Penulis: Dr. Rini Syafri
Muslimah News, FOKUS — Climate change atau krisis iklim menjadi sorotan global hari ini. Hanya saja, ketika ditinjau dari aspek penyebabnya, yakni industrialisasi yang berkonsekuensi pada deforestasi dan pembakaran energi fosil di luar batas, serta bahaya krisis iklim itu sendiri, maka persoalan climate change harus dilihat sebagai cerminan puncak krisis sistem kehidupan sekularisme dan peradaban kapitalisme sebagai ruang kehidupan bani insan. Terlebih, solusi kapitalistik energi biofuel sawit yang pekat nuasan politik oligarki justru memperburuk keadaan.
Artinya, climate change sejatinya adalah lonceng kematian kapitalisme dan alarm bagi rezim demokrasi, di tengah kerinduan senyap alam semesta terhadap sistem kehidupan Sang Penciptanya, Allah ‘Azza wa Jalla. Tidak hanya itu, climate change merupakan pesan kuat betapa begitu urgennya mengembalikan kehidupan Islam sebagai perisai bagi Indonesia dan dunia.
Akibat Deforestasi
Deforestasi atau penyusutan hutan alam adalah penyebab krisis iklim, di samping penggunaan energi fosil untuk industrialisasi. Mengakibatkan kenaikan suhu bumi selama dua abad terakhir akibat peningkatan emisi gas rumah kaca.[1]
Deforestasi mengakibatkan terus berkurangnya luas ekosistem hutan alam yang berfungsi sebagai paru-paru planet bumi, penyerap, dan penyimpan karbon. Pada tingkat dunia, hutan seluas 4,06 miliar hektare yang merupakan 31% dari daratan global tersisa hanya 420 juta hektare akibat deforestasi periode 1990—2020.[2],[3]
Sementara itu, kondisi di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan. Riau, Kaltim, Kalbar, dan Kalteng adalah empat penyumbang teratas hilangnya hutan primer dunia dengan laju deforestasi 3,8 juta hektare per tahun.[4],[5]
Adapun terjadinya krisis ruang kehidupan yang menyertai deforestasi adalah karena hutan alam juga sebagai habitat sebagian besar spesies tumbuhan dan hewan darat yang kehidupan sehari-hari bani insan tergantung padanya. Khususnya bagi 34% desa di Indonesia yang berada di perbatasan atau dalam kawasan hutan berpenghuni jutaan jiwa, termasuk perempuan dan anak.[6]
Krisis ruang hidup melingkupi seiring memburuknya akses pemenuhan berbagai kebutuhan dasar di tengah abainya negara terhadap perkara ini. Dari air bersih, pangan, obat-obatan, pekerjaan, hingga terusir dari tempat tinggal oleh tekanan konflik lahan yang pada 2020 saja ada 40 kasus dan sebagian besar telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya.[7] Akan tetapi, rezim oligarki gagal menyolusi.
Akibat Industrialisasi
Industrialisasi yang mengakibatkan pembakaran bahan bakar fosil secara berlebihan faktanya adalah proses perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekuler peradaban kapitalisme yang menjadikan pertumbuhan ekonomi dan aspek materi sebagai inti.[8] Oleh karenanya, industrialisasi identik dengan eksploitasi SDA secara rakus.
Pada titik ini, krisis ruang kehidupan generasi oleh industrialisasi menjadi konsekuensi logis karena penambangan SDA dalam bingkai industrialisasi kapitalisme tidak saja mengakibatkan masyarakat yang bermukim di area penambangan kesulitan mengakses pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Mereka juga mengalami pergeseran nilai-nilai kehidupan ke arah sekularisme kapitalisme yang lebih dalam, di samping disertai konflik kepemilikan lahan yang diwarnai intimidasi hingga pengusiran.
Ada puluhan bahkan ribuan konflik yang menyertai penambangan. Konflik yang relatif hangat adalah konflik lahan Pulau Rempang yang terjadi karena kepentingan penambangan pasir kuarsa atau pasir silika untuk industri chip semikonduktor yang dibutuhkan untuk kesuksesan agenda revolusi industri RI 4.0, khususnya untuk teknologi komunikasi, otomotif, dan elektronik. [9],[10]
Selain itu, industrialisasi identik dengan urbanisasi dan keberadaan kota urban dengan segala kompleksitas khas perkotaan peradaban kapitalismenya telah merenggut ruang hidup generasi. Misalnya, buruknya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti air bersih, tempat tinggal dan kesehatan, hingga kebutuhan mental seiring kekerasan mental ketika terjadi konflik lahan dan penggusuran.
Akibat Krisis Iklim
Krisis ruang kehidupan hidup generasi akibat industrialisasi makin diperburuk oleh adanya krisis iklim. Kenaikan suhu bumi memperparah krisis kesehatan, pangan, dan air bersih. Ancaman krisis kesehatan yang lebih parah ini dipaparkan dalam Jurnal The Lancet November 2023. Secara global, pada 2022, sebanyak 735 juta orang menghadapi kelaparan dan pada 2021 sebanyak 3,1 miliar orang (42%) tidak mampu membeli makanan sehat. Angka ini bakal melonjak jika kenaikan suhu terus berlanjut.[11]
Tidak hanya itu, krisis ruang hidup generasi juga diperburuk oleh peningkatan bencana hidrometeorologi akibat kenaikan suhu bumi. Sepanjang 2021, ada 390 bencana alam yang terkait perubahan iklim melanda dunia. Angka tersebut meningkat 5,7% dibandingkan tahun sebelumnya dan melesat 5,7% dibandingkan satu dekade sebelumnya.
Di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dipublikasi di jurnal Nature per akhir Juni 2022, sebanyak 75,7 juta penduduk Indonesia berisiko terpapar banjir besar. Jumlah tersebut hampir sepertiga jumlah penduduk Indonesia.[12]
Akibat Agenda Iklim Global
Hal ini begitu nyata sehubungan suhu bumi terus meningkat selama satu dekade terakhir. Ini sejak diadopsinya Perjanjian Paris pada 2015 oleh 196 negara hingga saat ini yang berisi sejumlah agenda, di antaranya mitigasi.
Berdasarkan data European Commission, total emisi gas rumah kaca global mencapai 53,79 gigaton setara karbon dioksida (Gt CO₂e). Jumlah tersebut meningkat 1,4 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 53,06 Gt CO₂e. Indonesia menempati urutan ketujuh dengan emisi gas rumah kaca sebesar 1,24 Gt CO₂e.[13]
Selain itu juga tampak dari peningkatan laju penyusutan hutan alam per tahun secara global dari dari 7,1 juta hektare periode 2000—2013 menjadi 10 juta hektare periode pada 2015—2020. Pada periode 2000—2019, Indonesia sendiri telah kehilangan hutan alam mencapai 2,81 juta hektare yang didominasi provinsi kaya hutan (1,85 juta hektare).
Peningkatan itu dipertegas oleh kenaikan hutan yang hilang, khususnya pada periode 2011—2019 yang naik hingga menjadi 4,8 juta hektare dibandingkan periode sebelumnya (2003—2011) dengan luasan 2,45 juta hektare.[14]
Di samping itu, nol emisi karbon dengan beralih pada energi baru terbarukan hanyalah ilusi. Misal, biofuel minyak sawit justru makin meningkatkan emisi gas rumah kaca akibat pembakaran hutan dan lahan gambut. Menyumbang 7% total emisi gas rumah kaca global pada 2019—2020.[15]
Bahkan, biofuel sawit berakibat peningkatan deforestasi satu dekade terakhir dengan pelegalan deforestasi berupa pemberian hak konsesi, yaitu 91.074 hektare kebun sawit di kawasan konservasi dan 115.119 hektare di kawasan hutan lindung. Sementara itu, seiring deforestasi untuk kebun sawit, konflik agraria kian meningkat dari tahun ke tahun. Riau menjadi daerah dengan kerawanan konflik tertinggi.[16],[17]
Tragisnya, meski demikian, pada COP28 tahun ini, pemerintah justru memperkuat komitmennya terhadap agenda iklim kapitalisme tersebut, baik program energi baru terbarukan, aksi iklim berbasis lahan, penerapan teknologi, maupun peningkatan kesejahteraan.[18] Tersebab spiritnya kapitalisme, dapat dipastikan semua ini justru makin memperparah krisis ruang hidup generasi.
Kapitalisme sebagai Akar Masalah
Aktivitas manusia adalah pendorong utama perubahan iklim. Ditegaskan di dalam situs resmi UN, “… But since the 1800s, human activities have been the main driver of climate change. …. ( … Namun, sejak 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim. ….).
Berhubung aktivitas manusia tidak terlepas dari cara pandangnya tentang kehidupan, juga rentang waktu kenaikan suhu global sejak 1800-an hingga saat ini ketika dunia berada dalam kendali kapitalisme, maka dapat dikatakan faktor pendorong utama perubahan iklim hari ini adalah sistem kehidupan sekularisme dan peradaban kapitalisme, khususnya sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi dengan politik kekuasaannya yang menjadi ruang subur politik oligarki.
Hal ini ditegaskan Masoud Movahed, peneliti ekonomi di New York University, “Pertumbuhan dan konsumerisme adalah inti sistem ekonomi kapitalisme. Tuntutan untuk terus meningkatkan produksi dan konsumsi telah mendorong eksploitasi SDA secara besar-besaran. Demi menekan biaya produksi dan memenangkan persaingan, para korporat tidak segan-segan mengorbankan kelestarian lingkungan.”[20]
Pernyataan senada disampaikan oleh Jeffrey D. Sachs, profesor di Colombia University . Ditegaskannya, “Sistem kapitalisme global kita saat ini cacat, meski ia menghasilkan kekayaan yang luar biasa dan pertumbuhan ekonomi di hampir semua wilayah dunia, tetapi juga memprioritaskan keuntungan di atas manusia dan praktik konsumsi yang berbahaya di atas kebutuhan planet bumi kita.”[21]
Bahkan, pada sistem kehidupan kapitalisme, deforestasi dilegalkan negara dengan pemberian hak konsesi, khususnya ketika negara mengadopsi agenda iklim global energi biofuel sawit sebagai solusi.
Pada saat yang sama, politik kekuasaan demokrasi—berupa peran negara sebagai pembuat aturan bagi kepentingan korporasi, konsep pembangunan P3s, desentralisasi kekuasaan, dan anggaran berbasis kinerja—menjadi ruang subur politik oligarki yang menjadikan hutan dan konflik di wilayah hutan dan pertambangan dimenangkan pemilik korporasi. Sementara itu, industrialisasi tidak terpisahkan dari kapitalisme itu sendiri.
Jelaslah, kapitalisme paling bertanggung jawab atas krisis iklim dan terampasnya ruang hidup generasi. Tuntutan logis bagi negeri ini dan dunia adalah kembali pada sistem kehidupan yang berasal dari Zat Pencipta planet bumi, insan, alam semesta, dan kehidupan. Terlebih lagi ia merupakan tuntutan syarak
Firman-Nya, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Ruum: 41).
Urgensi Kehadiran Perisai Hakiki
Fakta saintifik menunjukkan planet bumi adalah satu-satunya planet kehidupan bani insan. Bahkan, perkara ini ditegaskan oleh Allah Taala, “Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.” (QS Al-Mursalat: 77).
Allah Taala juga menciptakan planet bumi dan segala isinya dengan ukuran masing-masing sehingga serasi dan harmoni satu sama lain. “Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.” (QS Al Qamar: 49).
Tidak hanya itu Allah “Azza wa Jalla juga menyediakan seperangkat aturan kehidupan berupa sistem kehidupan Islam agar planet bumi lestari. Hal itu melalui keberadaan peradaban dan masyarakat Islam sebagai satu-satunya ruang kehidupan yang memuliakan dan menyejahterakan bani insan, bahkan seluruh alam.
Aktivitas kehidupan insan dalam masyarakat Islam terikat dengan syariat dalam rangkai meraih rida-Nya. Inilah puncak kebahagiaan tertinggi yang harus diwujudkan penuh kesungguhan oleh setiap anggota masyarakat, termasuk penguasa. Alhasil, nilai materi, moral, spiritual, dan kemanusiaan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan, bisa terwujud secara serasi.
Di sisi lain, negara hadir bagi pencapaian tujuan keberadaan masyarakat Islam hingga puncaknya, yakni terpeliharanya agama, akal, jiwa, harta, keturunan, dan negara itu sendiri. Artinya, penerapan sistem kehidupan Islam dan keberadaan masyarakat Islam dengan sendirinya akan mengakhiri krisis ruang kehidupan generasi, termasuk aktivitas deforestasi, industrialisasi, dan politik energi biofuel sawit yang turut bertanggung jawab atas krisis iklim.
Sungguh, konsep sekularisme kapitalisme bertentangan dengan tujuan keberadaan masyarakat Islam dan paradigma, serta konsep yang menyertainya. Khususnya pada konsep hutan sebagai milik umum. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yakni air, rumput, dan api. Harganya adalah haram.” (HR Ibnu Majah).
Barang tambang dengan deposit berlimpah juga berstatus milik umum. Ini ditegaskan dalam HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi tentang perbuatan Rasulullah saw. yang mencabut pemberian tambang garam karena depositnya yang melimpah.
Sementara itu, aspek yang membahayakan kehidupan harus disterilkan dalam pengelolaannya, termasuk pemberian hak konsesi. Ini ditegaskan Rasulullah saw., “Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain.” (HR Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah). Juga sabdanya, “Tidak ada hima, kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.” (HR An-Nasa’i).
Hal ini selaras dengan konsep keberadaan negara sebagai perisai dari segala kerusakan. Negara adalah pihak yang berada di garda terdepan, pencegah segala perkara yang akan menjauhkan masyarakat dari tujuan keberadaan masyarakat Islam.
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya seorang imam itu [laksana] perisai. Ia akan dijadikan perisai yang orang-orang akan berperang di belakangnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Dengan demikian, negara berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung dan penuh atas pengurusan kehidupan mereka, termasuk perkara pengelolaan SDA, seperti hutan, barang tambang, dan lahan.
Bukan hanya bisa menjaga kelestarian, tetapi juga berfaedah maksimal bagi kehidupan masyarakat. Ini karena negara menjadi pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjamin pemenuhan kebutuhan hidup, yakni sandang, pangan, pemukiman, dan perumahan sebagai kebutuhan pokok individu. Juga kebutuhan pokok publik berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam/khalifah laksana gembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap yang ia gembalakan.” (HR Bukhari dan Muslim).
Pada saat yang sama, dilangsungkan proyek normalisasi atas berbagai fasadnya peradaban kapitalisme, khususnya normalisasi hutan lindung dan kawasan konservasi melalui program reforestasi dan semisal. Demikian juga pemukiman dan perumahan beserta seluruh bangunan infrastruktur di perkotaan dan daerah urban hingga pelosok pedesaan.
Proyek ini dijamin sukses karena berlangsung di atas sejumlah prinsip sahih yang terpenting. Pertama, falsafah amal dalam Islam sebagai spirit khalifah dan jajarannya dalam pelaksanaan megaproyek ini. Kedua, kekuasaan sentralisasi dan administrasi desentralisasi. Ketiga, anggaran mutlak berbasis baitulmal. Keempat, strategi pelaksanaan (termasuk pemanfaatan teknologi terkini) mengacu pada tiga hal, yakni kesederhanaan aturan, cepat dalam pelaksanaan, dan dilakukan oleh individu yang kapabel.
Pada akhirnya, begitu jelas urgensi kehadiran Khilafah pada abad ini sebagai perisai hakiki dalam menyolusi kembalinya ruang hidup yang memuliakan dan menyejahterakan. Inilah kunci rahasia bagi solusi krisis iklim, seiring keberadaan Khilafah yang bukan hanya sebagai model, tetapi juga akan kembali memimpin peradaban dunia.
“Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.” (QS Al-Fath: 28). [MNews/Gz]
#KapitalismeSengsarakanUmat #KhilafahPerisaiHakiki #IslamSolusi #Khilafah
[1]https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change. “…. peningkatan emisi gas rumah kaca memanaskan bumi lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya setidaknya dalam 2.000 tahun terakhir.”
[2] Food and Agriculture Organization. 2022. In Brief the State of the World’s Forest http://www.fao.org/3/cb9363en/cb9363en.pdf
[3] https://www.wri.org/insights/worlds-last-intact-forests-increasingly-fragmented
[4] https://www.mongabay.co.id/2020/06/13/berapa-banyak-hutan-dunia-yang-telah-menghilang-dalam-satu-dekade-ini/
[5] http://mims.wwf.id/kaltim/detail_news.php?id=77
[6] https://setkab.go.id/presiden-jokowi-sampaikan-langkah-indonesia-capai-net-carbon-sink-sektor-hutan-dan-lahan/
[7] Catatan Akhir Tahun 2020 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.pdf
[8] https://www.un.org/sustainabledevelopment/infrastructure-industrialization/
[9] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230921121144-92-1001886/mengintip-potensi-pasir-kuarsa-ri-yang-bikin-rempang-dilirik-investor
[10] https://theconversation.com/the-industrial-revolution-kick-started-global-warming-much-earlier-than-we-realised-64301
[11] https://www.thelancet.com/infographics-do/climate-countdown-2023
[12] https://jabar.antaranews.com/berita/369021/bnpb-catat-indonesia-alami-1137-kali-kejadian-bencana-hingga-maret-2022?page=all
[13] https://dataindonesia.id/varia/detail/8-negara-penghasil-emisi-terbesar-pada-2022-termasuk-indonesia
[14] https://www.mongabay.co.id/2021/12/30/catatan-akhir-tahun-benahi-tata-kelola-hutan-dan-lahan-bakal-makin-sulit/
[15] https://www.frontiersin.org/news/2022/02/08/greenhouse-gas-emission-impact-from-peatland-fires-underestimated-by-200-300-shows-new-study/
[16] https://amp.kompas.com/lestari/read/2023/08/13/160000586/polemik-tambang-dalam-kawasan-hutan-lindung
[17] Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 08 (03) 2020 | 167—178. https://doi.org/10.22500/8202031914
[18] https://news.detik.com/berita/d-7075824/di-cop-28-dubai-astra-ungkap-program-2030-sustainability-aspirations
[19] https://www.un.org/en/global-issues/climate-change.
[20] https://www.weforum.org/agenda/2016/02/does-capitalism-have-to-be-bad-for-the-environment/
[21] https://sdgacademy.org/course/post-capitalist-order/)
