Penulis: Endiyah Puji Tristanti
Muslimah News, FOKUS — Beberapa negara maju dengan tingkat kebebasan tinggi, seperti Ukraina, Turki, Kanada, Inggris Raya, dan AS (versi kanal berita Viva), nyatanya mengalami problem yang sama dengan negara-negara berkembang. Mereka mengalami tingginya angka pernikahan dini meskipun telah memiliki UU yang membatasi usia pernikahan (18 tahun).[1] Demikian juga di Georgia, Brazil, India, Afrika Selatan, Albania, Belgia, termasuk Indonesia, kasus pernikahan anak tercatat sangat tinggi.
Sejak 2017, UU Anti-Pernikahan Anak di Jerman menetapkan batas usia 18 tahun. Meski demikian, UU Anti-Pernikahan Anak tetap dianggap tidak bertaji. Studi oleh organisasi perempuan Terre des Femmes melaporkan bahwa dari 813 kasus pernikahan anak yang terdaftar di Jerman sejak UU berlaku, hanya 10 pernikahan yang dibatalkan.[2]
Narasi sesat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun terus-menerus dipopulerkan oleh rezim global beserta rezim pengekornya di seluruh dunia. Bahwa di tengah pesatnya pertumbuhan populasi dunia, anak perempuan dan perempuan harus memiliki hak penuh atas tubuhnya, terutama dalam isu reproduksi. Padahal, tujuan utama mereka adalah mengeksploitasi peran generasi untuk menghidupkan tungku produksi perusahaan-perusahaan mereka.
Upaya Global Sangat Ambisius
Program Kependudukan PBB (UNFPA) menjadikan isu ini sebagai salah satu perhatian utama mereka. Perwakilan UNFPA untuk Indonesia Anjali Sen menyampaikan hal tersebut dalam peringatan Hari Kependudukan sedunia (11-7-2022).[3]
UNFPA mengatakan bahwa 1 dari 5 anak berusia di bawah 18 tahun di seluruh dunia, sudah menikah. Indonesia menduduki peringkat ke delapan pernikahan anak terbesar di dunia. Untuk itu, UNICEF dan UNFPA PBB meluncurkan program global (dengan dalih) untuk melindungi hak jutaan anak perempuan di dunia dengan mencegah anak-anak perempuan menikah pada usia terlalu muda.
UNICEF menilai pernikahan di bawah umur banyak membawa dampak buruk bagi anak-anak. Sementara itu, pernikahan usia anak masuk dalam kategori melanggar hak anak perempuan. Jika tren pernikahan di bawah umur berlanjut, bisa jadi sampai 2030 jumlahnya mencapai satu miliar orang.[4] Muncullah sebuah asumsi liar yang lahir dari ideologi sekuler, “Satu miliar masa depan akan hancur.” Oleh karenanya, tidak seharusnya dunia menerima begitu saja tanpa menakarnya dengan nalar kritis.
Program global ini fokus pada lima strategi, termasuk meningkatkan akses anak perempuan terhadap pendidikan, meningkatkan dukungan ekonomi untuk keluarga, serta memperkuat dan memberdayakan UU yang menetapkan 18 tahun sebagai usia minimal pernikahan. Program ini pun mendapat dukungan dari Kanada, Uni Eropa, Italia, Belanda, dan Inggris.
Komite Hak Anak PBB telah melakukan pengamatan tentang penerapan hak anak di Indonesia. Dari hasil pengamatan tersebut, salah satu rekomendasi mereka adalah menaikkan usia minimum pernikahan di Indonesia, dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Perkawinan usia dini (dianggap) pelanggaran dasar hak asasi anak karena membatasi pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan anak, dan membatasi status dan peran.[5]
Apabila batas usia pernikahan yang direkomendasikan PBB dikaitkan dengan usia kerja (produktif), sangat jelas target PBB yang sesungguhnya melalui berbagai badan internasional yang dimilikinya adalah memanfaatkan produktivitas generasi muda di seluruh dunia untuk kepentingan korporasi global. Generasi di seluruh dunia tidak boleh tertinggal—no one left behind—dari perhitungan laba perusahaan. Semua harus berpendidikan agar bisa dipekerjakan atas nama pembangunan.
Euforia Pencegahan Pernikahan Dini
Indonesia sebagai negara yang tidak independen, melalui BKKBN, terus meningkatkan peran Generasi Berencana (GenRe) untuk mencegah pernikahan dini pada anak dan remaja. Ketika fakta angka pernikahan usia dini di Yogyakarta naik hampir 78,4% akibat perzinaan,
BKKBN mendorong agar program GenRe makin digencarkan di kalangan remaja. Upaya ini untuk mencegah pernikahan di usia dini melalui konten edukasi yang mudah disampaikan pada teman sebayanya. Anggota Forum Genre DIY pun begitu aktif menyebarluaskan materi-materi edukasi remaja, termasuk materi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).
Adapun BKKBN Kalteng, menggelar Apresiasi GenRe dan Jambore Ajang Kreativitas GenRe 2023 di Aula Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Selasa (2-5-2023). Program GenRe yang dikembangkan sejak 2010 ini berusaha merangkul remaja untuk ikut ambil bagian. Para Duta GenRe didapuk untuk sosialisasi dan promosi program dilingkungan remaja, mengingat remaja membutuhkan seorang role model dan spoke person.
Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan edukasi dan pembinaan tentang Kesehatan Reproduksi bagi Remaja Kelompok Risiko Tinggi (Anak Putus Sekolah) dengan menyasar binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) II Maros.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Gorontalo menggelar seleksi Duta Genre, (11/04/2033). Ada 526 peserta yang terdaftar sebagai peserta seleksi Duta GenRe Gorontalo 2023 yang dilaksanakan secara hibrida mengingat seleksi Duta GenRe ini melibatkan remaja dari kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
Tidak Efektif
Berdasarkan data kependudukan 2016, terdapat 66,3 juta remaja Indonesia (10—24 tahun). Dengan jumlah penduduk 258,7 juta, maka 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah remaja. Bonus demografi pun menjadi “windows of opportunity or threat?”
Secara umum, prevalensi merokok, minum minuman beralkohol, dan seks pranikah di kalangan remaja, cenderung meningkat, khususnya di kalangan pelajar SMP atau remaja tahap awal (early adolescent).[6]
Indonesia sendiri terus menghadapi masalah remaja, di antaranya kehamilan tidak diinginkan (KtD), aborsi, nikah dini, infeksi menular seksual (IMS), maupun HIV/AIDS. Realitas ini menjadi legitimasi pentingnya pelibatan remaja dalam kependudukan dan KB sebagai implementasi kesepakatan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo pada 1994. Upaya ini dinarasikan untuk pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual yang pastinya bernapaskan gender dan berideologi kapitalisme-sekularisme.
Program Bina Keluarga Remaja (BKR) turut menyasar orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap remaja. Adapun program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dikelola dari, oleh, dan untuk remaja. Bahkan, Program GenRe juga telah menjadi ikon program ketahanan keluarga dan sangat masif.
Berbagai penyelenggaraan kegiatan itu tentu menghabiskan dana yang tidak sedikit. Tidak menjadi soal besarnya dana, selama semua agenda tersebut efektif mengatasi problem mendasar pergaulan bebas remaja. Namun, apabila angka ajuan dispensasi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah terus bertambah, angka stunting merangkak naik, narkoba dan HIV/AIDS remaja makin meningkat, lantas untuk apa semua program kegiatan dijalankan? Hasilnya jelas “nol besar”.
Butuh Evaluasi
Memperhatikan target awal program GenRe untuk mengatasi tiga dosa besar remaja (seks bebas, pernikahan dini, dan penyalahgunaan napza), seharusnya pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi. Sejauh mana efektivitas dan keberhasilan program GenRe tanpa memperhatikan penyebab mendasar problematik remaja.
Evaluasi ini penting sebab generasi sebagai sasaran implementasi program bukanlah kelinci percobaan. Generasi adalah manusia yang membutuhkan pengurusan urusan mereka secara manusiawi.
Angka seks bebas, penyalahgunaan napza, hamil di luar nikah, serta IMS dan HIV/AIDS makin tidak terkendali. Semuanya tidak akan selesai dengan pencegahan pernikahan dini. Problem mendasarnya adalah kehidupan liberal yang melingkupi, menekan, mendidik, dan memberi pengaruh negatif pada generasi. Ancaman lost generation karena kesalahan pemerintah menetapkan solusi sistemis lebih nyata dibandingkan asumsi liar PBB bahwa kehancuran generasi akibat pernikahan dini.
Oleh karenanya, pemerintah Indonesia semestinya menghentikan program GenRe yang bersifat tambal sulam. Pemerintah wajib mengurai problem generasi dengan pendekatan ideologis dan sistemis. Pemerintah perlu punya keberanian melakukan perubahan sistem. Mencabut penerapan sistem kehidupan liberal yang selama ini mengungkung serta melemahkan pemikiran dan mental generasi. Pemerintah juga harus berani melepaskan diri dari dikte global, membatalkan semua ratifikasi terhadap berbagai konvensi internasional.
Pemerintah harus bernyali mengambil sistem Islam yang akan mampu membangun karakter unggul generasi serta melindungi generasi dari semua pengaruh global yang menghendaki liberalisme. Indonesia punya karakter yang unik dan khas sebagai sebagai sebuah masyarakat berpenduduk mayoritas muslim.
Liberalisme bukan sistem kehidupan yang baik yang layak bagi keluarga Indonesia. Keluarga dan Generasi Indonesia membutuhkan Al-Qur’an dan Sunah untuk menerangi kehidupan dengan syariat yang sempurna.
Sistem Islam Melindungi Generasi
Liberalisme adalah nilai-nilai Barat yang diekspor melalui demokratisasi dan pasar bebas. Negara yang tidak berideologi tidak akan mampu memproteksi nilai-nilai negatif yang merusak masyarakatnya. Contohnya, Indonesia dan negara-negara muslim lainnya. Melalui tekanan internasional negara-negara ini menjadi pasar bagi gagasan-gagasan Barat yang destruktif.
Akan sangat berbeda dengan negara ideologis seperti Khilafah (jika nanti berdiri dengan izin Allah). Khilafah pasti memproteksi negara dan masyarakatnya dari serangan kebudayaan, eksploitasi ekonomi, ataupun tekanan politik dan militer negara lain yang berideologi selain Islam. Khilafah akan membersihkan setiap debu-debu kotor berbagai ide kufur liberalisme, pluralisme, dan inklusivisme, dengan segala wujudnya.
Khilafah akan menyibukkan generasi dengan sejumlah program dan agenda yang produktif sesuai visi dan misi negara Islam. Menaklukkan dunia agar bisa berlindung di bawah panji tauhid, serta melindungi pemuda dari eksploitasi dan pembajakan peran strategis generasi oleh negara-negara imperialis modern yang rakus dan tamak.
Khilafah akan menolak semua dikte global terkait pembangunan sumber daya manusia. Khilafah punya role mode sendiri terkait profil generasi penakluk yang akan membangun peradaban Islam. Bahkan, Khilafah akan menggantikan kekuatan global yang selama ini menghancurkan dunia.
Khilafah akan memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia, memberikan desain peradaban baru yang memanusiakan manusia. Walhasil, pernikahan dini, narkoba, seks bebas, dll. dengan sendirinya akan lenyap seiring lenyapnya kehidupan liberal di wilayah kekuasaan Khilafah. Wallahualam. [MNews/Gz]
[1] https://www.viva.co.id/gaya-hidup/travel/1493975-mayoritas-negara-maju-6-negara-yang-banyak-warganya-nikah-muda?page=all
[2] https://www.dw.com/id/bocah-menikah-setiap-pekan-jerman-kewalahan-tanggulangi-pernikahan-anak/a-50559956
[3] https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-hak-reproduksi-dan-delapan-miliar-penduduk-bumi-/6653424.html
[4] https://news.detik.com/berita/d-3160525/unicef-luncurkan-program-cegah-perempuan-menikah-di-bawah-umur
[5] https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170207162847-277-191868/pbb-soroti-jumlah-pernikahan-anak-di-indonesia
[6] https://www.bkkbn.go.id/storage/files/1/Pidato%20Kepala%20BKKBN/Banjarmasin.MENCEGAH_PERKAWINAN_ANAK_MEL_PROG_KKBPK.pdf
