membunuh utusan, duta-duta, dan orang-orang yang sejenis mereka.
Demikian pula ketika Rasulullah saw. berniat pergi ke Makkah untuk melaksanakan umrah, tetapi orang-orang Quraisy melarang kaum muslim memasuki kota Makkah untuk menunaikan umrah. Rasulullah saw. menentang opini umum atas Quraisy ketika Quraisy melanggar kebiasaan yang berlaku, yaitu tidak boleh melarang seseorang untuk berziarah ke Masjidilharam.
Meskipun berhukum kepada undang-undang internasional itu tidak boleh, tetapi tidak ada larangan untuk mempelajari buku-bukunya dengan tujuan untuk mempelajari realitas dan mengambil manfaat dari aspek teknis di dalamnya. Ini seperti pengaturan bab, pengurutan, dan definisi berbagai fakta. Sebabnya, hal ini merupakan uslub-uslub (cara-cara) yang boleh diambil, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan salah satu hukum syarak.
Dengan demikian kami akan mempelajari definisi undang-undang internasional untuk perjanjian-perjanjian karena definisi ini berkaitan dengan penjelasan realitas perjanjian. Seperti diketahui, kita tidak dapat mengetahui hukum syarak yang berkaitan dengan suatu kenyataan (fakta) atau peristiwa tanpa menentukan dan mempelajari fakta tersebut atau tahqiqul manath menurut istilah para ulama ushul.
Dalam hal ini, tidak apa-apa untuk meminta bantuan siapa pun untuk meneliti realitas atau peristiwa, lalu mendalami realitas tersebut. Seperti halnya syarak membolehkan kita mengambil hasil-hasil analisis kimia terhadap bahan-bahan tertentu dari para teknisi atau para ahli mana pun, baik muslim maupun nonmuslim. Ini misalnya untuk mengetahui susunan kimianya, kandungan alkoholnya, dan sebagainya.
Setelah itu, pembahasan terbatas pada dalil syarak saja, bukan yang lainnya. Ini untuk menjelaskan hukum syarak tentang penggunaan bahan ini. Oleh karena itu, penelitian kita terhadap definisi-definisi perjanjian bertujuan untuk meletakkan definisi tertentu untuk perjanjian sehingga kita dapat mempelajari hukum syarak yang berkaitan dengannya.
Terdapat definisi yang bermacam-macam tentang perjanjian di dalam undang-undang internasional. Misalnya, perjanjian adalah suatu kesepakatan atau perjanjian yang tertandatangani oleh dua negara atau lebih sebagai bagian dari undang-undang internasional umum yang diatur oleh kaidah-kaidah undang-undang ini dan segala ikatannya. Perjanjian didefinisikan pula sebagai kesepakatan-kesepakatan yang tertandatangani oleh negara-negara dan bertujuan untuk mengatur hubungan resmi yang telah ditentukan dan membatasi kaidah-kaidah yang hubungan itu tunduk kepadanya.
Ada juga yang mendefinisikan perjanjian sebagai kesepakatan-kesepakatan yang memiliki format perjanjian di antara negara-negara atau lembaga-lembaga pemerintahan sehingga memunculkan hak-hak yang legal dan mengikat pada masing-masing pihak. Perjanjian didefinisikan pula sebagai kesepakatan internasional, apa pun bentuk dan namanya, yang mengambil bentuk tertulis dan diatur oleh kaidah undang-undang internasional dan tertandatangani oleh dua negara atau wakil undang-undang internasional dari negara-negara lain yang berhak untuk menandatangani perjanjian-perjanjian. Kesepakatan ini ditulis dalam satu dokumen atau lebih yang saling terikat sehingga merupakan satu kesatuan.
Mencermati definisi-definisi ini, jelaslah bagi kita bahwa definisi yang benar tentang perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dibatasi dengan waktu tertentu dan tertandatangani oleh negara Islam dengan negara lain, atau jemaah-jemaah yang setingkat dengan negara. Ini untuk mengatur hubungan yang legal dan tertentu antara kedua belah pihak dengan menyebutkan kaidah-kaidah atau syarat-syarat yang mengatur hubungan tersebut. Definisi ini mengandung syarat-syarat yang Islam telah menetapkannya agar perjanjian itu sah menurut syarak. [MNews/RY-YG]
Sumber: Iyad Hilal, Perjanjian-Perjanjian Internasional dalam Pandangan Islam.
Bersambung ke “Definisi Perjanjian” Bagian 4/5

One thought on “[Perjanjian Internasional] Definisi Perjanjian, Dalil-Dalil Disyariatkannya, dan Pelaksanaannya (Bagian 3/5)”