[Kabar] Direktur IJM: Inilah Pola Kepemimpinan Populis Otoriter

Muslimah News, NASIONAL — Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana membeberkan pola kepemimpinan populis otoriter yang tampak di Indonesia. Menurutnya, pemimpin seperti ini populis di tengah masyarakat, tetapi otoriter kepada kelompok-kelompok kritis.

“Kepentingannya untuk melayani para kapitalis, pemilik modal, investor asing, dan oligarki, sekelompok kecil yang punya material power yang mengendalikan hukum dan ekonomi,” tuturnya dalam Muharam Islamic Hardtalk: “Hijrah-Dari Penindasan Sekuler Liberal Oligarki Menuju Keberkahan Islam Kafah”, Ahad (7-7-2024) di YouTube One Ummah TV.

Mantan aktivis ‘98 ini selanjutnya membeberkan beberapa poin kepemimpinan politik populis otoriter ini dijalankan. Pertama, rezim penguasa melakukan politik “gentong babi” (pork barrel politic) kepada rakyatnya. Ia menjelaskan, contoh kerja politik “gentong babi” adalah berpenampilan sederhana, ndeso, dekat dengan rakyat melalui blusukan atau memberikan bansos.

Ia pun menjelaskan, pembangunan infrastruktur dengan utang luar negeri sejatinya merupakan salah satu bagian politik “gentong babi”. Dengan pembangunan yang jor-joran seperti ini, jelasnya, pemerintah seolah tampak hebat dan baik sekali di hadapan rakyat, padahal semua infrastruktur itu dibangun dengan utang luar negeri yang harus dibayar oleh rakyat dengan membayar pajak kepada pemerintah.

Kedua, sebutnya, memanipulasi opini publik yang dilakukan buzzer influencer “plat merah”. “Kemudian muncullah klientelisme, [yakni] rakyat memberikan apresiasinya kepada rezim kekuasaan dan berdampak pada nilai approval rating (kepuasan publik) tinggi sekali,” ujarnya.

Ketiga, katanya, rezim penguasa membagi-bagi jatah menteri atau jabatan strategis baik kepada pihak tertentu, baik yang berlatar parpol maupun nonparpol. Hal itu, menurutnya, akan menjadi kontrol penuh, alat sandera politik, maupun menjadi kartu truf bagi partai-partai politik. “Contohnya, saat ini hak angket tidak jalan, beberapa menteri dari beberapa partai tercokok KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang jelas semua partai kena kartu truf masing-masing,” paparnya.

Keempat, lanjutnya, pemerintah melakukan tindakan represif kepada kelompok-kelompok kritis dengan memakai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau UU Ormas. Agung menjelaskan, hal itu yang menyebabkan ormas yang kritis kepada pemerintah, badan hukum perkumpulannya dicabut.

Ia menekankan, kepemimpinan populis otoriter berjalan karena mereka berada di bawah kontrol oligarki. “Kenyataan kepemimpinan populis otoriter itu adalah pemerintah melayani oligarki, tetapi rakyat bertepuk tangan karena diberi bansos. Ini tantangan luar biasa yang akan terjadi di masa depan. Ini adalah bangunan apa yang disebut korporatokrasi, gabungan antara korporasi dan birokrasi menjadi satu,” jelasnya.

Menurutnya, korporatokrasi lahir dari sekularisme, yakni pemisahan agama dan kehidupan. “Sekularisme di bidang politik melahirkan demokrasi, di bidang ekonomi melahirkan kapitalisme, demokrasi butuh uang banyak dari para kapitalis, para kapitalis membutuhkan undang-undang untuk mengeksploitasi sumber daya energi, inilah korporatokrasi,” pungkasnya. [MNews/IK]