Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq
Muslimah News, OPINI — Kemiskinan ekstrem mengalami peningkatan di 75 daerah. Mayoritas wilayah yang mengalami kenaikan kemiskinan ekstrem adalah Indonesia bagian timur. Di sisi lain, pemerintah memiliki target dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen dan kemiskinan menjadi 7,5%.
Target yang disampaikan di atas dinilai tidak akan tercapai oleh Menteri PMK Muhajir Effendy. Target kemiskinan ekstrem nol persen hanya mungkin tercapai jika angkanya di bawah satu, bukan nol bulat, termasuk kemiskinan yang mempunyai target 7,5%. Rasanya tidak memungkinkan karena saat ini tingkat kemiskinan masih 9,3%. (Detik, 22-2-2024).
Upaya Pragmatis
Pemerintah melalui Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan, setidaknya ada tiga langkah sebagai upaya menanggulangi masalah kemiskinan. Pertama, pemutakhiran data di kementerian/lembaga pemerintah daerah untuk mengetahui masyarakat yang berhak, tetapi belum mendapatkan bantuan. Kedua, dengan melakukan intervensi khusus untuk program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi di kantong-kantong kemiskinan. Ketiga, penyaluran program tambahan selain bantuan reguler.
Selain tiga strategi di atas, upaya lain yang dilakukan adalah memastikan penyaluran bantuan tepat waktu. Penyalur juga wajib memprioritaskan kelompok rentan, seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan perempuan kepala keluarga. (Tempo, 22-2-2024).
Itu berkaitan dengan upaya agar bantuan tepat sasaran. Cara lain yang ditempuh pemerintah adalah dengan membangun rumah layak huni. Pemberian rumah layak huni ini dinilai sebagai cara strategis untuk masyarakat yang tempat tinggalnya terpinggir dan ekonominya sulit. (Liputan 6, 23-02-24).
Tidak Menyentuh Akar Permasalahan
Berbagai cara strategis memang sudah pemerintah lakukan, tetapi hingga saat ini cara tersebut tidak menunjukkan hasil sesuai harapan, bahkan di beberapa wilayah justru mengalami kenaikan kemiskinan ekstrem. Ini menunjukkan bahwa semua upaya yang dilakukan belumlah pas. Gagalnya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah karena solusi yang ditempuh tidak menyentuh akar masalah.
Jika kita mengamati lebih lanjut, masalah kemiskinan ini erat dengan kesulitan ekonomi. Pada penerapan sistem ekonomi kapitalisme sekarang, memberikan kebebasan kepemilikan kepada pengusaha. Mereka bebas mengeruk sumber alam sekaligus menjualnya. Di sisi lain, jumlah lapangan kerja yang tidak memadai membuat para para lelaki sulit mencari kerja. Kalaupun ada lapangan kerja, mayoritas untuk perempuan. Lebih miris lagi, besarnya upah tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan ekonomi saat ini.
Pemerintah memang memberikan bantuan rumah, tetapi itu hanya untuk segelintir masyarakat. Masih banyak keluarga yang tidak memiliki rumah. Kalaupun ada tempat tinggal, mayoritas kontrak atau tinggal bersama orang tua. Jadi, masyarakat dengan gajinya pas-pasan harus memikirkan pengeluaran konsumsi, pendidikan, kesehatan, hingga sewa rumah. Semua kebutuhan itu jika hanya bersandar pada kepala keluarga, jelas tidak akan cukup.
Masalah yang kompleks ini terjadi pada mayoritas masyarakat negeri ini sebab penduduk yang ekonominya menengah ke bawah jauh lebih banyak daripara konglomerat. Jadi, meski masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah, tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan karena para pemodal masih diberikan kebebasan mengeruk kekayaan alam.
Pemerintah sendiri juga terlihat berlepas tangan dari tanggung jawabnya, seperti menyerahkan pengentasan kemiskinan pada swasta dengan program corporate social responsibility (CSR). Bahkan, pemerintah hanya bisa membuat regulasi yang justru menyulitkan masyarakat, seperti omnibus law, BPJS, mengurangi atau mencabut subsidi, dll.
Islam Mampu Menyelesaikannya
Hanya Islam yang mampu menyelesaikan kemiskinan ini. Sistem Islam yang sempurna memiliki jaminan agar kemiskinan bisa diselesaikan. Beberapa hal perlu dilakukan menurut Islam sebagai berikut.
Pertama, negara menjamin terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat. Hal itu dilakukan dengan mewajibkan laki-laki mencari nafkah untuk keluarganya. Apabila tidak bisa, kewajiban itu diserahkan pada kerabat dekat. Jika tidak ada kerabat dekat, baru akan diambil alih oleh negara. Masyarakat yang kaya akan didorong untuk membantu rakyat miskin. Mereka melakukannya atas dorongan keimanan.
Kedua, Islam akan membagi kepemilikan menjadi tiga, yaitu individu, umum, dan negara. Individu bebas mendapatkan harta asalkan caranya tidak melanggar hukum syarak. Kepemilikan umum, seperti SDA, akan dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Swasta dilarang memilikinya. Kekayaan negara akan dikelola oleh negara untuk keperluan kenegaraan.
Ketiga, negara wajib mendistribusikan kekayaan secara merata, seperti memberikan tanah pada siapa saja yang mampu mengelola. Keempat, pembangunan ekonomi akan bertumpu pada sektor riil. Dengan begitu, kekayaan yang ada itu asli, bukan sesuatu yang tidak ada, tetapi diada-adakan.
Semua cara tadi hanya bisa dilakukan dalam sistem Islam yang sempurna. Mustahil bisa dilakukan dalam sistem kapitalisme. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim sudah sewajarnya kita kembali pada Islam yang menyeluruh. [MNews/Gz]
