Penulis: Noor Afeefa.
Muslimah News, FOKUS — Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, industri makin percaya berkolaborasi dengan pendidikan vokasi. Tingkat kepuasan industri terhadap pendidikan vokasi juga terbilang tinggi. Demikian pernyataan Nadiem saat acara Unite for Education 2023: Konferensi The Future of Vocational Education and Inclusivity di Jakarta, Selasa, 7 Maret 2023.
Nadiem mengungkapkan, pihaknya menyurvei 708 mitra industri pendidikan vokasi. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan industri pada pendidikan vokasi mencapai 3,46 dari skala 4.
Sebagaimana diketahui, saat ini ada dua program besar dalam pendidikan vokasi yang bekerja sama dengan industri, yakni SMK Pusat Keunggulan (PK) dan Kampus Merdeka Vokasi. Dalam program tersebut terdapat dua skema pendanaan, yaitu Skema Pemadanan Dukungan (SPD) untuk SMK dan Matching Fund untuk perguruan tinggi vokasi.
Dengan hasil tersebut, pemerintah pun akan makin meningkatkan kemitraan pendidikan vokasi dengan dunia industri.1
Layak Dikritisi
Kebanggaan Menteri Nadiem tersebut tentu layak dikritisi. Pertama, dari sisi pembacaan terhadap hasil survei, layakkah menjadi basis kebijakan? Kedua, dari sisi implementasi, yakni meningkatkan kerja sama dengan industri dalam pendidikan vokasi, sebagai tindak lanjut hasil survei.
Dapat dimaklumi bahwa sebuah kebijakan hendaklah disusun berbasis riset. Riset tersebut bisa diambil melalui survei atau cara apa pun asal memenuhi (syarat-syarat riset. Sebab tidak jarang riset dilakukan dengan tidak melibatkan semua komponen pendukung sehingga hasil riset bisa bias.
Dalam sebuah riset ataupun survei terkait kebijakan publik, penarikan kesimpulan tetaplah harus mengacu pada metode akliah, bukan metode ilmiah. Artinya, kesimpulan harusnya merujuk pada apa yang ditunjukkan oleh akal sebagai sebuah kebenaran.
Bagi muslim, benar dan salah serta baik dan buruk atas hasil riset tersebut harus tunduk pada kebenaran wahyu (aturan Sang Pencipta manusia). Sebab, Dialah satu-satunya Zat yang mengetahui apa yang terbaik bagi manusia.
Di sisi ini, seharusnya sikap atas hasil riset dikembalikan kepada kebenaran, bukan kepada pihak tertentu yang memiliki kepentingan atas hasil riset tersebut. Karenanya, jika pun dunia industri menyatakan kepuasannya, tentunya tidak serta merta menjadi acuan bagi sebuah kebijakan. Terlebih, survei tersebut ternyata menunjukkan sisi lain yang berseberangan dengan arah yang seharusnya dituju (berdasarkan metode akliah). Akibatnya, implementasi kebijakannya keliru.
Hasil survei memang menunjukkan “keberhasilan” bagi Kemendikbud Ristek yang sedari awal menginginkan link and match pendidikan vokasi dengan industri. Namun, jika ditelaah lebih dalam, sebenarnya terkandung persoalan besar menyangkut peran negara dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya di bidang vokasi.
Kelalaian Negara Terkait Paradigma
Di balik itu semua, sejatinya terdapat ‘kelalaian negara’ yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, negara seharusnya menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan paradigma yang benar. Yakni, untuk membekali siswa atau mahasiswa dengan ilmu-ilmu terapan ataupun untuk menghasilkan riset-riset terapan yang secara langsung dibutuhkan masyarakat bagi terwujudnya peradaban mulia.
Sementara itu, saat ini, kebijakan pemerintah justru lebih berorientasi kepada dunia usaha dan industri. Bahkan beberapa industri yang menjadi mitra kemendikbud ristek merupakan konsorsium yang sepak terjangnya melanggengkan kapitalisme.
Dalam kegiatan Diskusi Media di Kemendikbudristek (2/12/2022), Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Saryadi mengatakan bahwa ada 824 industri dan konsorsium yang mengusulkan kerja sama SPD. Namun, setelah dilakukan kurasi, hanya 349 industri yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPD.
Sementara itu, Direktur SMK, Wardani Sugiyanto, mengatakan bahwa untuk program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan (SPD) 2023, pemerintah tidak hanya mengajak serta industri-industri besar, tetapi juga industri-industri kecil di daerah, termasuk UMKM untuk bisa terlibat. Namun, pemerintah menyiapkan skema dukungannya dengan menentukan nilai minimal investasi DUDI untuk satu SMK sebesar Rp200 juta. Nah, tentunya industri yang bisa ikut serta bukanlah yang ecek-ecek, tetapi harus bermodal besar.
Negara seharusnya tidak berorientasi hanya sebatas terserapnya lulusan pendidikan vokasi dalam dunia kerja yang ditandai dengan berbondong-bondongnya lulusan pendidikan vokasi masuk ke berbagai industri yang selama ini sudah bermitra dengan sekolah atau kampus vokasi.
Dalam satu kesempatan, Dirjen Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati menyampaikan bahwa keberhasilan pendidikan vokasi dapat dilihat dari employability dari lulusannya serta hubungan kemitraan yang baik dengan mitranya.
Tujuan Pendidikan Vokasi
Padahal, menurut Islam, tujuan pendidikan vokasi tetaplah harus melahirkan tenaga terapan terampil bagi kepentingan masyarakat luas, termasuk untuk mendukung berjalannya fungsi negara sebagai pengelola urusan rakyat.
Di samping itu, mereka juga memiliki kepribadian Islam yang kuat agar mampu mengembangkan keahliannya bagi pembangunan peradaban. Aspek ini kerap tersisihkan oleh kuatnya dukungan industri di sekolah maupun kampus vokasi.
Di sisi ini, pendidikan vokasi saat ini menjadi yang menonjol hanya pendidikan untuk mencetak tenaga terapan (buruh terdidik) bagi kepentingan industri. Bahkan riset yang diciptakan pun dihilirisasi untuk kepentingan industri. Inilah kelalaian pertama negara, yakni dari sisi tidak membangun pendidikan vokasi dengan paradigma yang benar.
Kelalaian Negara Terkait Dana
Kelalaian kedua, yakni terkait dana yang dipadankan dalam program kemitraan dengan dunia usaha dan indutsri. Sebagaimana diketahui, melalui program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan dan Matching Fund pada kampus vokasi, maka negara harus menanggung sebagian kebutuhan proyek tersebut. Kemendikbudristek akan memadankan investasi dari industri 1:1.
Padahal, sebenarnya yang lebih diuntungkan adalah dunia industri. Dengan program tersebut dunia industri benar-benar mendapatkan keuntungan melalui dihasilkannya SDM yang sesuai dengan standar industri, di samping mendapatkan insentif super tax deduction (pengurangan pajak).
Bagi industri, dana yang mereka keluarkan hakikatnya adalah investasi yang pasti sudah diperhitungkan keuntungannya. Sebab, tidak mungkin mereka bekerja sama jika tidak menguntungkan.
Seperti yang pernah dikatakan oleh Director Axioo Class Program, PT Tera Data Indonusa, Timmy Theopelus. Dia mengaku sangat merasakan manfaat dari kerja sama dengan pendidikan vokasi. Salah satunya memangkas biaya pelatihan atau training bagi karyawan baru.
Primadi Serad dari Konsorsium Pengusaha Peduli Vokasi pernah mengatakan bahwa investasi industri ke pendidikan, utamanya SMK memang merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya baru bisa dinikmati paling cepat tiga hingga empat tahun. Namun, ia dan anggota konsorsium meyakini jika investasi akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dan pada ahirnya menentukan keberlanjutan bisnis mereka di masa mendatang.2
Untuk Kepentingan Rakyat
Seharusnya negara tidak berbisnis dengan dunia pendidikan. Sebab, SDM yang dimiliki bangsa ini seharusnya dibangun bagi kepentingan masyarakat, bukan industri. Karenanya, dana yang dikeluarkan pun seharusnya untuk kepentingan rakyat seluruhnya.
Tentu berbeda halnya jika negara mendanai berbagai proyek yang keuntungannya dikembalikan kepada masyarakat langsung. Seperti untuk pengembangan berbagai proyek yang dikelola pemerintah, baik di daerah maupun di pusat. Sayangnya, hal ini minim dilakukan negara saat ini. Inilah kelalaian negara yang kedua, yakni dalam hal pengelolaan anggaran untuk pendidikan.
Hal itu terjadi karena sejak awal pendidikan vokasi tidak dibangun dengan paradigma yang benar (Islam), melainkan dengan paradigma kapitalistik. Yakni, ketika pendidikan atau ilmu (termasuk vokasi) dipandang semata-mata sebagai komoditas yang diperdagangkan. Oleh karenanya, peruntukan atau tujuan pendidikan bergantung pada selera pasar (permintaan).
Saat ini, ketika dunia industri tengah merajai perekonomian, maka pendidikan pun akhirnya diselenggarakan untuk memenuhi keinginan dunia usaha dan industri. Ini tentu kesalahan fatal.
Khatimah
Demikianlah nasib pendidikan dalam sistem kapitalistik. Bahkan negara pun tidak berdaya di hadapan korporasi. Miris! Apa yang dikatakan keberhasilan atau kesuksesan ternyata bukan hakiki. Dan hasilnya saat ini sangat tampak. Betapa pemuda hari ini hanya bisa bekerja tanpa idealisme membangun dan memimpin bangsa menuju ke arah lebih baik dalam keridaan Allah. Mereka hanya menjadi budak korporasi.
Semoga negeri ini berusaha menyadari kekeliruannya. Mari kita mengembalikan konsep pendidikan kita sesuai misi penciptaan manusia. Yakni, untuk mengabdi kepada Allah dan mengelola bumi ini dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga syariat Islam dalam bingkai Khilafah segera tegak kembali. Amin. [MNews/Rgl]
1. https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/JKRv4X5K-nadiem-sebut-industri-semakin-percaya-dengan-pendidikan-vokasiJKRv4X5K-nadiem-sebut-industri-semakin-percaya-dengan-pendidikan
2. (https://setjen.kemdikbud.go.id/berita-disambut-baik-industri-kemendikbudristek-kembali-buka-program-smk-pk-skema-pemadanan-dukungan-2023.html)
