Penulis: Abdurrahman al-Maliki
Muslimah News, TELAAH KITAB — Adapun para pegawai dibayar dari kasnya sebagai dana pensiunnya. Kemudian lembaga-lembaga yang lain, mereka memotong dari sebagian upah pekerja sejumlah 3%, 5%, 10%, atau sekitar jumlah itu. Sebagian darinya dibayar untuk sesuatu yang dihadapinya serta diinvestasikannya secara ribawi. Kontribusi dan donasi tersebut dikumpulkan, lalu diberikan kepada para pekerja. Negara kadang turut serta dalam kontribusi ini.
Harta yang terkumpul ini diberikan sebagai jaminan-jaminan sosial. Dengan demikian, harta yang diberikan sebagai jaminan-jaminan sosial adalah hasil kontribusi mereka sendiri. Pemilik pekerjaan tidak memberikan, kecuali upah yang ia bayarkan kepada pekerja. Harta yang diberikan untuk jaminan-jaminan sosial adalah hasil dari investasi secara ribawi.
Dengan demikian, sumber-sumber pendanaan jaminan-jaminan sosial adalah kontribusi para pekerja yang diambil dari upahnya, kontribusi pemilik pekerjaan, hasil investasi, kontribusi keluarga yang berbentuk donasi-donasi, dan terkadang kontribusi negara yang jumlahnya sedikit sekali. Demikianlah tentang jaminan-jaminan sosial untuk para pekerja.
Adapun jaminan-jaminan sosial untuk fakir miskin tidaklah berupa pemberian harta yang cukup untuk pemenuhan kehidupannya. Negara tidak menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi mereka. Hal tersebut mustahil dalam sistem kapitalisme. Namun, ada jaminan-jaminan bagi fakir miskin berupa jaminan untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis.
Untuk itu, negara membuka poliklinik-poliklinik dan rumah sakit-rumah sakit agar fakir miskin dapat berobat secara gratis. Negara juga menyediakan sekolah-sekolah agar anak-anak fakir miskin dapat belajar dengan gratis. Selain itu, negara memperhatikan anak-anak fakir miskin serta para ibu fakir miskin yang hamil, lemah, dan cacat. Perhatian negara terhadap mereka itu berupa pemberian makanan dan pakaian melalui sedekah.
Akan tetapi, bantuan yang mereka terima tidak sampai menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka hanya diberi paket-paket yang berisi makanan atau susu, serta diberi pakaian pada masa krisis. Inilah ringkasan tentang jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer dalam sistem kapitalisme. Hal ini serupa dengan sosialisme negara.
Sebabnya, sosialisme negara memberikan jaminan-jaminan yang sama, selain tambahan. Sosialisme negara memberi para pekerja bagian dalam modal, menentukan upah minimum pekerja, menentukan batas maksimum bunga dan sewa, membatasi kepemilikan sebagian besar warga negara, dan menasionalisasi beberapa kepentingan umum. Metode sosialisme negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer adalah metode kapitalisme meski disembunyikan dengan menambah beberapa hukum.
2. Jaminan Sistem Sosialis atas Pemenuhan Kebutuhan Primer.
Adapun dalam sosialisme sejati tidak berarti jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer menjadi perhatian khusus. Mereka hanya menyamakan kepemilikan, melarang kepemilikan setiap barang produsen, dan membatasi kepemilikan hanya pada barang konsumen saja. Sosialisme sejati memfokuskan perhatiannya kepada kaum buruh. Tidak adanya perhatian terhadap jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer itu mengakibatkan merosotnya tingkat kehidupan pada semua rakyat secara luar biasa yang terjadi di semua negara yang menerapkan sosialisme.
Kemerosotan itu merata pada mayoritas rakyat sehingga rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya, kecuali sebagian saja. Terjadinya kemerosotan tingkat kehidupan itu diakui oleh PM Rusia saat itu Khruschev lebih dari sekali. Oleh karenanya, ia berseloroh di hadapan Wakil Presiden Amerika Serikat saat itu Nicon, ketika ia berkunjung ke Rusia pada 1959 bahwa Rusia akan mencapai tingkat kehidupan Amerika setelah dua puluh tahun.
Dapat disaksikan bahwa rakyat-rakyat Uni Soviet bermigrasi ke Irak pada 1958, 1959, dan 1950 dalam kondisi kelaparan dan mengharapkan makan enak. Semua ini menunjukkan bahwa usaha menyamakan kepemilikan hanya menjadikan semua rakyat miskin, serta tidak mungkin memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya.
3. Jaminan Islam terhadap Pemenuhan Kebutuhan Primer.
Islam memandang kebolehan kepemilikan dan berusaha dalam empat sumber ekonomi. Hal ini memungkinkan tiap-tiap individu rakyat mampu merealisasikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier mereka. Jika demikian, kebutuhan sekunder dan tersier dapat dipenuhi, apalagi kebutuhan primer. Namun, dengan kebolehan kepemilikan dan berusaha saja tidak akan terealisasi jaminan pemenuhan kebutuhan primer secara menyeluruh sehingga tidak akan terealisasi politik ekonomi seluruhnya.
Pembolehan kepemilikan dan berusaha akan merealisasikan tiap-tiap individu memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak akan merealisasikan jaminan pemenuhan kebutuhan tiap-tiap individu. Dengan demikian, distribusi harta kekayaan negara kepada semua rakyat individu per individu tidak terealisasi. Seharusnya negara menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer setiap individu rakyat secara menyeluruh. Negara juga harus menjamin tiap-tiap individu terpenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya menurut kadar kemampuannya.
Merealisasikan politik ekonomi tidak cukup hanya dengan membolehkan kepemilikan dan berusaha pada sumber-sumber ekonomi. Pasalnya, kebolehan ini hanya memungkinkan yang kuat saja untuk memiliki dan berusaha, sedangkan orang-orang yang memiliki kapital saja yang akan dapat berusaha. Adapun orang-orang mampu, tetapi belum mendapatkan pekerjaan, juga orang-orang lemah dan tua, tidak mungkin memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya.
Oleh karena itu, dibuatlah hukum-hukum syariat yang lain sebagai pelengkap hukum-hukum tentang kebolehan kepemilikan dan berusaha. Hukum-hukum yang menjamin terpenuhinya semua kebutuhan-kebutuhan primer bagi masing-masing individu rakyat secara menyeluruh. Hukum-hukum ini bisa menjamin pendistribusian kekayaan kepada semua rakyat individu per individu.
Pendistribusian ini menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer secara menyeluruh. Hal ini juga memungkinkan setiap individu rakyat memuaskan kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya.
Dengan demikian, Islam tidak menjadikan jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer sebagai tambal sulam atas sebuah sistem. Islam juga tidak menjadikannya sebagai solusi atas celah-celah tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh sistem kapitalisme dan sosialisme negara. [MNews/RY-YG]
Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

One thought on “[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 38/46)”