[Kabar] Pemerhati: Keberhasilan Microsite PP Tunas Tergantung Kesiapan Orang Tua!

[Kabar] Pemerhati: Keberhasilan Microsite PP Tunas Tergantung Kesiapan Orang Tua!

Muslimah News, NASIONAL — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Republik Indonesia meresmikan Microsite PP Tunas, platform edukasi digital yang berfokus pada literasi dan perlindungan anak di ruang digital.

Microsite PP Tunas ini dimaksudkan sebagai sumber informasi dan panduan praktis bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat umum, khususnya dalam hal literasi dan perlindungan anak di ruang digital. Microsite ini diharapkan menjadi panduan komprehensif, tidak hanya memuat konten edukatif, tapi juga berbagai pengalaman praktis dari sesama orang tua. 

Menkomdigi Meutya Hafid menyebut, platform ini pada dasarnya adalah upaya untuk memudahkan implementasi peraturan pemerintah yang baru, yakni PP No. 21 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas.

Pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa, S.Si. menilai, keberhasilan platform ini tergantung kesiapan orang tua dan masyarakat. “Tidak dimungkiri, keberhasilan pendidikan memang ditentukan oleh tiga pihak, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini hanyalah sebagian kecil upaya pendekatan terhadap orang tua dan masyarakat terhadap tanggung jawabnya mendidik anak. Namun pada akhirnya, keberhasilannya tergantung kepada kemauan dan kesiapan orang tua dan masyarakat,” ungkapnya kepada MNews, Kamis (13-10-2025).

Ia beralasan, saat ini pemahaman, kesadaran, serta kesiapan orang tua dan masyarakat terhadap pentingnya menjaga anak-anak di ruang digital amat minim. “Ini karena sistem sekularisme kapitalisme saat ini telah merampas waktu dan menggerus perhatian mereka. Impitan ekonomi dan tuntutan sosial yang rusak mengalahkan pelaksanaan kewajiban mereka dalam menjaga anak-anak. Oleh karenanya, layak dipertanyakan efektivitas keberadaan Microsite ini bagi orang tua dan masyarakat,” ulasnya.

Tidak Berarti

Menurutnya, upaya pemerintah ini menjadi tidak berarti, jika berbagai tantangan yang dihadapi orang tua dan masyarakat untuk lebih fokus memperhatikan kondisi anak tidak dibenahi. “Selama sekularisme kapitalisme ini dibiarkan hidup, maka pemanfaatan Microsite ini akan minim. Artinya, ancaman terhadap anak di ruang digital akan terus terjadi,” cetusnya.

Ia menyesalkan, pemerintah justru tidak membenahi penyebab terjadinya berbagai pelanggaran yang dilakukan anak-anak, khususnya melalui pendekatan kebijakan pendidikan di sekolah. “Dipahami, bahwa kurikulum pendidikan sangat menentukan perilaku murid. Kurikulum yang tidak menitikberatkan pada pembentukan perilaku sahih, akan mengantarkan murid mudah melakukan pelanggaran, termasuk dalam menggunakan perangkat teknologi,” bebernya.

Faktanya, ia melanjutkan, kurikulum pendidikan sekularisme kapitalisme saat ini tidak menitikberatkan pada pembentukan perilaku sahih (kepribadian islami). “Murid justru lebih dijejali dengan berbagai muatan ilmu pengetahuan yang tidak relevan dengan kebutuhannya. Maka, tidak diragukan lagi, banyak murid tidak bijak menggunakan perangkat teknologi,” kritiknya.

Dalam pandangannya, saat ini, banyak murid yang tidak memahami mana yang benar dan salah. “Seandainya pun tahu atau paham, mereka tidak memiliki dorongan kuat untuk menjalankan karena minimnya kadar takwa. Apalagi untuk menumbuhkan budaya amar makruf nahi mungkar. Sangat jarang hal ini ditemui. Ini semua karena kurikulum pendidikan yang sekuler kapitalistik,” tegasnya.

Di samping itu, kata Noor, pemerintah lemah dalam mengelola media informasi sehingga banyak konten negatif berseliweran di dunia maya yang sangat mudah diakses anak-anak. “Fakta ini sungguh sangat miris. Padahal sejatinya amat mudah bagi negara memblokir berbagai tayangan merusak, asal ada komitmen kuat. Namun, inilah ciri tata kelola negara sekuler kapitalistik. Manfaat materi, bahkan uang kerap bermain di balik sesumbar ingin menyelamatkan generasi. Lantas, bagaimana bisa berharap anak-anak bijak berteknologi?” tanyanya retoris.

Sistem Islam

Oleh karenanya, ia melanjutkan, jika negara benar-benar ingin melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi informasi saat ini, maka yang pertama harus dilakukan adalah menanggalkan ideologi sekularisme kapitalisme sebagai asas dalam mengelola negara dan selanjutnya menggantinya dengan Islam.

“Dengan asas Islam dalam kebijakan pendidikan, maka kurikulum disusun dengan tujuan terbentuknya kepribadian islami yang kuat. Dibekali pula dengan beragam tsaqafah Islam sehingga memahami batasan atau aturan halal haram dan berkomitmen tinggi memegang teguh kebenaran. Dengan pendekatan ini, anak-anak akan bijak berteknologi apa pun tantangannya,” jelasnya.

Adapun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan berupa sains, tekonologi, dan keterampilan, terangnya, juga diajarkan dengan proporsi yang seimbang dan sesuai kebutuhan, tidak terlalu padat sebagaimana kurikulum saat ini. “Mereka pun akan memanfaatkan teknologi untuk menguatkan misi penciptaan manusia sebagai hamba Allah yang bertakwa dan pengelola bumi dengan keilmuan yang yang benar sehingga yang dihasilkan adalah generasi yang cakap, cerdas, dan mampu berperilaku sesuai aturan Islam,” ucapnya.

Menurutnya, negara juga harus menyiapkan keluarga dan masyarakat dengan suasana takwa, memudahkan keluarga dan masyarakat dalam turut mendidik dan membina anak-anak. “Juga tidak membebaninya dengan berbagai kesulitan hidup. Hal ini bisa dilakukan ketika Islam dijadikan asas dalam pengelolaan ekonomi dan sosial, bahkan politiknya. Kesejahteraan dan kemudahan penghidupan bukan hal yang sulit diwujudkan,” tandasnya.

Noor yakin, secanggih apa pun teknologi akan bisa disikapi dengan bijak. “Apalagi, media informasi pun dikelola berdasarkan Islam sehingga tidak boleh ada tayangan merusak bagi anak-anak. Negara akan menghiasi media informasi yang beredar di masyarakat dengan media yang menguatkan akidah dan menjaga ketaatan kepada syariat. Demikianlah gambaran yang terjadi dalam negara yang menerapkan syariat Islam secara paripurna (Khilafah Rasyidah ala minhaj nubuwwah). Tentu kita semua berharap kehadirannya kembali,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *