Gonjang-ganjing PHK Menjelang Lebaran, Akibat Kesalahan Sistem yang Diterapkan

Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq

Muslimah News, OPINI — Gelombang PHK tidak kunjung mereda. Nasib ribuan karyawan mulai dalam ketidakpastian. Apalagi terjadi saat menjelang Lebaran, tentu ini menambah beban pikiran. Kali ini, sebagian industri tekstil menarik perhatian media karena dikabarkan melakukan PHK ribuan karyawan.

Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) melaporkan beberapa perusahaan yang melakukan PHK dalam waktu dekat ini di antaranya PT Sai Apparel Industries di Semarang (8.000-an pekerja), PT Sinar Panca Jaya (400-an pekerja), juga PT Pulau Mas Texindo yang rencananya akan mem-PHK 100-an pekerja di Jawa Barat. Sebelumnya, akhir 2023, PT Pulau Mas Texindo sudah mem-PHK 460 pekerjanya. (Bisnis Indonesia, 27-3-2023).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menuturkan jika tren PHK menjelang Lebaran sudah terjadi sejak 2018—2019. Mayoritas perusahaan mengatur masa kontrak pekerja berakhir menjelang pembayaran THR. Dalam kasus ini, ada dua kemungkinan alasan PHK. Pertama, perusahaan yang bersangkutan mengalami kesulitan cash flow. Kedua, ada juga perusahaan yang memang nakal. (CNBC Indonesia, 29-3-2023).

Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang membantah kabar PHK ini. Ia menyampaikan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya, yakni perindustrian saat ini mengalami banyak peningkatan. Sektor tekstil dan turunannya sedang menggeliat. Namun, ia meminta jika ada kejadian PHK harus dilaporkan. (inilah[dot]com, 28-3-2023).

Kalah Persaingan

Faktanya, kejadian PHK tidak hanya kali ini, melainkan terus berlangsung sejak masa pandemi. Meskipun perekonomian saat ini sudah lebih baik, pasar tekstil dan industri lain tampaknya masih terkendala. Industri dalam negeri dipaksa bersaing dengan barang-barang impor, terutama asal Cina.

Sebagaimana kita tahu, sekarang negeri ini sedang banjir barang-barang impor yang harganya murah. Konsumen tentu akan memilih barang yang lebih murah. Alhasil, produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor tersebut.

Penurunan permintaan ini membuat pemasukan rendah bagi industri. Di sisi lain, industri juga perlu mengurangi beban produksi. Jika pemasukan kecil, sedangkan karyawan tetap, tentu akan menyulitkan keuangan industri dan perusahaan tersebut . Jadi, pilihan terakhirnya adalah melakukan PHK.

Hidup Tambah Sulit

Sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai karyawan di pabrik-pabrik. Pekerjaan itu menjadi tempat bergantung keuangan keluarga. Bisa kita bayangkan jika mereka mengalami PHK, tentu sumber keuangan keluarga akan hilang.

Lebih parah lagi, pada kondisi sekarang, pada saat harga kebutuhan naik, kehilangan sumber pendapatan tentu sangat menyedihkan. Masyarakat akan cenderung meminimalkan pengeluaran. Mereka menghemat konsumsi agar bisa bertahan di tengah tekanan harga yang melangit.

Pemerintah memang telah memberikan penyelesaian atas masalah ini. Mereka memberikan berbagai macam bantuan, mulai dari BLT, beasiswa, bansos, hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Namun kenyataannya, bantuan itu tidak merata dan tidak dapat menghapus jejak kemiskinan yang ada. Artinya, penyelesaian yang diberikan hanya terkesan menyelesaikan masalah permukaan, sedangkan masalah utama terus saja berulang.

Begitu pula masalah pekerjaan, pemegang kebijakan mengaku membuka ribuan lapangan kerja. Faktanya, lapangan kerja itu mayoritas dibuat oleh swasta. Mereka (pemilik modal) mendirikan industri-industri yang akan menarik masyarakat untuk bekerja, sedangkan pemerintah menyediakan regulasinya. Ironisnya, skema regulasi yang ada justru tampak menguntungkan para pemodal.

Salah satu aturan yang membuat sulit para pekerja adalah sistem kontrak. Pekerja jadi tidak bisa naik jabatan dan upah. Ketika masa kontrak sudah habis, mereka harus berhenti, lalu pabrik akan membuka lowongan pekerjaan kembali. Para pekerja yang sudah habis masa kontraknya akan mendaftar lagi dengan gaji tetap. Ini jelas membuat hidup masyarakat bertambah sulit.

Penerapan Kapitalisme

Masalah yang tidak kunjung tuntas ini terjadi akibat penerapan kapitalisme dengan sekularisme sebagai landasan hidup masyarakat, juga menjadikan materialisme sebagai pendorong aktivitasnya. Sistem ini lebih mengutamakan para pemodal (kapitalis) sehingga semua urusan dihitung dengan standar untung-rugi materi.

Kapitalisme juga menjadikan kebebasan sebagai hal yang biasa, termasuk dalam hal jual beli. Ideologi ini memaksa semua negara di dunia menerapkan sistem perdagangan bebas. Penerapan aturan ini membuat semua negara, termasuk Indonesia, terpaksa mengikuti. Akhirnya, barang-barang dari luar, baik dari mana pun bebas masuk dan merajai pasar dalam negeri.

Di sisi lain, kapitalisme telah membuat peran negara sebatas regulator. Negara sekadar membuat aturan sesuai kebutuhan para pemodal. Adapun jika katanya memperhatikan rakyat, buktinya justru sebaliknya. Lihat saja UU Omnibus Law yang ada saat ini.

Beginilah sistem aturan yang rusak dan merusak. Meskipun kita berusaha berkali-kali membuat kebijakan, jika sistemnya tetap kapitalisme, masalah tidak akan bisa selesai tuntas.

Hanya Islam Solusinya

Islam sebagai sistem kehidupan yang sempurna memiliki solusinya. Islam mempunyai sistem pemerintahan yang dikenal dengan nama Khilafah yang akan menerapkan aturan sesuai Al-Qur’an dan Sunah. Salah satunya adalah sistem ekonomi Islam yang akan menghindari munculnya masalah PHK.

Prinsip ekonomi dalam pandangan Islam adalah penyerapan pasar domestik yang akan mendapatkan dukungan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ekspor bukan tujuan utama. Sistem mata uang Islam (dinar-dirham) juga stabil sehingga menghambat inflasi. Sistem mata uang ini akan jadi standar mata uang dunia sehingga negara tidak memerlukan cadangan devisa mata uang negara lainnya.

Khilafah juga akan menerapkan sistem transaksi yang hanya bergerak di sektor riil. Tidak akan ada sistem ribawi maupun sektor nonriil lainnya. Perputaran barang dari sektor riil akan lancar dan tidak boleh terjadi penumpukan stok. Penawaran dan permintaan tidak akan menjadi indikator dalam menaikkan/menurunkan harga karena jumlah uang yang stabil. Khilafah pun akan mengatur pendistribusian barang dan jasa hingga semua kebutuhan rakyat terpenuhi.

Menyoal SDA, negara akan mengelolanya dan hasilnya adalah untuk rakyat yang akan diberikan dalam bentuk pendidikan, keamanan dan kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Kondisi ini akan membuat daya beli masyarakat kuat dan stabil. Harga tinggi tidak lagi menjadi soal karena masyarakat dapat menjangkaunya. Hasilnya, industri akan terus berjalan dan PHK dapat terhindarkan.

Inilah penyelesaian yang sempurna. Hanya sistem Islam yang sempurna yang bisa mewujudkannya. Jadi, apabila kita ingin menyelesaikan badai PHK ini dengan tuntas, hanya sistem Islam jawabannya. Wallahualam. [MNews/Gz]