Empat Pilar Islam Politik

Empat Pilar Islam Politik

Penulis: Zulaekah, S.Th.I., M.E.I.

Muslimah News, FOKUS — Perampasan lahan atas nama PSN bukan hanya terjadi di Rempang. Banyak tempat di wilayah lainnya di Indonesia yang mengalami hal serupa. Demi investasi, rakyat kehilangan ruang hidupnya yang aman dan nyaman. Rakyat kian dimiskinkan dengan dalih pembangunan menuju kesejahteraan.

Nyatanya, pembangunan ala kapitalisme tidak pernah terbukti membawa rakyat pada kesejahteraan. Justru sebaliknya, lowongan pekerjaan yang dijanjikan terbuka lebar setelah pembangunan, tidak bisa menyerap semua warga yang kehilangan mata pencariannya akibat lahannya terampas. Jadilah kemiskinan kian menyelimuti keluarga.

Buruknya perekonomian keluarga kemudian memaksa ibu untuk ikut bekerja. Beban ganda pun menjadikan banyak ibu stres sehingga hidup tidak bahagia. Begitu pun anak-anak, mereka kehilangan ruang bermain, kehilangan kasih sayang ayah ibu, hingga kehilangan hak mendapatkan makanan bergizi.

Inilah penyebab kualitas generasi kian terpuruk. Mirisnya, berbagai demonstrasi yang dilakukan warga untuk menolak proyek, malah direspons represif oleh aparat.

Pembangunan Oligarki

Mengapa pemerintah seperti menutup mata terhadap perampasan lahan yang menyebabkan kesengsaraan pada rakyat? Alih-alih membela rakyat, mereka malah berdiri melindungi pihak korporat.

Akan tetapi, inilah konsekuensi logis diterapkannya sistem politik oligarki demokrasi. Kontestasi yang sangat mahal dalam sistem demokrasi melahirkan politik transaksional antara penguasa dan pengusaha. Akibatnya, kebijakan disetir kaum oligarki.

Lihat saja sejumlah kebijakan yang melegalisasi perampasan lahan demi investasi, malah disahkan di tengah penolakan rakyat. Seperti UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Omnibus Law UU 11/2020 Cipta Kerja).

Adapun upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik perampasan lahan dengan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sungguh hanya tambal sulam. Ini karena walaupun narasinya seolah ingin yang terbaik bagi rakyat dengan memberi kompensasi, konsinyasi, advokasi, dan sebagainya, tetap saja keuntungan oligarki yang utama dijaga.

Terlebih, kerja sama antarlembaga seperti ini sudah sering dibentuk, tetapi mandul dalam penyelesaiannya. Buktinya, konflik lahan malah kian subur. Apalagi bukan satu rahasia jika konflik sektoral selalu mewarnai perjalanan sistem pemerintahan dalam demokrasi.

Khalifah Melindungi Ruang Hidup

Pembangunan ekonomi yang selalu saja menimbulkan kezaliman, ketakadilan, dan kesenjangan ini, seharusnya menjadi koreksi total atas penerapan sistem ekonomi kapitalisme di Indonesia. Sistem ini hanya menjadikan penguasa sebatas regulator yang menyerahkan seluruh urusan rakyatnya pada swasta.

Berbeda dengan Islam, pembangunan merupakan tanggung jawab penuh negara. Mulai dari perancangan hingga modal, seluruhnya diatur negara dan tidak boleh diserahkan kepada swasta. Dari sini saja persoalan konflik lahan akan bisa selesai sebab cara pandang negara dalam membangun adalah dengan visi pelayanan, bukan bisnis.

Khalifah juga akan merancang pembangunan berdasarkan kemaslahatan umat. Tidak akan ada pembangunan pemukiman mewah di tengah banyak warga yang tidak memiliki rumah, mengingat papan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dijamin negara. Begitu pun pemenuhan kebutuhan pokok lainnya, seperti pangan dan sandang, akan dijamin sehingga generasi bisa mendapatkan makanan bergizi dan seluruh fasilitas untuk menunjang kualitas ruang hidupnya.

Begitu pun bagi para perempuan, nafkah mereka akan terjamin. Jika suami atau wali mereka tidak bisa menafkahi, negara turun tangan untuk menyantuni. Alhasil, perempuan tidak akan memiliki peran ganda yang dapat membuatnya stres. Inilah jaminan kesejahteraan dan kebahagiaan yang diberikan Islam pada ruang hidup semua rakyatnya, termasuk perempuan dan anak.

Paradigma Pembangunan dalam Politik Islam

Paradigma pembangunan sistem kapitalisme hanya bermakna kemajuan fisik yang materialistis. Berbeda dengan paradigma pembangunan dalam Islam yang berlandaskan ruhiah, yaitu pembangunan fisik yang senantiasa akan mendekatkan makhluk dengan Penciptanya.

Misalnya, pada pembangunan Ibu Kota Baghdad pada masa Dinasti Abbasiyah. Khalifah Abu Ja’far al-Mansur merancang pembangunan kotanya dengan melibatkan Abu Hanifah, seorang mujtahid mutlak dan ahli fikih. Alhasil, pembangunan kota tersebut makin meninggikan jawil imani penduduknya.

Oleh karenanya, bangunan, transportasi, industri, maupun kawasan ekonomi, seluruhnya akan terkoneksi secara ruhiah. Megahnya bangunan akan makin meninggikan ketakwaan penduduknya. Misalnya, pembangunan kawasan pariwisata, yang akan diekspos adalah jejak sejarah peradaban Islam dan keindahan alamnya yang dapat makin menguatkan akidah para pengunjung, bukan pariwisata yang penuh maksiat dan jauh dari edukasi.

Begitu pun pembangunan industri, selain dilihat dari kemaslahatan umat, prosesnya pun harus memperhatikan hak umat. Haram hukumnya negara merampas tanah umat dengan alasan apa pun, apalagi alasan pembangunan proyek asing.

Kalaupun sangat dibutuhkan, misal pembangunan transportasi yang harus melewati tanah umat, harus ada dialog sehingga umat paham urgensi pembangunan tersebut dan sukarela menjual tanahnya pada negara. Tentu negara harus mengganti kompensasinya dengan harga setimpal beserta jaminan ruang hidup yang layak di tempat lainnya.

Islam Politik Adalah Solusi

Sistem bobrok demokrasi ini harus segera diakhiri agar tidak terus menyebabkan kerusakan di tengah rakyat. Harus diganti dengan sistem politik Islam yang menggariskan bahwa kedaulatan ada di tangan Allah Taala, Sang Maha Pencipta dan Maha Pengatur.

Dengan demikian, setiap pembuatan kebijakan, termasuk pembangunan, akan berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan pada Allah Taala. Tidak ada ceritanya penguasa akan kongkalikong dengan pemilik modal untuk membuat aturan sesuka hatinya.

Dalam sistem Islam, setiap pembuatan kebijakan pembangunan akan diputuskan berdasarkan syariat Allah Taala. Hal ini sebagaimana perintah-Nya, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS Al-Maidah: 50).

Sistem Islam, yakni Khilafah, tegak di atas perspektif kepemimpinan Islam, yaitu bahwa pemimpin adalah raa’in (pengurus) bagi rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Imam/Khalifah itu laksana gembala, dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap yang ia gembalakan.” (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan perspektif kepemimpinan ini, tugas penguasa adalah mengurusi seluruh rakyatnya dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka, bukan hanya melayani pemilik modal. Setiap kebijakan penguasa harus ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Dampaknya, setiap pembangunan yang penguasa lakukan akan mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Penguasa juga tidak akan akan memaksakan suatu proyek pembangunan ketika rakyat di wilayah tersebut tidak meridainya. Ketika rakyat menolak, negara tidak akan menggusur rakyat, melainkan menghentikannya. Ini sebagaimana dihentikannya pembangunan masjid di Mesir oleh Gubernur Amr bin Ash karena ada seorang Yahudi yang menolak rumahnya direlokasi meski sang Gubernur memberi kompensasi tinggi.

Dengan demikian, Khilafah menjadi perisai hakiki bagi rakyat dari kezaliman pembangunan. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya, seorang imam itu (laksana) perisai. Ia akan dijadikan perisai yang orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika ia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya ia akan mendapatkan pahala. Akan tetapi, jika ia memerintahkan yang lain, ia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Sungguh, Khilafah akan mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat, termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Bukan kezaliman seperti yang terjadi hari ini.

Urgensi Khilafah

Oleh karena itu, pembangunan ala politik oligarki demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme hanya akan menyebabkan kesengsaraan pada umat. Sudah selayaknya dibuang dan digantikan dengan sistem Khilafah Islamiah yang terbukti mampu menyejahterakan rakyatnya dan melindungi ruang hidup rakyat dengan sebaik-baik pengurusan dan perlindungan.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizhamul Hukmi fil Islam menjelaskan bahwa Khilafah dapat tegak di atas empat pilar. pertama, kedaulatan di tangan syarak. Kedua, kekuasaan milik umat. Ketiga, mengangkat satu khalifah hukumnya fardu bagi seluruh kaum muslim. Keempat, hanya khailfah yang berhak melakukan tabanni (adopsi) terhadap hukum-hukum syarak. Khalifahlah yang berhak membuat undang-undang dasar dan semua undang-undang yang lain.

1. Kedaulatan di Tangan Syarak

Pilar pertama ini berasal dari kata as-siyadah atau kedaulatan. Kata as-siyadah atau kedaulatan memiliki bukti bahwa kedaulatan adalah di tangan syarak, bukan di tangan umat. Fakta (bukti) tersebut bisa dibuktikan bahwa kata as-siyadah yang dimaknai ‘kedaulatan’ sebenarnya adalah istilah Barat. Maksud dari kata as-siyadah adalah yang menangani (mumaris) dan menjalankan (musayyir) suatu kehendak atau aspirasi (iradat) tertentu.

Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang menangani dan mengendalikan aspirasinya, sesungguhnya kedaulatannya ada di tangannya sendiri. Apabila aspirasi orang tersebut ada di tangan dan dikendalikan oleh orang lain, orang tersebut esensinya telah menjadi abdun (budak) bagi orang lain.

Apabila aspirasi umat atau sekelompok umat ditangani dan dikendalikan oleh umat itu sendiri, yakni dengan perantara individu-individunya yang umat memberikan hak penanganan dan pengendalian tersebut kepada mereka dengan sukarela, mereka (individu-individu umat tersebut) adalah sayyid (tuan) bagi umat. Apabila aspirasi umat ditangani dan dikendalikan oleh umat lain dengan cara paksa, umat tersebut telah menjadi koloni (budak) mereka.

Walhasil, prinsip sistem demokrasi bahwa “kedaulatan ada di tangan rakyat” berarti rakyatlah yang menangani dan mengendalikan aspirasinya. Rakyat akan mengangkat siapa saja yang mereka kehendaki dan akan memberikan hak penanganan dan pengendalian aspirasinya kepada siapa saja (yang mereka kehendaki). Inilah fakta kedaulatan yang justru menghilangkan kekuasaan di atas pundak rakyat.

Adapun yang tepat adalah kedaulatan ada di tangan syarak, bukan di tangan umat. Alhasil, yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syarak, bukan individu itu sendiri dengan sesukanya. Melainkan aspirasi individu itu ditangani dan dikendalikan berdasarkan perintah dan larangan Allah.

Dalil yang berkaitan dengan kedaulatan ini adalah firman Allah, “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan kemudian mereka merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS An-Nisa’: 65).

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ululamri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunah), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. (QS An-Nisa’: 59).

Makna “kembalikan ia kepada Allah dan Rasul” adalah “kembalikan kepada hukum syarak”.

Oleh karenanya, yang berkuasa di tengah umat dan individu, serta yang menangani dan mengendalikan aspirasi umat dan individu, adalah segala yang Rasulullah saw. bawa dan umat dan individu harus tunduk kepada syarak. Alhasil, kedaulatan di tangan syarak.

Seorang khalifah tidak akan dibaiat umat sebagai ajir (pekerja, buruh, atau pegawai) umat agar melaksanakan apa yang dikehendaki umat sebagaimana terjadi dalam praktik sistem demokrasi. Melainkan Khalifah dibaiat umat berdasarkan Kitabullah dan Sunah agar ia melaksanakan Kitabullah dan Sunah tersebut, yaitu agar melaksanakan hukum syarak, bukan untuk melaksanakan segala yang dikehendaki oleh manusia (umat).

Dengan demikian, seandainya orang yang telah membaiat khalifah keluar dari ketentuan syarak (memberontak atau membangkang terhadap aturan syarak), khalifah akan memerangi mereka sampai kembali lagi (kepada aturan syarak).

2. Kekuasaan di Tangan Umat

Pilar kedua ini diambil dari bukti bahwa syarak telah menjadikan pengangkatan khalifah oleh umat, yakni seorang khalifah hanya memiliki kekuasaan melalui baiat. Dalil bahwa syarak telah menjadikan pengangkatan khalifah oleh umat adalah tegas sekali di dalam hadis-hadis tentang baiat.

Imam Muslim meriwayatkan dari Ubadah bin Shamit yang berkata, “Kami telah membai’at Rasulullah untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan yang kami senangi atapun tidak kami senangi.”

Dari Jarir bin Abdullah, “Aku telah membaiat Rasulullah saw. untuk setia mendengarkan dan menaati perintahnya, dan aku akan menasihati setiap muslim.”

Baiat tersebut diberikan oleh kaum muslim kepada khalifah, bukan oleh khalifah kepada kaum muslim karena merekalah yang membaiat khalifah. Merekalah yang sebenarnya mengangkat khalifah sebagai penguasa mereka.

Pada masa khulafaurasyidin, mereka telah menjadi khalifah dengan cara mengambil baiat dari tangan umat. Tidak ada yang menjadi khalifah, kecuali dengan baiat dari umat yang diberikan kepada mereka.

Sedangkan tentang khalifah memiliki kekuasaan karena dibaiat adalah jelas dan tegas berdasarkan hadis-hadis tentang ath-tha’at, keharusan taat kepada imam, serta hadis-hadis kesatuan Khilafah.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash yang berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang telah membaiat seorang imam, lalu ia telah memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaklah menaatinya jika ia mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebutnya, maka penggallah leher orang itu.”

Dari Nafi’ yang berkata, “Abdullah bin Umar berkata kepadaku, ‘Aku mendengarkan Rasulullah saw. bersabda, ‘Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah, ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat tanpa mempunyai hujah. Siapa saja yang mati sedangkan di atas pundaknya tidak ada baiat, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliah.'”

Dari Abu Hurairah berkata, Nabi saw. bersabda, “Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan urusannya dipelihara oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya, tidak akan ada nabi setelahku. Akan tetapi, nanti akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya, ‘Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?’ Rasulullah saw. menjawab, “Penuhilah baiat yang pertama dan yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka haknya karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang urusannya dibebankan kepada mereka.” (HR Imam Muslim dari Abi Hazim).

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa khalifah mendapatkan kekuasaan semata-mata melalui baiat. Allah telah mewajibkan agar menaati khalifah dengan adanya baiat sebab khalifah baru akan mendapatkan kekhalifahannya melalui baiat. Umat wajib menaatinya karena ia adalah khalifah yang benar-benar telah dibaiat.

Oleh karena itu, khalifah benar-benar telah mendapatkan kekuasaan dari tangan umat dengan adanya baiat umat kepadanya. Ketaatan umat ini wajib diberikan kepada orang yang mereka baiat, yaitu orang yang karena adanya orang itu di atas pundak umat terdapat baiat.

Ini menunjukkan bahwa kekuasaan ada di tangan umat. Akan halnya Nabi saw., sekalipun beliau adalah Rasul, beliau tetap saja mengambil baiat dari tangan umat. Ini artinya, baiat untuk mendapatkan kekuasaan dan pemerintahan, bukan baiat terhadap kenabian.

Beliau saw. telah mengambil baiat tersebut, baik dari pria maupun wanita. Beliau saw. tidak mengambil baiat dari anak-anak kecil yang belum balig. Kaum muslimlah yang mengangkat seorang khalifah dan membaiat mereka dengan Kitabullah dan Sunah Rasul-Nya, di samping khalifah mendapatkan kekuasaan hanya dengan adanya baiat tersebut.

Semua itu menjadi dalil tegas bahwa kekuasaan adalah milik umat yang umat bisa memberikannya kepada siapa saja yang mereka kehendaki.

3. Mengangkat Satu Khalifah Hukumnya Fardu bagi Seluruh Kaum Muslim

Pilar ketiga adalah mengangkat satu khalifah. Ini hukumnya fardu bagi seluruh kaum muslim sebagaimana telah ditetapkan di dalam hadis. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Nafi’ yang berkata, “Abdullah bin Umar berkata kepadaku, ‘Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah, ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat tanpa mempunyai hujah. Siapa saja yang mati sedangkan di atas pundaknya tidak ada baiat, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliah.'”

Wajhul istidlal (bentuk makna yang dapat diambil sebagai dalil) melalui hadis ini adalah bahwa Rasulullah telah mewajibkan kepada setiap muslim agar di atas pundaknya ada baiat kepada seorang khalifah, bukan mewajibkan setiap muslim untuk membaiat khalifah.

Yang diwajibkan adalah adanya baiat di atas pundak setiap muslim, yaitu adanya khalifah yang dengan begitu di atas pundak masing-masing muslim ada baiat. Tersebab adanya khalifah itulah yang menyebabkan di atas pundak masing-masing muslim ada baiat, baik karena secara langsung ikut berbaiat maupun tidak.

Keharusan khalifah harus satu orang, disandarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Abi Said al-Khudri dari Nabi saw. yang bersabda, “Apabila dibaiat dua orang khalifah, bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (HR Imam Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kaum muslim haram untuk memiliki khalifah lebih dari satu orang.

4. Hanya Khalifah yang Berhak Men-tabanni (Mengadopsi) Hukum-Hukum Syarak

Pilar keempat adalah bahwa hanya khalifah yang berhak melakukan tabanni (adopsi) terhadap hukum-hukum syarak. Pilar ini ditetapkan berdasarkan ijmak sahabat. Ijmak sahabat telah menetapkan bahwa hanya khalifah yang berhak mengadopsi hukum-hukum syarak.

Berdasarkan ijmak ini, diambil kaidah usul fikih yang sangat populer, “Perintah imam (khalifah) menghilangkan perselisihan (di kalangan fukaha).” Juga, “Perintah imam (khalifah) berlaku, baik secara lahir maupun batin.” Serta, “Bagi seorang sultan (khalifah) diperbolehkan untuk mengambil keputusan hukum sesuai dengan maslahat yang terjadi.”

Khatimah

Sungguh, Islam telah terbukti dapat menyejahterakan umat sekaligus menjamin ruang hidup yang aman, bersih, dan nyaman. Oleh karenanya, memperjuangkannya untuk bisa tegak adalah perkara yang sangat urgen demi terciptanya kehidupan umat yang sejahtera dan terwujudnya ruang hidup yang layak, khususnya bagi perempuan dan anak. Wallahualam. [MNews/Gz]

#KapitalismeSengsarakanUmat #KhilafahPerisaiHakiki #IslamSolusi #Khilafah

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *