Pandangan Islam tentang “Mencuri karena Terdesak”

Pandangan Islam tentang “Mencuri karena Terdesak”

Penulis: Wardah Abeedah

Muslimah News, TSAQAFAH — Viral sebuah video di media sosial seorang nenek berinisial RU nyaris dihakimi massa karena diduga mencuri bawang, cabai, hingga sandal di Pasar Sabtu, Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat. Dalam video tersebut, Nenek RU sempat digiring hingga kerudungnya dilepas dan bajunya dirobek. Nenek RU mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup karena sudah empat tahun suaminya sakit hingga terlilit utang rentenir. (News Detik, 9-11-2026). Beberapa hari sebelumnya juga viral kasus seorang Ibu S (45), warga Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, yang nekat mencuri beras karena anak-anaknya kelaparan. (Berita Jatim, 2-11-2026).

Mencuri dalam Kondisi Terdesak Kebutuhan

Definisi “mencuri” dalam kitab an-Nizham al-Uqubat fi al-Islam adalah mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Mencuri (as-sariqah) dalam Islam hukumnya haram dan termasuk jarimah/kriminalitas. Islam melarang pencurian dengan larangan yang keras. Allah Swt. berfirman,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS Al-Ma’idah, [5]: 38).

Telah diriwayatkan pula bahwa Nabi ﷺ menghukum pencuri dengan memotong tangannya. Abdullah Ibnu Umar ra. berkata,

أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمٍ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ memotong tangan seseorang yang mencuri tameng/perisai yang nilainya sebesar tiga dirham.” (Muttafaqun ‘alaihi).

Syariat berupa larangan mencuri dan hukuman had atasnya mewujudkan kemaslahatan bagi manusia berupa hifzh al-mal (penjagaan terhadap harta). Namun, dalam kondisi terdesak kebutuhan, seperti kondisi lapar sebagaimana fakta di atas, bagaimanakah pandangan Islam?

Diriwayatkan dari Makhul bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Tidak ada potong tangan dalam (masa) kelaparan.” Diriwayatkan pula dari Hasan dari seorang laki-laki, ia berkata, “Aku melihat dua orang laki-laki yang terikat dan seorang pemilik daging mendatangi Umar bin Khaththab. Pemilik daging berkata, ‘Kami memiliki seekor unta bunting dan kami menjaganya sebagaimana kami menjaga kebun, kemudian aku mendapati dua orang ini telah menyembelihnya.’ Umar berkata, ‘Apakah engkau merelakan untamu yang bunting kepada dua orang ini? Sesungguhnya kami tidak memotong tangan pada (pencurian) kurma yang ada di tandan dan masa paceklik, yakni musim kemarau.’” (an-Nizham al-Uqubat fi al-Islam halaman 95).

Kedua laki-laki itu mencuri pada musim kelaparan karena lapar. Bagi pencuri yang kelaparan yang tidak menjumpai apa pun untuk dimakan, lalu ia mencuri untuk sekadar menghilangkan rasa laparnya, maka tidak ada potong tangan baginya. Bahkan, sebagian ulama menyebut tidak ada dosa padanya. Selain berdalil dengan hadis ini, para ulama berdalil dengan kebolehan memakan bangkai dan yang haram lainnya dalam kondisi darurat. Allah Swt. berfirman,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) diserukan nama selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Baqarah: 173).

Dalam kasus ini, hukum wadh’i berupa rukhsah (keringanan), serta kaidah fikih “adh-dharurat tubiihu al-mahdzurat (kemudaratan menjadikan hal yang terlarang menjadi diperbolehkan)” bisa diterapkan, tetapi dengan catatan kondisinya darurat.

Definisi dharurah secara syar’i menurut Imam Az-Zarkasyi dalam al-Qawaid al-Fiqhiyyah adalah sampainya suatu batas yang mana seseorang akan binasa atau hampir binasa jika tidak mengonsumsi sesuatu yang dilarang. Seperti dalam kondisi seseorang yang sangat membutuhkan makanan atau pakaian, yang jika tetap dibiarkan lapar atau tidak berpakaian akan berujung pada kematian atau hilangnya anggota tubuh.

Artinya, pencurian itu dilakukan dalam kondisi lapar dan tidak menemukan sesuatu yang halal untuk dimakan, melainkan mengambil sekadar untuk menghilangkan laparnya. Sebagaimana penjelasan para ulama terkait QS Al-Baqarah ayat 173 di atas, Imam Asy-Syaukani dalam Fath al-Qadir menjelaskan bahwa kebolehan memakan makanan yang haram dalam situasi darurat ini haruslah dibarengi kesadaran untuk tidak berlebih-lebihan atau condong menyukai hal tersebut (‘adami al-mayli bi akli ma harrama ‘alaih).

Imam Asy-Syirazy dalam al-Muhadzdzab menjelaskan, “Jika seseorang mencuri makanan pada masa kelaparan, situasinya harus diperiksa: jika makanan tersedia, maka pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan karena tidak mengharuskannya untuk mencuri; namun, jika makanan tidak tersedia, hukuman tersebut tidak diberlakukan. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Umar ra. yang menyatakan, ‘Tidak ada hukuman potong tangan (atas tindak pencurian) pada masa kelaparan atau tahun paceklik.’ Selain itu, tersebab seseorang diperbolehkan untuk mengambil makanan tersebut (dalam kondisi demikian), maka hukuman potong tangan tidak berlaku.”

Dalam kondisi Nenek RU di atas, semisal ia mencuri sandal, padahal masih ada sandal yang layak dipakai; atau mencuri cabai dan bawang, padahal ada nasi untuk dimakan, maka ini haram. Begitu pun kelebihan beras dari sekadar memenuhi lapar yang dicuri Ibu S di Jember, maka kelebihannya menjadi haram. Akan tetapi, alangkah bijaknya jika pemilik barang—yang kondisinya mampu—untuk merelakan barang yang dicuri sebagaimana saran Khalifah Umar bin Khaththab ra. kepada pemilik hewan yang dagingnya dicuri pada masa kelaparan.

Sanksi Pencurian dalam Islam

Sanksi bagi maksiat pencurian adalah berupa had, yakni sanksi yang kadarnya telah ditetapkan oleh syarak bagi suatu kemaksiatan, untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama. (Lihat: an-Nizham al-Uqubat fi al-Islam halaman 21).

Had bagi pencuri sebagaimana ayat 38 QS Al-Maidah dan dalil praktik potong tangan yang ditegakkan Nabi ﷺ kepada pencuri yang telah disebutkan di atas adalah potong tangan. Namun demikian, tidak semua pencuri dikenai had potong tangan, kecuali setelah terpenuhinya syarat-syarat syar’i yang telah tercantum dalam nas-nas syar’i. Dalam an-Nizham al-Uqubat fi al-Islam disebutkan tujuh syarat tersebut.

Pertama, perbuatannya termasuk definisi as-sariqah (pencurian) sebagaimana disebutkan di atas. Adapun al-ghashb (mengambil hak orang dengan terang-terangan), an-nahb (perampokan), al-ikhtilas (mengambil harta terang-terangan karena kelengahan pemiliknya, seperti jambret), dan sejenisnya yang tidak termasuk as-sariqah, maka tidak dikenai had potong tangan. Sebagaimana hadis Nabi ﷺ,

لاَ يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلاَ الْمُنْتَهِبُ وَلاَ الْمُخْتَلِسُ

“Tidak dipotong tangan bagi penipu, perampok, dan penjambret.” (HR Ibnu Majjah no. 2689, Abu Dawud no. 4394).

Kedua, harta yang dicuri nilainya mencapai nisab, yakni seperempat dinar. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

تُقْطَعُ الْيَدُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Tangan dipotong (karena pencurian) ¼ dinar atau lebih.” (HR Bukhari no. 6789).

Ketiga, harta/barang yang dicuri adalah harta yang muhtaram (berharga) yang diizinkan oleh asy-syari’ untuk dimiliki. Jika harta yang dicuri tidak berharga, atau mencuri khamar dari seorang muslim yang haram memilikinya, maka tidak dipotong tangan.

Keempat, barang yang dicuri tersimpan dalam tempat penyimpanan (al-hirzu) dan mengeluarkannya darinya. Jika seseorang mendapati pintu terbuka atau tempat penyimpanan terkuak, maka tidak dipotong tangannya. Nabi ﷺ bersabda,

مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ مِنْ الْجَرِينِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ

“Apa yang diambil dari mayangnya, maka ia menanggung harganya dan yang serupa dengannya. Sementara itu, buah-buahan yang berada pada tempat penebahan biji, maka si pencuri harus dipotong tangannya apabila mencapai harga sebuah perisai. Dan apabila ia hanya memakannya saja dan tidak mengambilnya, maka ia tidak terkena potong tangan.” Lalu [ada yang] bertanya, “Bagaimana dengan kambing yang berkeliaran di gunung-gunung yang ada penjaganya, wahai Rasulullah?” Rasulullah ﷺ menjawab, “Dihitung nilainya dan yang sejenisnya, dan orang yang mengambilnya dihukum. Sedangkan kambing yang dikurung dan yang berada di dalam kandang, maka seseorang dipotong tangannya apabila kambing yang diambil sama nilainya dengan sebuah perisai.” (HR Ibnu Majah).

Makna tempat penyimpanan (al-hirz) dikembalikan kepada pengertian yang dipahami masyarakat sesuai kebiasaannya, bukan kepada makna bahasa, bukan pula dikembalikan kepada nas-nas syarak. Al-hirz bisa berupa kandang untuk ternak, lumbung untuk padi, atau saat ini brankas untuk uang, dsb.

Kelima, harta yang dicuri bukan harta syubhat ditinjau dari sisi si pencuri yang berhak terhadap barang tersebut, atau ia berhak mengambil barang tersebut. Oleh karenanya, tidak ada potong tangan apabila mencuri harta bapaknya, atau anaknya, atau harta yang ia berserikat atasnya. Ibnu Mas’ud bertanya pada Rasulullah ﷺ tentang orang yang mencuri harta baitulmal. Rasulullah ﷺ menjawab, “Biarkanlah ia, tidak seorang pun, kecuali ia, memiliki harta terhadap harta tersebut (baitulmal).” Dari Sya’bi bin Ali ra. bahwa beliau ﷺ pernah berkata, “Tidak ada potong tangan bagi yang mencuri harta dari baitulmal.”

Keenam, pencurinya telah balig, berakal, dan terikat hukum syarak, muslim ataupun kafir zimi. Ketujuh, pencuriannya ditetapkan dengan ikrar (pengakuan) pencuri atau dengan saksi yang adil.

Selain tujuh syarat di atas, Syekh Abdurrahman al-Maliki menjelaskan pencuri juga tidak dipotong tangannya jika ia mencuri buah yang masih di pohonnya (sekadar untuk dimakan), mencuri makanan yang sudah siap disantap (dihidangkan), atau mencuri dalam kondisi paceklik/kelaparan.

Dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Syekh Wahbah az-Zuhaili menyebutkan pendapat Mazhab Syafii dan Hanbali bahwa hukuman potong tangan dan kewajiban ganti rugi dapat diberlakukan secara bersamaan. Barang yang dicuri harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ketentuan ini berlaku terlepas dari entah pencuri tersebut kaya atau miskin, dan terlepas dari entah hukuman potong tangan telah dilaksanakan atau belum. Penerapan hukuman potong tangan tidak menghapus kewajiban ganti rugi karena dasar hukum untuk keduanya berbeda: ganti rugi berkaitan dengan hak adami (manusia), sedangkan hukuman potong tangan berkaitan dengan hak Allah (Ilahi).

Dalam Islam, subjek yang menegakkan sanksi, baik had/hudud, kisas, dan sejenisnya, adalah ululamri atau penguasa, yakni negara. Haram hukumnya hudud dan sanksi lainnya ditegakkan oleh individu ataupun kelompok. Oleh sebab itu, main hakim sendiri sebagaimana yang dialami Nenek RU di Bogor, haram hukumnya menurut pandangan Islam.

Imam Al-Qurthubi menyebutkan, “Tidak ada perbedaan pendapat bahwa (sanksi) kisas atas pembunuhan hanya dapat dilakukan oleh ululamri (penguasa) yang berkewajiban untuk menegakkan kisas, menegakkan hudud, dan hal-hal semacam itu; ini karena Allah Yang Maha Kuasa telah menyeru seluruh mukmin untuk (menegakkan) kisas dan tidak mungkin bagi semua orang beriman untuk berkumpul bersama untuk melaksanakan pembalasan. Oleh karena itu, mereka menunjuk penguasa untuk bertindak dalam posisi mereka dalam menegakkan kisas dan had-had lainnya.” (al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān II/245, 264).

Imam Abul Qasim ar-Rafi’i (wafat 623 H) dalam kitab al-Aziz mengatakan,

 أَمَّا الْحُرُّ، فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ اسْتِيفَاءَ حَدِّهِ إِلَى الْإِمَامِ أَوْ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَوْفَ حَدٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَفِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

“Adapun orang merdeka, telah kami jelaskan bahwa pelaksanaan had (hukuman)nya diserahkan kepada pemimpin atau orang yang diberi wewenang olehnya. Hal itu karena tidak pernah ada hukuman yang dilaksanakan pada masa Rasulullah, kecuali atas izinnya; dan pada masa khulafaurasyidin, kecuali atas izin mereka.” (al-Aziz Syarh al-Wajiz, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1997 M, jilid XI, halaman 162).

Dengan demikian, kewajiban menegakkan hudud juga berbarengan dengan kewajiban mengangkat seorang khalifah dan menegakkan sistem pemerintahan yang dipimpinnya, yakni Khilafah/Imamah. Syekh Ad-Dumaiji dalam kitab al-Imamatu al-Udzma ‘inda Ahlis Sunnah wal Jamaah menjelaskan, “Menegakkan hukum Allah Swt. tidak akan pernah bisa, kecuali adanya Imamah. Ini karena menegakkan hukum itu memang tugasnya Imamah, dan memang hukum itu tidak akan bisa sempurna tanpa adanya Imamah. Oleh karena itu, ayat-ayat yang Allah memerintahkan untuk berhukum dengan hukumnya Allah adalah dalil atas wajibnya mengangkat imam yang akan melaksanakan hukum tersebut.”

Mekanisme Islam dalam Menyolusi Kelaparan

Islam memandang rasa lapar dari dua sudut pandang yang berbeda. Lapar yang disengaja karena tazkiyatun-nafs, seperti berpuasa; dan lapar yang terpaksa karena kemiskinan dan kekurangan. Lapar yang kedua ini menurut Islam merupakan musibah dan ujian sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 155. Rasulullah ﷺ berlindung darinya dan Islam memiliki mekanisme untuk mengatasinya. Islam menyolusinya bukan hanya pada tataran individual, melainkan melibatkan peran masyarakat dan negara. Dalam konteks individu dan hablun minan-naas, Islam mewajibkan setiap laki-laki untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya (dalil: QS Ath-Thalaq ayat 7).

Islam juga menjadikan ith’am-ath-tha’am (memberi makan) sebagai anjuran yang berulang kali disebutkan dalam banyak ayat dan hadis dengan menyebutkannya sebagai salah satu penyebab masuk surga, terhindar dari api neraka (dalil: QS Al-Insan ayat 8–12), termasuk perbuatan yang paling dicintai Allah (dalil: HR Ath-Thabrani 6026), meninggikan derajat (dalil: HR Al-Bazzar 60), dll.

Dalam bertetangga, disunahkan memperbanyak masakan (kuah) yang dimasak untuk disedekahkan kepada tetangga. Islam juga menetapkan salah satu ciri kesempurnaan iman dengan kepedulian kepada tetangga yang lapar.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya.” (HR Ath-Thabarani). Juga riwayat serupa, “Bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sebelahnya.” (HR Al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad no. 112). Terdapat pula syariat kafarat berupa memberi makan orang miskin sebagai tebusan atas beberapa pelanggaran, seperti kafarat sumpah dan berjimak pada siang hari selama Ramadan, dan lainnya.

Dari aspek negara, secara preventif, kelaparan disolusi dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang di dalamnya mengatur pemasukan dan pengeluaran negara untuk membiayai kemaslahatan negara dan rakyat. Di antaranya, pemasukan dari sumber daya alam, pungutan zakat (termasuk zakat fitrah, jizyah, kharaj, dsb.); dan tanpa menarik pajak rakyat, kecuali baitulmal terdesak kebutuhan. Di dalamnya juga ada pengaturan dinar-dirham/emas-perak sebagai mata uang yang anti-inflasi, serta berbagai syariat yang terbukti berhasil mewujudkan kesejahteraan ketika diterapkan dahulu.

Kesejahteraan rakyat akan menjadi solusi preventif pencurian. Sebaliknya, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi akan melahirkan kejahatan ekonomi, termasuk pencurian. Dalam katalog statistik kriminal 2024/2025 Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa pencurian menjadi kejahatan paling tinggi di Indonesia, padahal tingkat pelaporannya kepada polisi masih tergolong rendah, yaitu hanya 20,28 %. Berbagai studi empiris dan data BPS menunjukkan bahwa ketika angka kemiskinan meningkat, tingkat kriminalitas—terutama kejahatan ekonomi, seperti pencurian, perampokan, dan penipuan—cenderung ikut meningkat. Ini juga terjadi di seluruh dunia.

Penerapan Syariat Kafah, Solusi Tingginya Kasus Pencurian

Bersamaan dengan diterapkannya sistem sanksi (ukubat) Islam dan sistem ekonomi Islam, wajib juga hukumnya untuk diterapkannya sistem pendidikan Islam dan kontrol media yang seluruhnya bertujuan mewujudkan masyarakat yang bertakwa. Ketakwaan akan menghindarkan individu dari melakukan maksiat dan jarimah.

Negara Islam memiliki paradigma kepemimpinan berfungsi sebagai raa’in (pengurus) yang tugasnya melayani dan memelihara urusan rakyat, serta junnah (perisai) yang melindungi rakyat dari dharar dan kebinasaan. Sedangkan ukubat berfungsi sebagai zawajir (pencegah) yang mencegah manusia melakukan dosa dan pelanggaran syariat, serta jawabir (penebus) karena dapat menebus sanksi di akhirat.

Tatkala ukubat ditegakkan bersama dengan syariat Allah lainnya, misal sistem ekonomi, pemerintahan, dan sebagainya, dan jika diterapkan secara keseluruhan (kafah), akan menyolusi pencurian, baik yang terdesak karena kebutuhan hidup maupun karena gaya hidup. Penerapan syariat yang sempurna juga akan melahirkan kesejahteraan, keamanan, kemuliaan, dan banyak keberkahan lainnya.

Sebaliknya, ketika sebuah negeri dan masyarakatnya berpaling dari syariat Islam dan menegakkan sistem hidup sekuler buatan Barat yang menjauhkan agama dari kehidupan, maka kemerosotan dan kerusakan akan banyak terjadi. Kemiskinan struktural akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme dan negara yang tidak punya visi untuk mewujudkan ketakwaan pada rakyatnya, telah menimbulkan kemiskinan hingga kejahatan termasuk pencurian.

Oleh sebab itu, entah itu dalam problem kejahatan ekonomi (seperti pencurian) hingga problem kemiskinan dan lainnya, Indonesia hingga dunia internasional saat ini butuh untuk kembali pada syariat Allah dengan beriman dan bertakwa. Inilah solusi hakiki yang akan membuat Allah menurunkan banyak keberkahan bagi bumi, sebagaimana jaminan Allah Taala,

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96).

Sejarah telah mencatat bukti dari jaminan Allah ini dalam kisah masyhur kondisi masyarakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jangankan berniat mencuri, masyarakat kala itu juga enggan diberi harta zakat oleh baitulmal sampai-sampai negara kesulitan mendistribusikan harta zakat. Begitu pun pada masa Khalifah Abu Bakar, ketika Umar bin Khaththab menjabat sebagai kadi (hakim), beliau mengundurkan diri pada masa satu tahun menjabat karena kosongnya kasus kriminalitas. Sungguh, keberkahan penerapan syariat bukan hanya pada kesejahteraan, melainkan pada lahirnya masyarakat yang bertakwa dan zuhud terhadap dunia. Wallahualam bissawab. [MNews/Gizh

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *