Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — “Dikasih hati minta jantung”. Perilaku wisatawan asing di Bali membuat resah masyarakat setempat Ada yang ugal-ugalan mengendarai sepeda motor di jalan. Ada pula yang bekerja di bidang jasa sebagai fotografer, pelatih selancar, menyewakan vila, berjualan sayur, hingga berbuat kriminal. Bagaimana seharusnya negara menyikapi derasnya arus wisatawan asing?
Turis Asing Berulah, Masyarakat Resah
Sejak dua tahun dihantam pandemi, pemasukan negara di sektor pariwisata memang menurun drastis hingga 90%. Sebelum pandemi Covid-19 melanda, sektor pariwisata menyumbang US$15 miliar dalam setahun. Kini, setelah pandemi berlalu, pemerintah menggenjot pariwisata agar bergeliat kembali demi meningkatkan devisa negara. Pemerintah melakukan upaya agar Provinsi Bali sebagai ikon pariwisata kembali diminati wisatawan mancanegara. Namun, upaya tersebut menyemai masalah. Banyak perilaku turis asing yang membuat warga Bali merasa tidak nyaman dan aman.
Masyarakat dibuat resah karena ulah turis asing yang membuat pendapatan mereka menurun. Sebagai contoh, salah satu pengusaha rental sepeda motor mengaku pendapatannya menurun setelah melihat banyaknya warga negara asing (WNA) yang belakangan berbisnis rental sepeda motor dengan harga sewa di bawah rata-rata para pengusaha rental yang berasal dari masyarakat asli Bali.
Fenomana WNA berbisnis di tanah Bali tentu membuat risau penduduk setempat. Pasalnya, mereka menjalankan bisnis dengan berbagai modus. Misalnya, seorang WNA yang menyewa rumah meminta kepada pemilik rumah agar merenovasi ulang rumah sewaannya dengan dalih agar teman-temannya sesama WNA bisa menempatinya. Namun, semua itu hanya modus agar WNA tersebut bisa menyewakan rumah sewaannya tersebut kepada WNA lainnya dengan harga yang lebih mahal dari harga sewa pemilik aslinya.
Seorang pemandu wisata juga mengungkap kasus WNA yang mulanya datang berlibur, lalu tinggal dan bekerja di sana bukanlah hal baru di Bali. Ibarat jamur di musim hujan. Derasnya turis asing berimbas pada mata pencaharian masyarakat asli Bali. Negara hanya peduli peningkatan pariwisata dari aspek kuantitas. Di sisi lain, pemerintah lalai dalam aspek keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Bali.
Sikap Pemerintah
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, akan menggelar rapat gabungan dengan sejumlah pihak guna membahas rumusan kebijakan baru yang lebih tegas untuk menindaklanjuti masalah WNA tersebut.
Langkah praktis yang saat ini dilakukan Pemprov Bali ialah melarang praktik sewa menyewa sepeda motor, kecuali kendaraan yang berasal dari agen travel resmi. Pemerintah setempat juga melarang wisatawan asing melakukan semua jenis usaha, terlebih visa yang mereka gunakan adalah berwisata, bukan berwirausaha. Namun, apa daya, pelanggaran tetap terjadi. Banyak wisatawan asal dua negara berkonflik, yaitu Rusia dan Ukraina berulah dan menjadikan Bali sebagai tempat persinggahan untuk menghindari konflik di negaranya yang terlibat perang.
Inilah di antara dampak yang tidak diprediksi pemerintah dalam menetapkan kebijakan membuka pariwisata seluas-luasnya. Ketika muncul masalah, barulah pemerintah merespons secara serius. Begitu pula dengan menjamurnya wisatawan yang bekerja secara ilegal di Bali. Indonesia, seperti tidak punya gigi dan taring di negerinya sendiri. Mau galak kepada turis asing, takut kehilangan sumber devisa. Bersikap ramah, kok mereka ngelunjak?
Beginilah buah simalakama kebijakan mendorong pariwisata tanpa memikirkan dampak buruknya bagi warga setempat yang “dipaksa” dan “terpaksa” menerima dan melayani tamu asing berwisata. Pariwisata ramah turis asing, rakyat mengalah, pada akhirnya negara kalah karena mengutamakan devisa ketimbang kenyamanan masyarakat.
Kebijakan Khilafah
Dalam sistem kapitalisme, pariwisata adalah salah satu sumber perekonomian negara. Dengan memanfaatkan potensi dan keindahan alam, keragaman budaya, dan keunikan tradisi yang hidup di masyarakat, menjadikan pariwisata sebagai sektor yang cukup menonjol dalam menambah pendapatan negara. Karena lebih mementingkan keuntungan materi, negara pengemban ideologi kapitalisme, termasuk Indonesia lupa bahwa pariwisata bisa berdampak negatif bagi masyarakat, yakni invasi pemikiran dan budaya yang dibawa para turis asing, utamanya masyarakat yang hidup di sekitar objek wisata.
Lantas, bagaimana kebijakan Khilafah dalam mengoptimalkan potensi keindahan alam yang dimiliki negeri-negeri muslim? Akankah sektor pariwisata tetap dijalankan dan dikembangkan sebagai penyumbang devisa negara?
Merujuk artikel yang ditulis K.H. Hafidz Abdurrahman berjudul Kebijakan Khilafah di Bidang Pariwisata, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan Khilafah dalam memandang pariwisata:
Pertama, Khilafah adalah negara dakwah. Artinya, Khilafah menerapkan seluruh hukum Islam di dalam dan ke luar negeri. Khilafah menegakkan kemakrufan dan mencegah segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat.
Kedua, keindahan alam yang Allah Taala berikan, seperti pantai, pegunungan, air terjun, serta peninggalan bangunan bersejarah Islam, bisa menjadi objek wisata sebagai sarana dakwah dan di’ayah (propaganda). Tujuannya, menanamkan pemahaman Islam, menunjukkan kehebatan Islam, dan mempertebal keyakinan atas keagungan Islam kepada wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut.
Bagi wisatawan muslim, objek wisata ini akan memperkukuh keyakinan mereka kepada Allah, Islam, dan peradabannya. Sementara itu, bagi wisatawan nonmuslim (kafir mu’ahid ataupun musta’min), objek wisata tersebut bisa sebagai sarana menanamkan keyakinan mereka akan Maha Besarnya Allah serta menunjukkan kemuliaan dan keagungan Islam, serta peradabannya.
Ketiga, objek wisata yang merupakan peninggalan peradaban lain di luar Islam, maka Khilafah menetapkan dua hal: (a) apabila berbentuk tempat ibadah nonmuslim, jika masih digunakan, maka akan dibiarkan, tetapi tidak ada renovasi atas hal itu andaikata mengalami kerusakan. Jika sudah tidak digunakan maka tempat ibadah itu ditutup dan bisa dihancurkan; (b) jika bukan berwujud peribadatan, maka negara akan menutup, menghancurkan, dan mengubahnya agar tidak bertentangan dengan peradaban Islam.
Keempat, sektor pariwisata bukanlah sumber devisa. Ini karena Khilafah memiliki sumber pemasukan yang berasal dari harta ganimah, fai, kharaj, jizyah, usyur, hasil tambang, dan lainnya.
Kelima, Khilafah mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Ini berarti negara lebih memprioritaskan segala kebutuhan pokok masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, tidak terkecuali kenyamanan bagi warga negaranya.
Keenam, warga negara asing boleh memasuki wilayah Khilafah dengan izin masuk, seperti kafir mu’ahid (negara yang mengikat perjanjian dengan Khilafah) dan kafir musta’min (orang yang masuk dengan seizin Khilafah untuk mendapat jaminan keamanan). Adapun kafir harbi fi’lan, tidak boleh ada ikatan perjanjian dengan negara jenis ini, termasuk melarang warga negara harbi fi’lan memasuki wilayah Khilafah.
Ketujuh, negara menerapkan sistem sanksi Islam pada siapa pun tanpa pandang bulu, baik muslim maupun nonmuslim.
Demikianlah, penjelasan Islam mengelola pariwisata dan memperlakukan warga asing sesuai status hukumnya dalam syariat Islam. Dalam Khilafah, rakyat adalah pihak yang diurus dan dilayani sebaiik-baiknya, sedangkan negara adalah pengurus dalam memenuhi dan melayani kebutuhan warganya. [MNews]
