[Kabar] FIWS: Larangan Pengibaran Bendera Israel di Indonesia Belum Cukup untuk Menunjukkan Penolakan

[Kabar] FIWS: Larangan Pengibaran Bendera Israel di Indonesia Belum Cukup untuk Menunjukkan Penolakan

Muslimah News, NASIONAL — Keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia pada Mei hingga Juni 2023 menuai penolakan dari sejumlah pihak, antara lain dari BDS (Boycott, Divestment, and Sanction) Indonesia, MER-C, Aqsa Working Group, Komite Indonesia untuk Solidartas Dunia Islam (KISDI).

Gerakan Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) Indonesia menyebut salah satu alasan penolakan mereka antara lain karena Israel berulangkali meghancurkan fasilitas olah raga Palestina, menghalangi aktivitas para atlet Palestina.

Sementara MER-C (Medical Emergency Rescue Committee) menilai masuknya timnas Israel akan menjadi ujian bagi Indonesia untuk membuktikan kekonsistenannya dalam pembelaan terhadap Palestina dan penolakan atas segala bentuk penjajahan seperti yang termaktub dalam UUD 1945.

“Apabila tim sepak bola Israel hadir di Indonesia, maka ini akan menjadi sebuah bentuk pengakuan secara tidak langsung bagi eksistensi Israel dan bentuk dukungan atas penjajahan yang dilakukan Israel kepada bangsa Palestina” sebut Dr. Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium MER-C Indonesia. 

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sendiri telah membuat peraturan No. 3 Tahun 2019 yang diantara isinya adalah tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia.

Namun, saat dikonfirmasi, Kemlu menyerahkan kontroversi kedatangan timnas Israel di Indonesia ke PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dua lembaga itu menjadi penyelenggara ajang event resmi FIFA.

Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengatakan kedatangan tim Israel ke Piala Dunia U-20 tidak masalah, dengan syarat Israel tidak membesar-besarkan kedatangan tim mereka.

“Menyangkut olah raga tidak kenal politik. Masalahnya jangan dibesar-besarkan, ingin ketemu tokoh, ketemu pejabat, ketemu menteri, presiden, menyandingkan benderanya dengan bendera kita, benderanya lebih tinggi daripada kita,” kata Teuku.

Belum Cukup

Menanggapi pernyataan Kemlu tentang peraturan dilarang mengibarkan bendera dan mengumandangkan lagu Israel di Indonesia, Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi mengatakan itu belum cukup untuk menunjukkan penolakan.

“Tentu belum cukup untuk menunjukkan penolakan Indonesia terhadap penjajahan yang merupakan poin penting yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini,” tuturnya kepada MNews, Rabu (15-3-2023).

Menurut Farid, seharusnya setiap ada peluang apa pun, baik itu peluang politik atau yang sifatnya nonpolitik, langsung atau tidak langsung, tetapi di situ ada kesempatan menunjukkan sikap anti penjajahan, itu yang seharusnya digunakan.

“Lepas dari sepak bola itu terkait dengan politik atau tidak, tetapi ketika isu sepak bola ini, yakni kedatangan tim U-20 Israel ini bisa digunakan untuk menunjukkan sikap antipenjajahan, seharusnya ini digunakan untuk memberikan opini negatif terhadap kejahatan penjajahan Yahudi,” tegasnya.

 Andai banyak negara menunjukkan sikap seperti itu ucap Farid, ini akan menjadi citra negatif bagi Yahudi terhadap penjajahan.

“Alih-alih membebaskan negeri-negeri Islam yang dijajah dengan mobilisasi militer yang seharusnya dilakukan oleh penguasa-penguasa negeri Islam, ini ada kesempatan bagus untuk membentuk opini penolakan terhadap penjajahan Yahudi, malah tidak digunakan,” sesalnya.

Farid kecewa, ketika Kemenlu mengatakan ini urusan PSSI sementara PSSI sendiri melalui ketua umumnya telah mengatakan akan menjamin keamanan Israel. “Ini jelas menunjukkan sikap ingin cuci tangan,” kritknya.

Padahal, sikap anti penjajahan itu, kata Farid, menjadi amanah konstitusi sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. “Apalagi bagi seorang muslim sikap untuk melawan penindasan dan penjajahan itu adalah kewajiban. Ini seharusnya diambil alih oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah. Bahkan, seharusnya Presiden bicara tentang hal ini untuk menunjukkan keseriusan bahwa kita antipenjajahan,” tegasnya.

Kalau ini tidak dilakukan,apalagi dipingpong seperti itu, tegas farid, menunjukkan bahwa pertama inkonsistensi terhadap anti penjajahan, dan kedua menunjukkan sebenarnya rezim sekarang itu tidak benar-benar antipenjajahan.

Keliru

Selanjutnya, Farid memandang, pernyataan pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah yang mengatakan U-20 ini tidak masalah karena olah raga tidak kenal politik, merupakan cara pandang keliru.

“Tidak benar kalau olahraga itu lepas dari politik. Kita tahu, misalkan FIFA memberikan tekanan kepada Rusia ketika Rusia menganeksasi atau melakukan serangan terhadap Ukraina. Kita juga melihat negara-negara yang melakukan penyelenggaraan event-event olah raga internasional menggunakan kesempatan olah raga untuk menunjukkan sikap politik mereka,” bebernya menggambarkan olah raga tidak lepas dari politik.

Jadi, sambung Farid, tidak benar olah raga itu lepas dari masalah politik. “Seharusnya olahraga itu digunakan secara politik untuk menunjukkan sikap politik.,” cetusnya.

Ia mencontohkan sikap Malaysia dalam salah satu event olah raga ketika Malaysia menjadi tuan rumah, Malaysia menolak kedatangan tim Israel pada waktu itu.

“Bahkan, seharusnya kita belajar terhadap beberapa atlet dari negeri-negeri muslim. Walaupun negaranya itu memiliki hubungan diplomatik dengan penjajah Yahudi, tetapi secara pribadi mereka menolak bertanding dengan atlet-atlet Yahudi,” imbuhnya.

Sikap anti penjajahan seperti ini seharusnya ditunjukkan secara totalitas. “Di mana ada kesempatan harus ditunjukkan bahwa kita adalah antipenjajahan,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *