Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Konon katanya, ada dua jenis orang yang susah dinasihati. Pertama, orang yang sedang jatuh cinta. Kedua, pendukung fanatik capres. Lihat saja, betapa dunia permedsosan saat ini dihiasi oleh perdebatan sengit para pendukung paslon. Tidak peduli entah visi dan narasinya sesuai dengan hati nurani atau tidak. Jika sudah cinta akan dibela. Jika bukan pilihan hati, akan dibenci dan dimaki.
Begitu pun sebaliknya, para paslon berebut mengambil simpati. Pencitraan dan janji-janji senantiasa menghiasi setiap kampanye kontestasi. Tidak peduli ditepati atau tidak, semua semata untuk memikat hati demi mendulang suara rakyat.
Begitulah kontestasi dalam demokrasi. Kekuasaan begitu menggiurkan sehingga para paslon rela menggunakan segala cara demi memenangkan pertandingan. Bahkan, tidak jarang yang “main dukun” demi pemenangan.
Main “Dukun Politik”, Masa Iya?
Dukun di sini memang makna dukun secara literal alias paranormal yang biasa memberi mantra dan jampi-jampi. Ki Kusumo, misalnya, paranormal yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Jabodetabek. Sejak 1990, Ki Kusumo mengaku telah membantu pemenangan banyak caleg dalam kontestasi politik. Ia juga mengaku kerap memberikan jimat pada kliennya dengan harga yang bisa mencapai miliaran rupiah. Jika caleg tersebut membawa jimat tersebut, katanya, bisa menambah karisma dan masyarakat akan dibuat percaya dengan omongannya. (BBC Indonesia, 31-1-2024).
Masih menurut Ki Kusumo, yang terpenting adalah bantuan dari makhluk-makhluk di alam spiritual, seperti jin. Para caleg yang akan “menerima” makhluk halus itu harus melakoni ritual khusus. Setelahnya, si klien tinggal menunggu masa kemenangan. Bahkan, Ki Kusumo juga memobilisasi suara dari anggota ormas yang ia pimpin (Komando Pejuang Merah Putih, pen.) agar mencoblos kliennya saat hari pemungutan suara.
Ironisnya, Ki Kusumo bukan satu-satunya dukun yang dipercaya. Banyak “dukun politik” lainnya yang siap membantu para kandidat, bahkan disinyalir angkanya makin banyak sebab permintaannya pun kian meningkat.
Sungguh pemandangan yang sangat mengiris hati. Indonesia sebagai negeri muslim terbesar harus menerima kenyataan pahit bahwa praktik syirik masih saja eksis. Lebih miris lagi ternyata yang menggunakannya adalah orang-orang yang akan diamanahi mengurusi rakyat. Alih-alih paham agama, mereka malah menyingkirkan agama sejak awal prosesnya0.
Kenapa Harus Dukun?
Pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 nanti bukan hanya menentukan presiden dan wakil presiden terpilih, melainkan juga memilih anggota parlemen yang duduk di DPD, DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan DPR RI. Para calon anggota legislatif tersebut harus bertarung sengit lantaran kursi yang diperebutkannya amatlah sedikit.
KPU 2024 merilis Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif DPR RI mencapai 9.917 orang, sedangkan kursi yang diperebutkannya hanya 580. Adapun caleg DPRD provinsi dan kabupaten/kota diperkirakan ada hingga 30.000 lebih, sedangkan kursi yang diperebutkan hanya 2.372. (BBC Indonesia, 29-1-2024).
Artinya, yang terpilih dari mereka tidak sampai 15 persennya. Wajar jika mereka sampai menempuh berbagai cara dan upaya agar menang, mulai dari menyewa konsultan politik, hingga pergi ke dukun atau guru spiritual. Bahkan, banyak caleg mengaku menggunakan kekuatan spiritual dengan alasan “membentengi diri” demi mencapai tujuan.
Inilah sebabnya, setiap tahun politik tiba, para dukun politik mendadak laris di mana-mana. Banyak dari para kandidat tergiur sebab jika rakyat sudah terpikat, kemenangan jelas di depan mata. Bayangkan, sambil membaca mantra dan memegang jimat, mereka bertarung demi bisa menjabat. Astagfirullah.
Demokrasi Menyuburkan Praktik Syirik
Pertanyaannya, mengapa di negeri mayoritas muslim ini, justru banyak caleg yang main dukun? Pertama, tentu karena lemahnya iman para kandidat. Walaupun banyak yang KTP-nya Islam, tetapi kenyataannya mereka sangat jauh dari ajaran agama. Mereka bahkan tidak paham tujuan dari penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Taala.
Ini karena sistem kehidupan sekulerlah yang menjadikan tujuan hidup mereka sebatas pada perolehan materi. Standar kebahagiaannya pun hanya seputar perolehan jabatan dan harta. Menjadi alasan terlogis untuk mengikuti kontestasi dengan rela melakukan segala cara, termasuk perbuatan syirik tadi. Sedangkan dalam Islam telah jelas, dosa syirik tidak akan terampuni.
Kedua, sistem politik demokrasi menyuburkan praktik syirik. Demokrasi menjadikan suara rakyat sebagai suara Tuhan. Rakyatlah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Kedudukan ayat-ayat konstitusi buatan manusia berada di atas ayat-ayat kitab suci kalam Ilahi. Alhasil, ayat suci “harus” disesuaikan dengan ayat konstitusi. Bukankah ini adalah salah satu bentuk kemusyrikan?
Agama pun sekadar dijadikan alat untuk politik identitas. Kita bisa lihat, betapa banyak dari para kandidat yang mendadak “saleh”. Pergi salat, pakai kopiah atau hijab, hingga menyambangi banyak pesantren untuk sowan pada kiai dan para santri. Semua itu demi mengambil hati. Syariatnya? Malah dibuang dan diolok-olok. Ajaran Khilafah, misalnya, malah dianggap intoleran dan radikal.
Selain itu, demokrasi pun menjamin empat kebebasan, yakni beragama, berpendapat, bertingkah laku, dan berpemilikan. Jaminan kebebasan beragama dan bertingkah laku menjadikan siapa saja berhak melakukan apa pun, termasuk perbuatan yang melanggar syariat-Nya. Bukankah praktik syirik dukun politik merupakan hal yang diharamkan dalam agama?
Syirik, Dosa Besar
Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Swt. dengan sesuatu atau seseorang selain-Nya. Mendatangi dukun untuk meminta bantuan jin atau lainnya adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh-Nya. Alhasil, jika para kandidat memahami agama, ia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan itu sebab tidak ada ampunan bagi mereka yang melakukan perbuatan syirik.
“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya “hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (QS Lukman (31): 13).
Namun, selain mendatangi dukun, aktivitas parlemen dalam demokrasi pun ternyata merupakan bentuk kemusyrikan. Dalam sistem ini, manusia merasa berhak menghukumi, mengatur, dan menetapkan hukum sekalipun bertentangan dengan aturan-Nya. Dari sini dapat diketahui bahwa bagi penganutnya, demokrasi seolah “Rabb” yang berhak menetapkan syariat. Sungguh, ini merupakan sebuah kekufuran yang nyata.
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Ma’idah: 50).
“Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (QS Al-Ma’idah: 44).
Khatimah
Dengan demikian, yang harusnya dihilangkan bukan hanya praktik syirik mendatangi dukun. Lebih dari itu, kaum muslim harus berjuang menghilangkan sistem kufur demokrasi lalu menggantinya dengan sistem sahih, yakni Khilafah Islamiah. Ini karena demokrasi telah jelas melanggengkan bentuk kemusyrikan, sedangkan sistem Khilafah akan menghilangkannya, apa pun bentuknya.
Kontestasi dalam sistem Islam akan bersih dari praktik syirik, tupoksi penguasa yang menetapkan hukumnya pun akan berdasarkan pada syariat-Nya. Inilah jaminan adanya kehidupan yang diberkahi dari langit dan bumi. Sebab rakyat dan penguasanya sama-sama ingin beriman dan bertakwa.
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf (7): 96). [MNews/Gz]
