[Kabar] APBN Cekak untuk Program 3 Juta Rumah, Pemerhati: Kebijakan Populis yang Gagal!

[Kabar] APBN Cekak untuk Program 3 Juta Rumah, Pemerhati: Kebijakan Populis yang Gagal!

Muslimah News, NASIONAL — Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp57,7 triliun dalam RAPBN 2026 untuk mendukung pembangunan dan renovasi 770.000 rumah rakyat di seluruh Indonesia melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Anggaran tersebut meliputi Rp33,5 triliun untuk FLPP, didukung tambahan Rp6,6 triliun dari PT Sarana Multigriya Finansial, Rp5,6 triliun untuk standar biaya khusus dan subsidi bantuan uang muka, Rp8,6 triliun untuk BSPS, serta Rp3,4 triliun untuk insentif fiskal berupa pembebasan PPN ditanggung pemerintah bagi rumah komersial. Namun, masih ada selisih sekitar 2,3 juta rumah yang perlu didanai dari sumber non-APBN untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah pada 2026.

Hanya saja, Head of Research & Consulting CBRE Indonesia Anton Sitorus menilai target 3 juta rumah sulit tercapai terutama melalui skema investasi karena margin bisnis rumah subsidi sangat kecil sehingga kurang menarik bagi investor. Ia menyarankan pemerintah perlu lebih aktif mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Perumnas untuk meningkatkan suplai perumahan rakyat. Meski demikian, Anton memproyeksikan bahwa target 3 juta rumah tersebut masih belum realistis dan kemungkinan belum maksimal terealisasi pada 2026.

Cekak

Kondisi ini turut disorot pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati. Ia menilai, cekaknya anggaran pemerintah untuk program 3 juta rumah menunjukkan kebijakan populis ini gagal untuk menyolusi permasalahan backlog perumahan.

“Melalui program 3 juta rumah, pemerintah mengklaim akan mengatasi backlog perumahan yang mencapai 26,9 juta, mencakup berbagai bentuk intervensi, seperti pembangunan rumah baru, renovasi rumah tidak layak huni, dan penyediaan hunian di kawasan perkotaan, pedesaan, hingga pesisir,” urainya kepada MNews, Jumat (29-8-2025).

Namun untuk menjalankan program tersebut, pemerintah hanya menggelontorkan anggaran Rp57,7 triliun untuk 770.000 rumah melalui FLPP dan BSPS, padahal targetnya 3 juta rumah.

“Jelaslah dana yang cekak ini tidak akan mampu mencapai target 3 juta rumah. Bagaimana mungkin dengan dana cekak bisa menuntaskan backlog perumahan?” tanyanya lugas.

Selama ini, ujarnya, jika terjadi kekurangan dana dalam pelaksanaan suatu program, maka pemerintah akan mencari investor. “Namun beberapa waktu lalu, pemerintah sendiri telah mengalami kesulitan mencari investor untuk berinvestasi di program 3 juta rumah ini,” imbuhnya.

Ia mengutip pernyataan Head of Research & Consulting CBRE Indonesia Anton Sitorus, “Investor itu enggak terlalu tertarik di sektor perumahan rakyat, karena kenapa? Karena kalau perumahan rakyat ini enggak ada untungnya.”

Dalam pandangannya, bukanlah hal yang aneh bahwa negara kapitalistik selalu gagal menyolusi masalah perumahan rakyat. “Ini karena akar masalah tidak terpenuhinya kebutuhan rumah rakyat adalah kesalahan tata kelola perumahan,” cetusnya.

Ia menerangkan, seharusnya negara ini mampu menyediakan anggaran yang cukup untuk menyelesaikan masalah backlog perumahan karena negara ini memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah.

“Jika SDA dikelola secara sahih, negara akan memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menyelesaikan masalah perumahan ini. Namun faktanya, SDA dikelola oleh operator/korporasi yang keuntungannya bukan untuk rakyat maupun negara, melainkan untuk korporasi itu sendiri sehingga negara tetap tidak memiliki kemampuan finansial,” jelasnya.

Sahih

Oleh karena itu, ucapnya, negara harus mengganti tata kelola perumahan yang kapitalistik kepada tata kelola perumahan yang sahih sesuai syariat Islam yang menjadikan negara sebagai penanggung jawab rakyatnya, juga tidak menyerahkan tata kelola perumahan kepada operator.

“Namun, negara yang dapat melakukan ini hanyalah Khilafah. Khilafah melakukan pembiayaan perumahan rakyat berbasis baitulmal dan bersifat mutlak. Sumber-sumber pemasukan baitulmal serta pintu-pintu pengeluarannya semua berdasarkan ketentuan syariat. Artinya, tidak memperhitungkan untung rugi dalam melayani rakyatnya,” tuturnya.

Kapan pun rakyat membutuhkan bantuan pembangunan rumah baru maupun renovasi, lanjutnya, negara sudah siap.

“Dengan demikian, setiap individu rakyat akan terpenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni sehingga tersolusilah masalah backlog perumahan,” tandasnya. [MNews/RA]

Share

2 thoughts on “[Kabar] APBN Cekak untuk Program 3 Juta Rumah, Pemerhati: Kebijakan Populis yang Gagal!”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *