Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Mendengar kata “bansos”, pasti erat kaitannya dengan bantuan yang pemerintah berikan untuk kelompok masyarakat tertentu. Bansos merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah melalui daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya selektif dan tidak secara terus-menerus. Bansos diberikan melalui penjaringan khusus dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan risiko sosial.
Ketentuan mengenai bansos diatur dalam UU 14/2019 tentang Pekerja Sosial. Peraturan ini mengubah UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut UU tersebut, pemberian bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial.
Tahun ini, anggaran bansos menjadi sorotan. Untuk 2024, Kemenkeu mengalokasikan anggaran perlinsos dalam APBN sebesar Rp496,8 triliun. Nilai ini meningkat 12,02% yoy dibandingkan realisasi 2023 sebesar Rp443,5 triliun. (Katadata, 31-1-2024).
Pertanyaannya, mampukah bansos mewujudkan kesejahteraan rakyat?
Catatan Merah
Terlepas dari isu politik yang bergulir, kenaikan anggaran bansos sejatinya mengonfirmasi banyak hal dari kinerja pemerintah selama ini.
Pertama, pemerintah tampak gagal mengentaskan kemiskinan. Bukankah pemberian bansos mengisyaratkan bahwa masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan? Terdapat 20 juta lebih kelompok penerima manfaat (KPM) yang mendapat bansos dari pemerintah. Artinya, ada 20 juta lebih masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS 2023, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang. Ini baru yang terdata. Bagaimana dengan yang tidak terdata?
Kedua, kenaikan anggaran bansos menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memberi solusi lain selain bansos dalam menyelesaikan problem kemiskinan. Ratusan triliun untuk bansos sekalipun, tetap tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesejahteraan. Ini karena penyebab rakyat miskin sejatinya adalah sistem kapitalisme yang membuat kesenjangan sosial makin menganga.
Ketiga, kebijakan bansos hanyalah meredakan nyeri sesaat. Apalah artinya bansos jika kebijakan pemerintah justru menambah beban ekonomi rakyat? Bansos beredar agar roda perekonomian berjalan, tetapi pemerintah tampaknya lupa diri bahwa kebijakan negara dengan sistem kapitalismelah yang membuat rakyat masih jauh dari kesejahteraan. Coba bayangkan, rakyat dapat bansos, tetapi segala rupa dipajakkan. Harga pangan naik, begitu juga dengan berbagai tarif publik, seperti listrik, air, BBM, dan sebagainya.
Keempat, data penduduk miskin yang dirilis BPS sejatinya tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Dalam kapitalisme, perhitungan kemiskinan dihitung berdasarkan pendapatan per kapita, bukan per kepala. Apakah mungkin hitungan per kapita ini menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat per kepala? Laporan Credit Suisse yang bertajuk Global Wealth Report 2018 menunjukkan bahwa 10 orang paling tajir di Indonesia menguasai 75,3% total kekayaan penduduk dewasa. Sementara itu, 1% orang terkaya Indonesia mendominasi 46% total kekayaan penduduk dewasa.
Dalam rentang 2021—2022 saja, jumlah orang kaya di Indonesia melonjak dari 82.012 orang menjadi 134.015 orang. Bahkan, laporan The Wealth Report 2022 yang dipublikasikan Knight Frank per 1 Maret 2022 saat itu mengatakan jumlah orang kaya di Indonesia akan naik 63% dalam lima tahun mendatang.
Oleh karenanya, bansos tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Lalu, jika tidak dengan bansos, adakah solusi lainnya? Terkait hal ini, sesungguhnya jawabannya ada pada sistem Islam yang memberikan mekanisme penyelesaian masalah fundamental kemiskinan dengan solusi mendasar.
Solusi Fundamental
Dalam pandangan Islam, bantuan sosial tidak menjadi solusi andalan dalam menyelesaikan setiap masalah perekonomian. Kemiskinan hari ini lebih diakibatkan kemiskinan sistemis akibat penerapan ideologi kapitalisme. Dalam Islam, rakyat miskin atau susah mungkin ada, tetapi jumlahnya sangatlah minim. Perlakuan terhadap mereka didasarkan pada pengaturan Islam. Lantas, bagaimana mekanisme Islam mengatasi masalah kemiskinan?
Pertama, negara menjamin kebutuhan primer. Jaminan yang dimaksud bukan berarti negara membagikan secara gratis makanan, pakaian, atau rumah kepada rakyat setiap saat, hingga membuat rakyat bermalas-malasan karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Maksud dari jaminan tersebut diwujudkan dengan pengaturan yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan, di antaranya sebagai berikut.
Islam mewajibkan laki-laki untuk menafkahi diri dan keluarganya. Allah Swt. berfirman, “Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf.” (QS Al-Baqarah [2]: 233).
Jika kepala keluarga terhalang mencari nafkah, seperti meninggal, cacat mental atau fisik, sakit-sakitan, usia lanjut, dan sebagainya, kewajiban nafkah tersebut dibebankan kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan darah.
Selanjutnya, negara wajib membantu rakyat miskin. Jika seseorang tidak memiliki kerabat atau memiliki kerabat, tetapi hidupnya pas-pasan, maka pihak yang berkewajiban memberinya nafkah adalah baitulmal (kas negara). Dengan kata lain, negara berkewajiban memenuhi kebutuhannya.
Jika kas negara kosong, kewajiban nafkah beralih ke kaum muslim secara kolektif. Allah Taala berfirman, “Di dalam harta mereka, terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta yang tidak mendapatkan bagian.” (QS Adz-Dzariyat [51]: 19).
Mekanisme kedua, pengelolaan kepemilikan. Ada tiga aspek kepemilikan dalam Islam, yaitu, individu, umum, dan negara. Kepemilikan individu memungkinkan siapa pun mencari harta untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang dibolehkan Islam. Adapun kepemilikan umum dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, yaitu bisa berupa harga murah, bahkan gratis. Harta milik umum ini berupa barang tambang, minyak, sungai, danau, hutan, jalan umum, listrik, dll. Harta ini wajib dikelola negara dan tidak boleh diswastanisasi dan diprivatisasi sebagaimana praktik dalam kapitalisme.
Ketiga, distribusi kekayaan yang merata. Negara berkewajiban secara langsung melakukan pendistribusian harta kepada individu rakyat yang membutuhkan. Contohnya, negara memberikan sebidang tanah kepada seseorang yang mampu untuk mengelolanya. Bahkan, setiap individu berhak menghidupkan tanah mati, dengan menggarapnya—yang dengan cara itu ia berhak memilikinya. Sebaliknya, negara berhak mengambil tanah pertanian yang ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut oleh pemiliknya. Pengaturan ini akan mewujudkan distribusi kekayaan, sekaligus menciptakan produktivitas SDA dan SDM yang dengan sendirinya dapat mengatasi masalah kemiskinan.
Keempat, penyediaan lapangan kerja. Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja, terutama untuk laki-laki karena merekalah pencari nafkah bagi keluarganya. Negara membolehkan perempuan berperan dalam ranah publik, seperti dokter, perawat, guru, dll., tetapi tugas perempuan sebagai ibu dan pengurus rumah suaminya tetap menjadi kewajiban utama yang harus ditunaikan dengan sempurna.
Kelima, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan. Masalah kemiskinan biasanya juga disebabkan tingkat pendidikan rendah yang berpengaruh pada kualitas SDM. Di sinilah peran negara dengan sistem Islam (Khilafah) untuk menyelenggarakan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Demikian pula dengan layanan kesehatan yang diberikan secara cuma-cuma. Ini karena pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan primer yang wajib untuk negara penuhi.
Khatimah
Islam telah mengatur secara terperinci upaya mengatasi kemiskinan struktural dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat. Jika semua mekanisme ini berlaku, tidak perlu ada bansos. Kalaulah ada, sifatnya temporal dan diberikan kepada mereka yang benar-benar terkategori miskin atau fakir menurut pandangan Islam. Mekanisme ini hanya akan berjalan tatkala Islam diterapkan dalam bingkai Khilafah. [MNews/Gz]
