Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Pesta demokrasi telah usai. Berdasarkan perhitungan suara sementara, calon pemenangnya sudah tampak jelas. Paslon Prabowo-Gibran memenangkan suara di atas 50%. Belakangan, gerilya kemenangan itu terlihat pada aksi bagi-bagi kursi jabatan komisaris untuk relawan dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran.
Ada Siti Zahra Aghnia yang kini menjadi komisaris baru PT Pertamina Patra Niaga. Diketahui, Siti adalah istri Komandan TKN Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan. Selain Siti, ada nama Prabu Revolusi yang diangkat menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), anak usaha PT Pertamina (Persero).
Fenomena bagi-bagi kursi saat pemilu belum selesai juga mendapat kritik dari banyak akademisi, salah satunya dari pakar politik UGM, Arya Budi. Ia mengatakan tidak elok bagi-bagi jabatan saat pemilu masih berlangsung. Ia kemudian menyarankan agar semua pihak, terutama yang diprediksi menang agar bisa menahan diri dan menghormati proses pemilu yang masih berjalan.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira yang mengingatkan risiko penunjukan komisaris secara politis. Menurutnya, penunjukan tersebut lebih terkesan sebagai kepentingan politik ketimbang profesionalitas kinerja. Hal semacam ini akan membuat profesionalisme menjadi sekadar slogan.
Mengutip kalimat Prof. Anang Sujoko, dosen sekaligus pengamat politik dari Universitas Brawijaya, bagi-bagi kursi untuk TKN Prabowo-Gibran menunjukkan transaksi politik yang sangat vulgar. Tanpa ragu, tanpa malu, dugaan balas budi makin menguat seiring para pendukung Paslon 02 mulai mendapat jatah sebagai komisaris. Sudah jamak kita ketahui, BUMN kerap menjadi batu loncatan untuk duduk di kursi kekuasaan. Sekali lagi, kita dipertontonkan betapa politik balas budi sangat melekat dalam sistem demokrasi.
Habit Demokrasi
Politik balas budi dan transaksional seolah sudah menjadi habit dalam sistem demokrasi. Kemarin melawan, sekarang berkawan. Dahulu merapat, sekarang menjaga jarak. Sebelumnya gemar mengkritik, sekarang rajin memuji setinggi langit. Tidak ada yang aneh dengan semua itu.
Politik dalam demokrasi memang berasas manfaat dan kepentingan. Di mana ada kepentingan, di situ target keuntungan. Di mana ada peluang berkuasa, di situ idealisme tidak lagi dipertimbangkan.
Bagi penguasa, BUMN bagaikan alat untuk berbagi kursi komisaris bagi para loyalisnya. Mungkin kursi komisaris terasa “manis” sehingga siapa pun yang berjasa dalam memenangkan paslon pemenang dapat mendudukinya meski kurang kompeten dan belum layak.
BUMN juga kerap menjadi lahan basah berbagi kue kekuasaan. Perusahaan milik negara tersebut akhirnya mendadak berubah menjadi perusahaan milik pribadi penguasa. Jika ini terus terjadi, BUMN tidak ubahnya sapi perah yang dieksploitasi demi berbagi jatah kursi.
Inilah realitas pahit dalam sistem politik demokrasi. Politik transaksional menjadi habit yang tidak berkesudahan. Masyarakat tidak perlu heran. Justru kita harus paham dan menyadari bahwa dalam politik demokrasi, sikap pragmatis dan oportunistis akan selalu ada, baik dilakukan parpol atau individu. Di sinilah pentingnya kita melakukan kesadaran politik sesuai syariat Islam. Agar umat tidak terjebak lagi dengan politik pragmatis yang tersaji dalam demokrasi.
Politik Islam
Dalam Islam, politik mendapat tempat dan kedudukan yang hukumnya bisa menjadi wajib. Ini karena mengurus dan memelihara urusan kaum muslim merupakan bagian dari kewajiban syariat Islam.
Pentingnya politik dalam Islam tecermin dalam ungkapan Imam Al-Ghazali berikut, “Sesungguhnya, dunia adalah ladang bagi akhirat. Tidaklah sempurna agama, kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar; agama merupakan fondasi dan penguasa adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki fondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Dan tidaklah sempurna kekuasaan dan hukum kecuali dengan adanya pemimpin.” (Ihya ‘Ulumuddin, 1/17).
Umat Islam wajib menaruh peduli terhadap persoalan umat. Sejak awal turunnya Islam, kaum muslim sudah berpolitik, yaitu menghukumi persoalan dengan syariat Islam, ikut dalam kegiatan bernegara seperti berjihad, mengirim utusan ke penguasa nonmuslim, bahkan mendirikan negara.
Contoh politisi dan negarawan terbaik telah ada pada diri Rasulullah ﷺ, khulafaurasyidin, serta para pemimpin Islam terdahulu. Orientasi politik dalam Islam bukanlah meraih kekuasaan setinggi-tingginya. Kekuasaan hanyalah jalan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Taala. Tujuan politik dalam Islam adalah menerapkan syariat Islam sebagai solusi fundamental bagi permasalahan umat manusia.
Sistem politik sekuler demokrasi mustahil melahirkan pemimpin amanah. Pemimpin sekuler tidak menjadikan keimanan dan ketakwaan sebagai bekal utama dalam menjalankan amanah. Dalam sistem buruk, orang-orang baik akan terus dipaksakan menjadi buruk. Seperti perkataan Mahfud MD beberapa tahun silam, “Malaikat masuk dalam sistem, bisa menjadi iblis.”
Pemimpin baik tidak cukup tanpa didukung sistem yang baik. Sistem terbaik bersumber dari Zat Maha Baik, yaitu Allah Taala. Sudah saatnya umat mengarahkan perjuangannya pada Islam. Berupaya dengan sungguh-sungguh mendakwahkan dan membina umat agar memahami bahwa hanya Islam satu-satunya tumpuan harapan lahirnya sistem dan kepemimpinan yang berkah dan amanah, yakni sistem Khilafah yang akan menjalankan syariat secara keseluruhan. [MNews/Gz]
