Benarkah KEK Mewujudkan Kesejahteraan bagi Rakyat?

Benarkah KEK Mewujudkan Kesejahteraan bagi Rakyat?

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Pada akhir 2023, Indonesia memiliki 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang fokus pada industri dan pariwisata. Dari 20 KEK tersebut, 10 fokus pada pariwisata dan 10 sisanya fokus pada manufaktur. Dalam bidang industri manufaktur, terdapat KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Nongsa, dan KEK Galang Batang. Sedangkan dalam bidang pariwisata, ada KEK Tanjung Lesung, KEK Lido, KEK Sanur, KEK Penyu Bali, dan KEK Tanjung Keyalang.

Semua KEK ini diharapkan mampu memberi dampak ekonomi, seperti meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja yang berimplikasi pada serapan tenaga kerja, terbentuknya pusat-pusat perekonomian baru, termasuk memajukan dan memberdayakan UMKM di suatu wilayah. Benarkah KEK membawa kehidupan masyarakat lebih sejahtera?

Dampak KEK

Sejak regulasi UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus diterbitkan, pemerintah sangat gencar membuka peluang investasi asing. Ini jelas berdampak bagi masyarakat lokal yang wilayahnya masuk dalam KEK. Apa saja dampaknya?

Pertama, menguntungkan asing dan kapitalis. Dalam UU KEK pasal 5 ayat 1 berbunyi, “Pembentukan KEK dapat diusulkan oleh badan usaha, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi kepada Dewan Nasional”. Ini berarti pemerintah daerah memiliki peluang besar menggaet investor atau pemilik modal untuk mengembangkan wilayah atau kawasan khusus dengan infrastruktur lengkap dan modern.

Sebagaimana kita ketahui, tidak ada investasi tanpa timbal balik yang menguntungkan. Contohnya KEK Tanjung Kelayang yang ada di Kabupaten Belitung. Sebagai bagian dari Belitong UNESCO Global Geopark, KEK Tanjung Kelayang diincar sebagai target captive market karena secara geografis berada di antara Jakarta dan Singapura.

ingga saat ini, KEK Tanjung Kelayang sudah berhasil menarik investasi dengan menghadirkan jaringan hotel internasional, yaitu Sheraton Belitung Resort. Dalam pembangunan KEK Tanjung Kelayang, terdapat tiga investor asing yang menanamkan nilai investasi mencapai Rp14,1 triliun.

Selain asing, kapitalis swasta juga ketiban untung dengan proyek ini. Contohnya KEK Lido. KEK MNC Lido City dimiliki sepenuhnya oleh KPIG yang berdiri di atas lahan 3.000 hektare. MNC Lido City dikelilingi oleh populasi lebih dari 70 juta jiwa dan akses langsung jalan tol dari Jakarta.

Sejak awal, penetapan KEK Lido menuai pro dan kontra, terutama bagi aktivis dan pengamat lingkungan. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB University Dr. Ernan Rustiadi menilai bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Lido di Bogor, Jawa Barat, tidak boleh mengonversi kawasan hutan.

Perlu diketahui, KEK Lido bersinggungan dengan kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung dan konservasi. Sebelum menjadi KEK, warga biasanya memanfaatkan kawasan ini untuk kegiatan wisata alam. Jika sudah menjadi KEK, maka ruang hidup dan akses warga di wilayah ini akan terbatas.

Kedua, terjadi eksploitasi SDA. Pembangunan mayoritas KEK membutuhkan lahan yang sangat luas. Jika ada lahan penduduk yang masuk dalam kawasan tersebut, kebanyakan selalu berakhir dengan penggusuran dengan ganti rugi lahan. Selain itu, di balik keindahan pembangunan KEK yang memiliki kesan infrastruktur yang megah, berkelas, dan canggih, ada SDA yang tereksploitasi.

Pasal 4 UU KEK menyatakan bahwa KEK harus terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau berdekatan dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau pada wilayah potensi sumber daya unggulan. Contoh nyatanya adalah KEK Galang Batang di Kepulauan Riau.

KEK Galang Batang dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang, seperti bauksit dan produk turunannya, baik dari refinery maupun proses smelter. Pengolahan tersebut dilakukan oleh PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK. PT BAI merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang berasal dari Kota Nanshang, Cina.

Sebagai informasi, bauksit merupakan bahan baku untuk industri aluminium. Bauksit diolah melalui empat tahapan guna menghasilkan alumina. Alumina yang diproduksi PT BAI merupakan smelter grade alumina (SGA). Alumina jenis ini adalah bahan baku aluminium ingot yang diperlukan oleh industri-industri besar, seperti pesawat terbang, kereta api, dan mobil. (Kompas, 25-1-2022).

Dari sini jelas sekali terjadi eksploitasi hasil tambang karena pengolahan dan pengelolaannya diserahkan pada asing. Para kapitalis pasti merasa beruntung diberi angin segar membangun KEK dengan restu pemerintah. Apa yang rakyat dapat dari kerja sama tersebut?

Kalaulah tercipta lapangan kerja, tetap saja rakyat hanya jadi buruh di tengah limpahan SDA yang potensial. Keuntungan besar tetap mengalir ke perusahaan-perusahaan asing yang menjadi pengelola SDA tersebut.

Ketiga, tidak signifikan menyerap tenaga kerja. Berdasarkan laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sepanjang 2022 tercatat sebesar Rp1.207,2 triliun atau 100,6%. Dari realisasi investasi didapatkan, total jumlah tenaga kerja Indonesia pada Januari—Desember 2022 yang berhasil diserap hanya mencapai 1.305.001 orang. Jumlah tenaga kerja itu terdiri dari proyek PMDN sebanyak 759.738 orang (58,2%) dan proyek PMA sebanyak 545.263 orang (41,8%).

Meski pada 2022 terjadi peningkatan serapan tenaga kerja, tetapi ini belum mampu menutupi tingginya angka pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2022 mencapai 5,86% atau 8,4 juta orang dari total angkatan kerja nasional. Investasi tinggi tidak selalu berkorelasi pada pengurangan angka pengangguran.

Berdasarkan fakta di atas, pembangunan KEK memiliki dampak negatif secara langsung bagi masyarakat lokal. Banyak yang tanahnya tergusur dan ruang hidupnya terganggu akibat pembangunan proyek atas nama negara. Imbasnya, pola kehidupan masyarakat di sekitar kawasan jelas berubah seiring bergantinya wilayah mereka menjadi proyek KEK. Misalnya, para nelayan yang tidak lagi bisa leluasa melaut karena laut sudah menjadi destinasi wisata yang masuk program PSN atau KEK.

Inilah konsekuensi penerapan sistem kapitalisme liberal. Investasi dilakukan besar-besaran demi menggenjot pemasukan dari sektor pariwisata dan industri manufaktur. Jika KEK dianggap mewujudkan kesejahteraan rakyat, rakyat mana yang dimaksud?

Pembangunan dalam Islam

Pembangunan merupakan hal penting dalam membangun perekonomian maju. Beberapa contoh pembangunan dalam bentuk fisik antara lain jalan, jalan tol, stadion, jembatan, konstruksi bangunan, jaringan listrik, bendungan, dan sebagainya.

Dalam Islam, pembangunan haruslah memberikan dampak positif yang besar bagi kehidupan masyarakat. Ini karena salah satu kewajiban negara adalah menyediakan infrastruktur publik yang dapat diakses masyarakat luas.

Pada masa kekhalifahan Islam, pembangunan infrastruktur berjalan pesat. Jalan-jalan di Kota Baghdad, Irak (pada abad ke-8) saat itu sudah terlapisi aspal. Pembangunan jalan beraspal itu terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur pada 762 M, sedangkan Eropa baru membangun jalan pada abad ke-18.

Khalifah Umar bin Khaththab juga pernah mendanai pembangunan infrastruktur melalui anggaran khusus di baitulmal. Islam tidak akan mengalokasikan pembiayaan infrastruktur dengan jalan utang atau investasi asing. Negara akan memodali secara penuh pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dananya berasal dari kas baitulmal yang terdiri dari harta fai, ganimah, anfal, usyur, khumus, rikaz, zakat, jizyah, kharaj, serta pengelolaan barang tambang.

Setiap kepemilikan umum, baik berupa SDA atau fasilitas publik, harus dikelola negara dan rakyat dapat memanfaatkannya secara gratis atau dengan harga yang murah dan terjangkau. Negara juga akan memenuhi kebutuhan rakyat dengan cara memberikan kemudahan bagi rakyat untuk bekerja, seperti memberi insentif modal usaha, membuka lapangan kerja, memberikan tanah mati untuk dikelola, dan sebagainya. 

Dengan demikian, negara tidak akan menjadikan pariwisata sebagai sumber devisa. Destinasi wisata dalam Islam bertujuan untuk syiar dakwah dalam rangka mengenalkan Islam dan meningkatkan keimanan atas keagungan Allah Taala, sang Pencipta alam.

Inilah kehebatan Islam tatkala diterapkan dalam kehidupan. Bukan hanya berdampak positif bagi manusia, tetapi juga alam dan lingkungan sekitarnya. Wallahualam. [MNews/Gz]

#KapitalismeSengsarakanUmat #KhilafahPerisaiHakiki #IslamSolusi #Khilafah

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *