Ajaran Nyeleneh Makin Marak, Siapa Bertanggung Jawab?

Ajaran Nyeleneh Makin Marak, Siapa Bertanggung Jawab?

Penulis: Retno Sukmaningrum

Muslimah News, FOKUS — Belum usai heboh berita salat Idulfitri di Ponpes Al-Zaytun, publik dikejutkan dengan munculnya orang yang mengaku “nabi” yang melakukan penembakan di kantor MUI. Pelaku penembakan tewas saat peristiwa berlangsung.

“Betul (terjadi penembakan). Pelaku meninggal dunia,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin, melansir Detik News, Selasa (2-5-2023). Kombes Komaruddin belum menjelaskan penyebab pelaku tewas. Katanya, polisi tengah melakukan penyelidikan soal peristiwa tersebut.

Waketum MUI Anwar Abbas juga mengatakan pelaku penembakan sebelumnya telah dua kali datang ke MUI untuk bertemu Ketua MUI K.H. Miftachul Akhyar. Pelaku memang mengaku sebagai “nabi”.

Pertanyaannya, kenapa saat pertama kali datang dan sudah mengaku “nabi”, pelaku tidak segera ditangkap? Tugas MUI memang hanya memberikan bimbingan dan pengarahan pada masyarakat. Namun, siapa yang bisa melakukan tindak menangkap orang-orang yang tidak mau menerima arahan dan bimbingan MUI?

Begitu pula kasus Ponpes Al-Zaytun. Rombongan utusan Kemenag setempat sekadar mendatangi untuk mengklarifikasi tindak salat Idulfitri yang tidak umum pada 1 Syawal lalu. Posisi utusan tidak lebih hanya mendengarkan alasan-alasan dari Panji Gumilang selaku pimpinan ponpes dan menyampaikannya pada masyarakat.

Padahal, banyak pernyataan Panji Gumilang yang perlu diluruskan. Mulai dari menyatakan ia bermazhab Soekarno, ketepatan dalil yang ia gunakan untuk pengaturan saf salat dan posisi imam dalam salat berjemaah, mengaitkan saf perempuan dalam salat berjemaah dengan bahasan memuliakan perempuan, juga memasukkan nonmuslim dalam barisan salat dengan dalih sebagai bentuk penghormatan pada mereka.

Sungguh, penyimpangan, penodaan agama, atau hal-hal nyeleneh dalam keyakinan dan beragama, makin marak dan beragam. Padahal, sudah ada aturan di masyarakat berkaitan ancaman bagi pihak yang melakukan penyimpangan dan penodaan agama. Lalu, apa yang perlu dilakukan untuk menghentikan semua itu?

Standar “Menyimpang” Belum Jelas

Di Indonesia, penodaan atau penyimpangan agama telah diatur dalam UU 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dimasukkan ke dalam ketentuan KUHP Pasal 156 a.

Dalam penerapannya, pasal penodaan agama digunakan bersama ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain UU 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[i]

Namun, meski peraturan telah ada, celah terjadinya penyimpangan masih terbuka lebar. Ini tidak lain karena pemberlakuan hukum tersebut tergantung dari respons masyarakat terhadap penodaan/penyimpangan tersebut.

Dinyatakan dalam penjelasan UU di atas bahwa ketika sebuah pernyataan dibagikan atau disampaikan ke publik dengan menggunakan sarana elektronik, kemudian pernyataan tersebut membuat umat Islam tersinggung, marah, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (2) junto Pasal 28 ayat (2) dengan sanksi pidana, yakni berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).[ii]

Artinya, jika tidak ada respons masyarakat dalam bentuk tersinggung atau marah, vonis sanksi pun tidak akan dijatuhkan. Faktanya juga, kalaupun muncul kemarahan pada umat, tetapi si pelaku kemudian meminta maaf, distempeli “masih muda, masih labil”, ataupun dianggap ODGJ, proses hukum pun bisa dihentikan.

Lebih mendasar lagi—dan ini yang utama—adalah dari sisi definisi tentang “penodaan atau penyimpangan agama” sendiri yang belum tuntas. Apa dan bagaimana bentuk penyimpangan dan penodaan agama itu, dibuat abu-abu.

Jika definisinya saja belum jelas, jangan harap akan ada tindakan dalam aksi penodaan agama. Ini sama dengan kasus zina. Sampai sekarang, definisi “zina” masih diperdebatkan. Wajar jika hukum zina macam “macan ompong”. Wajar pula jika perzinaan pun makin marak.

Demokrasi yang Menumbuhsuburkannya

Dalam sistem kehidupan yang dilingkupi sistem kapitalisme demokrasi seperti hari ini, kedaulatan agama akan selalu dibenturkan dengan ide kebebasan manusia. Bebas melakukan aktivitas, bebas berpendapat, bebas meneriakkan “mazhab Soekarno”, bebas menafsirkan ayat, juga bebas mengubah syariat dengan dalih kemaslahatan, kerukunan, dan perdamaian.

Jelas ini jauh dari tuntunan syariat Islam. Islam tidak mengenal kebebasan ala Barat tersebut. Sebaliknya, Islam mendudukkan kedaulatan di tangan syarak dan mewajibkan manusia untuk terikat kepada syariat Islam.

Adapun syariat yang diamalkan, tidak boleh sembarang orang menafsirkan atau mendasarkan pada pendapat mayoritas sebagaimana dalam sistem demokrasi. Jika menyangkut status hukum syarak, standarnya adalah dalil syariat terkuat, bukan suara mayoritas.

Penetapan hukum syarak juga tidak memberi ruang bagi manusia untuk menetapkan atas dasar hawa nafsunya dengan dalil hak asasi manusia. Jika hak asasi manusia menjadi panglimanya, manusia bisa seenaknya mengatur cara berpakaian, cara salat, cara memuliakan perempuan, cara berinteraksi dengan nonmuslim, dan sebagainya.

Sungguh, hal ini akan mengantarkan pada kekacauan karena setiap kepala manusia berbeda dalam memandang kemaslahatan, baik dan buruk, terpuji dan tercela. Inilah wujud kedaulatan kebebasan manusia, bukan kedaulatan syariat Allah.

Negara Bertanggung Jawab

Penyimpangan dan penodaan agama akan senantiasa ada dari masa ke masa, bahkan dalam sistem kehidupan Islam sekalipun. Salah satunya pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar ra. terjadi penyimpangan oleh sekelompok masyarakat.

Syekh Muhammad Yusuf al-Kandahlawy dalam kitab Sirah Sahabat mengutip sejumlah hadis yang berkenaan dengan sikap Sayyidina Abu Bakar dalam menegakkan syariat Islam. Di antaranya saat memerangi orang-orang kikir yang enggan berzakat.

Sayyidina Abu Bakar berkata, “Demi Allah, aku benar-benar akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat, karena zakat merupakan hak harta. Demi Allah, andaikan mereka tidak mau menyerahkan seutas tali kepadaku yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah saw., niscaya aku akan memerangi mereka.”

Sebagai pemimpin negara yang menggantikan Rasulullah saw., Abu Bakar ra. bertindak tegas terhadap pelalaian hukum syarak, meski hanya satu hukum saja, yakni zakat. Begitu pula terhadap pelaku penodaan agama, Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi, Abu Bakar ra. pun langsung mengutus panglima perang Khalid bin Walid ke Yamamah untuk menumpasnya.

Hanya Kehidupan Islamlah yang Mampu

Titik inilah yang membedakan antara kehidupan kaum muslimin dahulu (dalam naungan kehidupan Islam) dan kehidupan hari ini (dalam sistem kapitalisme). Jenis masyarakatnya memang sama, yaitu masyarakat manusia yang memungkinkan salah dan lupa. Namun, ketika kehidupan bersandarkan pada Islam—yang berasal dari Allah Taala melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasul-Nya—, akidah islamiah akan menjadi asas kehidupannya.

Konsekuensi dari akidah tersebut adalah mewajibkan penerapan syariat Islam dalam segala bidang kehidupan, sebagaimana seruan Allah dalam QS 2: 208.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.”

Dalam Islam, jelas mana yang halal dan mana yang haram. Yang diharamkan oleh syariat, tidak akan berubah dengan berubahnya waktu dan tempat. Begitu pula yang halal, sudah jelas. Untuk sanksi, sebagai bentuk penjagaan terhadap tegaknya hukum syarak, juga telah jelas. Semua itu berasal dari wahyu, bukan hasil olah pikir manusia sebagaimana hari ini yang bisa direvisi, dibebaskan, atau dihapuskan.

Khatimah

Sebagai muslim yang hidup di tengah sistem yang penuh penyimpangan saat ini, wajar jika muncul kerinduan akan hadirnya sistem Islam yang layaknya junnah (perisai) bagi kaum muslim. Perisai yang akan melindungi mereka dari kerusakan akidah, serta menjauhkan dari jatuhnya pada pelanggaran hukum syarak.

Secara historis terbukti bahwa penodaan agama pada saat Khilafah Islam tegak, bisa dikatakan sepi dibandingkan hari ini. Insyaallah, kehidupan yang penuh rahmat tersebut akan hadir kembali atas izin Allah Taala.

“‘Kemudian, datanglah masa Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas jalan kenabian).’ Setelah itu, beliau diam.” (HR Imam Ahmad). [MNews/Gz]


[i]https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/jerat-hukum-bagi-pelaku-penodaan-agama

[ii]https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/jerat-hukum-bagi-pelaku-penodaan-agama

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *