Muslimah News, NASIONAL – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia didominasi oleh anak muda, utamanya yang memiliki jenjang pendidikan menengah atas hingga sarjana. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menyebut pula jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Sedangkan total angkatan kerja mencapai 153,05 juta jiwa. Artinya, dari seratus orang angkatan kerja ada sebanyak lima orang yang menganggur. Angka terbesar berada di rentang usia 15 sampai 24 tahun yaitu sekitar 16,16%. Angka terbesar berada di rentang usia 15 sampai 24 tahun yaitu sekitar 16,16%. Dari sisi tingkat kelulusan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyumbang angka tertinggi 8% dibandingkan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu 6,35%.
Menyikapi hal tersebut, pemerhati pendidikan Layli Triana menyampaikan, semua ini akibat penerapan sistem kapitalisme yang membuat persoalan pengangguran senantiasa melanda masyarakat. “Dalam sistem ini, negara hanya bertindak sebagai fasilitator bagi para pemilik modal untuk menjalankan industrinya. Sementara urusan kesejahteraan rakyat dan lapangan kerja diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar dan perusahaan swasta,” ucapnya kepada MNews, Senin (22-9-2025).
Efek dari penerapan sistem kapitalisme, lanjutnya, adalah dirancanglah sistem pendidikan vokasi yang bertujuan untuk mencetak lulusan yang siap kerja atau sebagai tenaga buruh bagi industri kapitalisme global. “Bukan sebagai seorang ilmuwan atau tenaga ahli yang akan mendedikasikan ilmunya agar memberi kemaslahatan bagi masyarakat dan mampu menjadi perintis dalam segala bidang,” ujarnya.
Minim
Tingginya angka pengangguran, jelasnya, karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak dan merata. “Banyak industri yang ada, tapi lulusan tidak terserap dengan baik. Mengapa? Karena industri yang ada sepenuhnya dijalankan oleh swasta-kapitalis. Sekalipun lulusan SMK sudah dibekali dengan keterampilan melalui pendidikan vokasi, tidak otomatis membuat mereka mudah memperoleh pekerjaan. Di saat seperti ini, di mana peran negara?” ujarnya
Kehadiran SMK, jelasnya, dengan kurikulumnya yang berfokus pada keterampilan teknis agar memiliki kesiapan kerja pada faktanya tidak mampu mengatasi problem pengangguran di negeri ini. “Hal ini dapat dilihat dari data pengangguran beberapa tahun ke belakang yang masih didominasi oleh tamatan SMK. Berbagai kebijakan seperti revitalisasi SMK, penerapan konsep link and match pendidikan dan industri, dan adanya program belajar 4 tahun agar lebih siap bekerja, nyatanya tidak berpengaruh signifikan pada berkurangnya angka pengangguran,” bebernya.
Ia mempertanyakan, kalaupun banyak lulusan SMK yang terserap di dunia kerja, apakah akan menjamin dari sisi kesejahteraannya, misalkan apakah upah/gaji yang diterima sudah memenuhi standar kelayakan dan cukup untuk membiayai hidup? “Faktanya, sekalipun upah/gaji sudah mencapai standar UMK, tetap tidak cukup menyejahterakan dikarenakan biaya hidup makin meningkat. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan negara yang menetapkan berbagai potongan dari gaji pekerja,” paparnya.
Solusi Khilafah
Sementara dalam sistem Islam, ucap Layli, negara memiliki tanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan setiap individu rakyatnya termasuk dalam menjamin tersedianya lapangan kerja yang layak dan merata. “Negara Khilafah akan mengelola secara langsung SDA (sumber daya alam) dan sektor-sektor vital seperti energi, air, tambang dan sarana transportasi dengan konsep kepemilikan umum untuk kepentingan seluruh rakyat. Dengan pengelolaan ini, negara dapat membuka lapangan kerja di sektor-sektor strategis, menggerakkan roda ekonomi riil dan memastikan distribusinya secara merata” urainya.
Negara Khilafah, paparnya, juga akan menyiapkan SDM dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan melalui penerapan sistem pendidikan Islam. “Kurikulumnya disusun berdasarkan akidah Islam yang bertujuan membentuk kepribadian Islam, menguasai tsaqafah Islam, dan menguasai ilmu kehidupan seperti iptek, keahlian, dan keterampilan. Pendidikan Islam tidak didesain untuk mempersiapkan SDM yang siap kerja semata. Namun, pendidikan Islam memadukan antara keimanan dengan ilmu kehidupan agar memberi maslahat bagi umat manusia dan lingkungan. Pendidikan semacam ini pernah lahir pada masa peradaban Islam selama 13 abad,” terangnya.
Negara Khilafah, ungkapnya, dapat mengembangkan industri strategis yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti industri berat, pengelolaan SDA, pertanian, kelautan, kehutanan, dan lainnya. “Industri ini akan berpotensi menyerap SDM dalam jumlah besar. Untuk itu, sudah semestinya kita beralih menuju tegaknya sistem Islam. Islam jelas memiliki konsep sebagai satu-satunya solusi yang mampu mengurai benang kusut masalah pengangguran dan mampu mencetak SDM ahli yang beriman dan bertakwa yang mampu membawa negara menuju peradaban gemilang,” pungkasnya. [MNews/IK]
