[Kabar] Aksi Massa Menuntut Pembubaran DPR, UIY: Puncak Kekesalan Rakyat

[Kabar] Aksi Massa Menuntut Pembubaran DPR, UIY: Puncak Kekesalan Rakyat

Muslimah News, NASIONAL— Indonesia tengah diguncang gelombang demonstrasi dengan perhatian utama pada kenaikan tunjangan DPR hingga tuntutan pembubaran DPR.

Aksi massa yang dimulai pada Senin (25-8-2025) yang masih berlanjut hingga Jumat (29-8-2025) bermula di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, dan meluas ke sejumlah wilayah hingga melumpuhkan transportasi umum, merusak fasilitas publik, bahkan menelan korban jiwa, seorang driver ojol.

Puncak Kekesalan

Cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) menyatakan, aksi massa ini harus dilihat sebagai ekspresi dari puncak kekesalan rakyat terhadap performa DPR.

“Ketika rakyat menderita karena ekonomi turun, pengangguran meningkat, lalu pajak meningkat, maka mestinya DPR itu berdiri di sisi rakyat atau di sisi yang diwakili. Nah, ini dirasakan tidak,” ucapnya dalam Fokus to The Point: “DPR Dikecam, Ojol Dilindas: Rakyat Sampai Kapan Tertindas?” di kanal UIY Official, Jumat (29-8-2025).

Malah, sesalnya, mereka ada yang bersenang-senang dengan apa yang mereka terima gitu. “Ini saya kira yang membuat akhirnya kemangkelan itu berpuncak,” ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, patut dipertanyakan kebijakan-kebijakan yang dibuat apakah berpihak pada rakyat? “Beberapa waktu lalu, mereka membuat Omnibus Law yang juga diprotes, membuat putusan undang-undang tentang IKN yang melegalkan pembangunan ibu kota baru yang sama sekali enggak ada urgensinya bahkan memakan biaya hingga ratusan triliun. Kemudian mereka diam saja dengan proyek-proyek mercuar ya, kereta cepat yang sekarang nombok puluhan miliar bahkan disebut-sebut sampai triliunan. Di sisi lain, ada kriminalisasi terhadap para ulama, ada pelanggaran HAM, termasuk pelemahan KPK itu ada andil DPR,” paparnya.

Ia menuturkan, secara teori, wakil rakyat di parlemen berfungsi membuat hukum, koreksi (check and balances), dan penganggaran (budgeting). “Rakyat melihat bahwa dalam keputusan budgeting itu sangat banyak keputusan yang menguntungkan DPR dan merugikan rakyat. Belum lagi, jual beli di balik itu, termasuk lahirnya UU Minerba, UU IKN, kemudian keputusan APBN di mana pajak di situ ditetapkan sekian persen,” tuturnya.

Sistem Islam

Hal ini, jelas UIY, secara fundamental sangat berbeda dengan sistem Islam yang memiliki Majelis Umat. “Majelis Umat di dalam Islam hanya mempunyai fungsi koreksi atau muhasabah kepada penguasa. Ini sangat fundamental dan penting yang ukurannya adalah amar makruf nahi mungkar,” ujarnya.

Ia menyampaikan, makruf adalah yang sesuai dengan ketentuan hukum syarak dan mungkar adalah yang bertentangan dengan hukum syarak. “Ukurannya sangat jelas. Namun yang ada sekarang ini, koreksi itu tidak jelas ukurannya,” imbuhnya.

Bahkan, lanjutnya, istilah berpihak pada rakyat atau tidak, sebenarnya ditentukan bukan oleh wakil rakyat, tetapi oleh aturan hukumnya.

“Memang teorinya wakil rakyat di parlemen ini akan membuat ketentuan hukum yang menguntungkan rakyatnya. Namun, ini hari sudah terbukti bahwa itu semua bisa ditransaksikan, undang-undang bisa dibuatkan, bisa diubah tergantung wani piro. Sementara dalam Islam, ketentuan itu berdasarkan syariat,” terangnya.

Ia mengemukakan, ketika syariat mengatakan haram ya haram, halal ya halal, tidak bisa diubah, tidak bisa dijadikan objek transaksi. “Di situ letak perbedaannya sehingga tidak akan mungkin terjadi mereka akan mengubah undang-undang ketika ketentuan syariatnya sudah jelas,” ucapnya.

Kemudian, ungkapnya sepanjang syariat itu diterapkan, pasti adil, pasti untuk kepentingan manusia. Memang, sambungnya, keadilan itu terminologi filosofis sehingga harus masuk kepada terminologi yuridis, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak.

“Terminologi yuridis itu adalah hukum. Sedangkan hukum itu ada dua sumbernya. Pertama, dibuat oleh wakil-wakil rakyat. Kedua, dibuat oleh Zat Yang Mengetahui cara mengatur dengan sebaik-baiknya agar keadilan itu bisa terwujud, filosofinya tadi terwujud. Zat itu adalah Allah Swt.,” jelasnya.

Tidak hanya itu, ketentuan hukum dalam syariat Islam pun masuk dalam terminologi matematis, misalnya dalam pengaturan pembagian waris sampai ke persennya.

“Jadi itulah yang menjamin bahwa syariat Islam bisa memenuhi keadilan karena menggarap tiga aspek sekaligus, yaitu filosofis, yuridis, bahkan sampai matematis. Apalagi itu bersumber dari Allah Swt.,” tandasnya. [MNews/RA]

Share

2 thoughts on “[Kabar] Aksi Massa Menuntut Pembubaran DPR, UIY: Puncak Kekesalan Rakyat”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *