Muslimah News, NASIONAL—Sularno (34 tahun) guru honorer di SD Negeri Sungai Naik, Desa Sungai Naik, Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan hanya bisa pasrah menghadapi tuntutan satu tahun penjara dan denda 60 juta rupiah.
Guru honorer yang hanya bergaji Rp500 ribu ini dilaporkan karena menghukum salah satu muridnya. Menurut Sularno, ia hanya memberikan pelajaran agar anak menjadi disiplin.
Kasus tersebut berawal saat Sularno menghukum siswanya karena tidak hafal dengan tugas yang diberikan. Saat dihukum siswa tersebut malah mengobrol dengan temannya. Hal tersebut membuat Sularno menendang pinggang korban.
“Saya tidak menyangka sama sekali akan jadi begini karena tidak ada niat saya sedikit pun untuk sengaja menghukum,” ujarnya, Selasa (5-4-2023).
Ia mengaku sudah meminta maaf baik kepada keluarga muridnya maupun kepada muridnya, tetapi tidak dimaafkan.
Karut-marut
Pengamat kebijakan publik Iwan Januar menilai bahwa kasus di atas merupakan cermin karut-marutnya kondisi pendidikan.
“Ini sebetulnya menggambarkan karut-marutnya kondisi pendidikan di tanah air, khususnya antara hak dan kewajiban orang tua murid serta hak dan kewajiban guru dalam dunia pendidikan di sekolah,” tuturnya di Kabar Petang: “Nelangsa! Gegara Hukum Murid Bandel, Guru Honorer Terancam Dipenjara”, melalui kanal Khilafah News , Ahad (7-5-2023).
Di dalam pendidikan itu lanjutnya, senantiasa ada punisment and reward (pemberian sanksi juga pemberian hadiah) sebagai motivasi bagi murid-murid.
“Kalau dari sisi reward, saya kira tidak banyak persoalan. Namun, kalau sudah bicara tentang punishment, ini menjadi karut-marut karena sampai sekarang tidak ada standar yang jelas yang bisa menjadi acuan bagi guru untuk memberikan tindakan pendisiplinan pada murid,” urainya.
Kemudian, sambungnya, juga tidak ada penjelasan pada orang tua batas sanksi yang dijatuhkan oleh guru kepada anak-anak mereka sebagai peserta didik .
“Selain itu, tidak ada perlindungan baik kepada guru ataupun kepada murid di dalam proses kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam pemberian punishment ,” imbuhnya.
Dalam pandangan Iwan, seharusnya Dinas Pendidikan memiliki parameter bentuk punishment yang bisa dijatuhkan kepada peserta didik, termasuk batas-batasnya. “Di samping itu, harus ada perlindungan bagi guru andai ada komplain dari orang tua apalagi sampai dibawa ke ranah hukum,” ungkapnya..
Mengambil Pelajaran
Melalui kasus ini, kata Iwan, mestinya pejabat di bidang pendidikan terutama Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan menteri-menteri sebelumnya mengambil pelajaran.
“Satu sisi, betul bahwa siswa itu perlu mendapatkan perlindungan, jangan sampai kemudahan adanya punishment memberikan peluang tindakan yang menyebabkan trauma pada anak, apalagi sampai luka fisik. Namun, jangan lupa guru pun harusnya juga diberikan perlindungan,” harapnya.
Selain itu, lanjut Iwan, seharusnya ada komunikasi antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan yang memberikan pengarahan kepada orang tua bahwa kalau sudah anak masuk ke lingkungan sekolah, maka sekolah memiliki wewenang untuk menjatuhkan punishment sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa.
“Kalau ini tidak dilakukan maka akan terus berjatuhan korban baik dari sisi siswa maupun guru, terutama guru honorer, ” tandasnya.
Islam
Terkait punishment ini, Iwan mengatakan, kalau dikembalikan kepada sistem pendidikan Islam sebetulnya clear karena dalam Islam ada syariat mengenai ta’dzîb (pendisiplinan) pada anak.
“Ketika peserta didik melanggar maka ada sanksi yang sudah ditentukan oleh syariat. Misalnya, anak di bawah usia 10 tahun tidak boleh mendapatkan sanksi fisik, seperti pemukulan. Namun, di atas 10 tahun boleh ada sanksi fisik dengan beberapa syarat,” jelasnya.
Syarat tersebut, lanjutnya, di antaranya adalah tidak boleh menggunakan alat yang bisa melukai. “Pukulannya pun pukulan yang tidak sampai menimbulkan luka apalagi cacat, dan sebagainya,” ucapnya.
Jadi, dalam penilaian Iwan, pangkal masalahnya karena sistem pendidikan hari ini ini tidak jelas. “Filosofinya tidak jelas, arahnya tidak jelas, sistem punishment and rewardnya juga tidak jelas. Kalau dalam Islam itu clear, tujuannya jelas, kurikulumnya jelas, punishmentnya juga jelas,” imbuhnya.
Iwan menambahkan, punishment itu penting, tidak mungkin pendidikan berjalan tanpa pendisiplinan. “Yang penting parameternya jelas. Dalam Islam semua parameternya jelas,” pungkasnya. [MNews/IA]
