![[Kabar] Skema Pembayaran UKT dengan Pinjol, Pakar: Memprihatinkan!](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/11/pinjol.jpg)
Muslimah News, NASIONAL—Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar aksi protes terhadap kebijakan kampus ITB yang menawarkan skema pembayaran uang kuliah dengan cicilan via pinjaman online (pinjol), Senin 29 Januari lalu. Aksi diawali dengan menggelar longmarch dari kampus ITB Ganesha menuju Gedung Rektorat.
Menurut Ketua Kabinet KM ITB Muhammad Yogi Syahputra, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes mahasiswa terhadap kebijakan terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Mahasiswa, kata Yogi, menuntut jaminan pemenuhan hak pendidkan mahasiswa. Selain itu, Yogi meminta pihak kampus untuk menghapus opsi pembayaran UKT dengan cicilan via pinjol.
Memprihatinkan
Menyikapi hal di atas, pakar ekonomi syariah Dr. Arim Nasim menilai kondisi dunia pendidikan makin memprihatinkan.
“Kalau terkait masalah keterlibatan pinjol dalam pembayaran cicilan UKT mahasiswa, memang makin memprihatinkan dan saya melihatnya ini akibat langsung dari dua hal,” ungkapnya di Kabar Petang: “Kisruh UKT Pakai Pinjol” melalui kanal Khilafah News, Kamis (1-2-2024).
Pertama, sebutnya, ini dampak langsung dari kebijakan pemerintah terkait dengan liberalisasi atau swastanisasi pendidikan yang secara perlahan tetapi pasti pemerintah melepaskan dunia pendidikan dari sisi pembiayaannya ke pihak swasta.
“Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diharuskan mencari dana sendiri. Ketika PTN mencari dana sendiri, maka dana yang paling mudah didapatkan itu dari mahasiswa. Dampaknya, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahal. Sisi lain, kita melihat kondisi ekonomi makin memburuk, banyak mahasiswa kesulitan membayar SPP,” ulasnya.
Kedua, lanjutnya, ini dampak langsung dari pemimpin (baca: rektor) yang berpikir sekuler, tidak peduli halal dan haram, yang penting uang masuk walaupun berasal dari pinjol.
“Pinjol itu kan bukan pinjaman sosial, tetapi pinjaman bisnis yang pasti ada bunganya. Ini menjerumuskan mahasiswa kepada praktik ribawi,” sesalnya.
Menambah Masalah
Dalam penilaian Arim, pinjol ini akan menambah masalah mahasiswa. “Namanya pinjaman itu tidak selalu lancar. Mahasiswa bisa jadi kesulitan membayar pokok maupun bunganya. Ini saya kira akan membuat mahasiswa stres. Dampak lebih lanjut mereka tidak akan fokus belajar karena harus mencari dana untuk membayar utang. Ini akan memunculkan masalah baru,” urainya.
Ketika mahasiswa disibukkan dengan kegiatan mencari uang, kata Arim, mahasiswa akan kehilangan sikap kritis terhadap kebijakan rezim. “Mereka akan terjebak dengan permainan deal-deal politik. Mungkin SPP akan dibantu, tetapi tidak boleh kritis dengan kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat atau merugikan mahasiswa,” ujarnya khawatir.
Ia menambahkan, belum lagi jika pemberi pinjaman menggunakan cara-cara intimidasi, ini akan makin menambah masalah.
Dalam pandangan Arim, anggaran pendidikan yang ditetapkan APBN sebesar 20% atau sekitar Rp600 triliun di 2024 ini sangat kecil dibanding dengan anggaran untuk membayar bunga utang negara yang mencapai Rp497 triliun.
Besarnya bunga utang yang harus dibayar negara ini, terang Arim, menyebabkan anggaran untuk kepentingan rakyat banyak berupa subsidi itu terus dikurangi.
“Akhirnya perguruan tinggi disuruh mencari dana sendiri untuk menutupi kekurangan dari anggaran pemerintah yang memang terbatas,” kritiknya.
Menurut Arim, perekonomian Indonesia yang morat-marit ini termasuk liberalisasi dan swastanisasi pendidikan itu dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis yang berbasis ribawi yang menyebabkan Indonesia terjebak utang.
“Oleh karena itu, saya melihat bukan hanya pinjol yang harus dihapuskan, tetapi juga praktik-praktik ribawi, termasuk utang negara harus dihentikan,” pungkasnya. [MNews/IA]
