[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 37/46)

[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 37/46)

Penulis: Abdurrahman al-Maliki

Sambungan dari Bagian 36/46

Muslimah News, TELAAH KITAB — Berbeda dengan sosialisme negara, jaminan yang ada tidak lain hanya merupakan solusi terhadap keadaan-keadaan yang timbul di dalam negeri akibat rusaknya tatanan sistem kapitalisme tentang kepemilikan, upah para pekerja, dan profit yang diraih para kapitalis. Dengan demikian, jaminan itu juga bukanlah dasar, tetapi hukum-hukum yang dibuat belakangan. Bahkan hal itu sebagai pendorong agar memungkinkan bagi penerapan sosialisme.

Berbeda pula dengan sosialisme sejati, di antaranya sosialisme marxisme. Jaminan dalam sistem ini bukanlah jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi masing-masing individu. Namun, ini hanyalah usaha menciptakan persamaan kepemilikan, baik persamaan ini menjamin adanya pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan primer atau tidak. Dengan kata lain, sistem ini melarang memiliki alat-alat produksi, tetapi tidak menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi tiap-tiap individu.

1. Jaminan Sosial dalam Sistem Kapitalisme.

Agar mengerti perbedaan yang signifikan antara jaminan Islam terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) dan usaha ideologi-ideologi lain untuk mencapai jaminan tersebut, kita perlu kembali kepada hukum masing-masing ideologi dalam masalah ini. Ideologi kapitalisme berusaha mewujudkan jaminan sosial, keadilan sosial, dan menciptakan asuransi-asuransi sosial. Jaminan-jaminan ini, menurut sistem ini, merupakan bukti perhatian negara terhadap dua kelompok masyarakatnya.

Kelompok pertama adalah mereka yang bekerja di pemerintahan, lembaga-lembaga umum, para pekerja tetap di pabrik-pabrik dan proyek-proyek, serta buruh tani yang menggunakan alat-alat pertanian. Sebagian mereka memasukkan para buruh tani dalam komunitas ini, tetapi tidak memasukkan para pekerja kontrak, pekerja angkutan, kuli pelabuhan, dan pekerja musiman. Sebagian lagi tidak memasukkan para buruh tani, kecuali mereka yang bekerja dengan peralatan. Kemudian pekerja (buruh) yang mendapatkan jaminan dan asuransi sosial adalah mereka yang bekerja pada yang lain dengan upah. Adapun kelompok kedua, mereka adalah fakir miskin.

Dua kelompok ini saja yang mendapatkan jaminan dan asuransi sosial. Negara memperhatikan mereka untuk dibantu, sedangkan rakyat selain mereka tidak berhak terhadap perhatian (negara). Cara negara memperhatikan para pekerja adalah negara memberi kompensasi dan tunjangan hari tua kepada para pekerja. Apabila di tengah menjalankan pekerjaannya seorang pekerja ditimpa musibah yang menyebabkan cacat di tangannya, kakinya, atau pada bagian tubuh lainnya sehingga ia terhalang menjalankan pekerjaannya dengan sempurna atau sebagian, ia mendapat pengobatan gratis hingga sembuh. Ia juga berhak atas kompensasi akibat musibah yang dialaminya.

Apabila ia lemah sehingga tidak mampu menjalankan pekerjaannya dengan sempurna, ia diberi bantuan yang tidak mencapai jumlah upah hariannya, tetapi kurang dari itu. Bantuan kadang mencapai 70% dari upah hariannya hingga ia sembuh. Apabila ketakmampuannya itu selamanya, ia diberi tunjangan bulanan yang tidak mencapai jumlah upah bulanan yang biasa diterimanya. Tunjangan itu kadang mencapai 60% atau 70% dari upahnya. Ia tetap mendapatkan kompensasi ini hingga memasuki umur pensiun, yaitu umur 60, 55, atau 65 tahun, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negaranya. Ini berlaku jika seorang pekerja mengalami musibah (kecelakaan).

Jika menderita sakit, ia mendapat pengobatan gratis dan tetap diberi upah selama masa sakitnya. Seorang buruh juga diberi hari libur dalam seminggu, pada hari-hari besar, dan pada hari-hari libur dalam satu tahun. Ia pun tetap diberi upah pada hari-hari itu. Jika seorang pekerja meninggal pada waktu masih bekerja, ia diberi kompensasi tertentu yang diserahkan kepada keluarganya menurut rasio masa pengabdiannya kepada suatu departemen, lembaga, atau pabrik. Ini sehubungan dengan uang kompensasi.

Adapun uang tunjangan hari tua, hal itu merupakan hak setiap orang yang mencapai umur pensiun, tetapi ia tetap bekerja. Pekerja ini sudah mencapai umur 60, 55, atau 65 tahun sesuai dengan undang-undang pensiun yang berlaku di negara itu. Setiap pekerja yang telah memasuki umur pensiun, tetapi masih bekerja, maka ia diberi bonus sejumlah tertentu menurut rasio masa pengabdiannya. Ia juga mungkin mendapat tunjangan bulanan yang disesuaikan dengan rasio masa pengabdiannya.

Para pekerja jarang yang mendapatkan kehidupan yang lebih baik pada separuh kehidupan yang telah dihabiskannya. Dengan demikian, ia tetap mengambil pensiun ini sampai ia meninggal. Apabila dikeluarkan sebelum pensiun, ia diberi bonus sejumlah tertentu menurut rasio masa pengabdiannya. Di beberapa negara, upaya PHK atas para pekerja menyebabkan krisis bagi pabrik-pabrik dan negara, seperti di Amerika Serikat.

Para pekerja pengangguran akibat PHK diberi bantuan, tetapi tidak mencapai upah hariannya. Bantuan tersebut kadang kurang dan kadang lebih, bergantung pada sejauh mana bahaya para pekerja yang nganggur tersebut terhadap pabrik-pabrik dan negara. Inilah gambaran global tentang jaminan dan asuransi sosial bagi para pegawai dan pekerja.

Siapa yang memberikan jaminan-jaminan ini kepada mereka? Bukanlah negara yang memberikan, tetapi orang/perusahaan yang mempekerjakan mereka. Negara hanya memberikan semua itu kepada pegawai negara saja. Apabila mereka bekerja pada lembaga-lembaga umum, perseroan, pabrik, departemen khusus, atau lainnya, pemberi jaminan-jaminan adalah lembaga/perusahaan/pabrik yang bersangkutan, bukan negara.

Perhatian negara kepada mereka hanyalah berupa pembuatan dan pemberlakuan undang-undang yang menjamin mereka untuk mendapatkan jaminan-jaminan ini. Namun, pihak yang memberikan adalah orang-orang yang mempekerjakan mereka, yakni para pemilik pekerjaan tempat mereka bekerja. Negara tidak memberikan jaminan-jaminan ini, kecuali kepada para pegawai dan para pekerja negara.

Dari mana harta itu diperoleh? Negara memotong sejumlah 5% atau 10% atas upah para pekerjanya. Sebagian darinya dibayar untuk sesuatu yang dihadapinya. Harta ini diinvestasikan dengan cara ribawi, lalu hasil dari investasinya dibayarkan sebagai kompensasi-kompensasi para pekerja, bantuan, dan tunjangan hidupnya. [MNews/RY-YG]

Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

Share

One thought on “[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 37/46)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *