Penulis: Novita Sari Gunawan
Muslimah News, OPINI — Kemiskinan terjadi di negeri yang makmur nan kaya raya. Inilah ironi yang terjadi pada kita. Sawah dan perkebunan terhampar luas. Sumber daya alam di Indonesia pun sangat kaya, mulai dari hutan, laut, minyak bumi, gas, batu bara, hingga emas. Semua kekayaan itu dimiliki oleh Indonesia dan tersebar di berbagai provinsi yang ada, dari Sumatra hingga Papua.
Kemiskinan menjadi isu yang hingga kini belum terselesaikan. Hal yang aneh, bukan? Negara yang kaya raya kok diliputi problematik kemiskinan. Mengapa hal yang kontradiksi ini bisa terjadi?
Problem Stunting
Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengawal upaya pengurangan angka stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem. Kepada Presiden, Muhadjir melaporkan beberapa upaya yang telah dilakukannya dalam mengurangi angka stunting.
“Ya beliau meminta supaya memerintahkan kepada saya untuk betul-betul dikawal untuk penanganan dua terutama, yaitu kemiskinan ekstrem dan pengurangan stunting. Tadi juga saya sudah laporkan tentang apa yang sudah saya lakukan. Sekarang ini kan saya melakukan roadshow virtual,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8-2-2023).
Kemenko PMK, menurutnya, juga telah melakukan roadshow virtual untuk berkoordinasi dengan para bupati di setiap daerah. Mereka diminta untuk menyampaikan hal-hal yang dibutuhkannya dalam penanganan stunting.
Anggaran Tersedot Rapat dan Studi Banding
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan duduk perkara tersedotnya anggaran kemiskinan Rp500 triliun yang justru tersedot tidak tepat sasaran. Sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, semua anggaran justru tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Seharusnya, ada pelaksanaan program yang lebih mengarah pada upaya penurunan jumlah masyarakat miskin.
Menteri Anas juga menyampaikan, untuk menekan biaya itu, dilakukan konsultasi secara online sehingga aparat Pemda tidak perlu lagi langsung ke kantor Kementerian PANRB di Jakarta. Menurutnya, lebih baik anggarannya dialihkan untuk menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat. (Liputan6).
Bukankah semua ini menunjukkan bahwa program instansi pemerintah belum selaras? Misalnya, pada klaim yang menyatakan ingin mengurangi stunting, tetapi faktanya kegiatannya sebatas sosialisasi gizi, tidak ada alokasi pembelian makanan secara riil. Padahal, seharusnya, di tengah tantangan fiskal yang ada, instansi termasuk di daerah harus cermat membelanjakan dana. Setiap rupiah dampaknya harus optimal dan langsung ke masyarakat.
Kesalahan Paradigma dan Tata Kelola
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk terurai. Hal ini menunjukkan paradigma yang salah. Masyarakat dibuat pasrah dengan keadaan, seolah ini lumrah. Padahal, kemiskinan bisa diatasi segera dengan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan.
Kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata. Kondisi ketakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, yakni sandang, pangan dan papan. Realitasnya pula, jumlah mayoritas masyarakat di negara ini yang justru masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ditambah lagi dengan angka pengangguran yang kian meningkat
Tingkat pendidikan yang rendah juga dialami generasi saat ini. Individu yang berpendidikan yang rendah cenderung tidak berketerampilan, wawasan, maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan.
Ada sebuah paradigma bahwa negara yang berkembang sewajarnya mengalami hal demikian. Padahal, dengan melakukan tata kelola sistem pendidikan yang baik dan optimal, bukan sekadar motif kapitalistik dan tanpa ada kesenjangan, generasi dapat didukung untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar tangguh menghadapi tantangan global.
Walhasil, tidak seharusnya ada “persaingan” di dunia kerja maupun usaha antara masyarakat yang berpendidikan tinggi. Hal ini juga yang akhirnya membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran dan kemiskinan menjadi kian bertambah.
Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi pun sering kali dituding menjadi penyebab kemiskinan. Padahal, jumlah penduduk sebenarnya tidak menjadi problem selama negeri ini memiliki tata kelola ekonomi yang tepat serta didukung dengan distribusi ekonomi yang merata. Lebih penting lagi, tidak akan ada ketimpangan pada pola kepemilikan kekayaan akibat sebagian pihak atau minoritas menguasai dan memonopoli kekayaan milik umum negara ini.
Buah Sistem Kapitalisme
Menurut pandangan kapitalisme, peran negara secara langsung di bidang sosial dan ekonomi harus diupayakan seminim mungkin. Bahkan, diharapkan negara berperan dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum semata.
Lalu, siapa yang berperan secara langsung menangani masalah sosial dan ekonomi? Tidak lain adalah masyarakat itu sendiri ataupun swasta. Oleh karena itulah, dalam masyarakat kapitalistik, kita jumpai banyak sekali yayasan, di antaranya bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan lain-lain Selain itu, kita jumpai pula banyak program swastanisasi BUMN.
Peran negara semacam ini jelas menjadikan negara kehilangan fungsi utamanya sebagai pemelihara urusan rakyat. Negara juga akan kehilangan kemampuannya dalam menjalankan fungsi pemelihara urusan rakyat. Akhirnya, rakyat dibiarkan berkompetisi secara bebas dalam masyarakat. Realitas adanya orang kuat dan lemah, sehat dan cacat, tua dan muda, dan sebagainya, diabaikan sama sekali. Yang berlaku kemudian adalah hukum rimba, yakni barang siapa yang kuat, ialah yang menang dan berhak hidup.
Kemiskinan relatif akhirnya terjadi akibat pengaruh kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Muncullah berbagai ketimpangan pendapatan dan standar kesejahteraan di negara ini. Daerah yang belum terjangkau program pembangunan akhirnya menciptakan daerah tertinggal.
Sistem kapitalisme juga menciptakan yang disebut dengan kemiskinan struktural. Ini ditandai dengan rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya yang umumnya terjadi dalam suatu tatanan sosial dan budaya maupun sosial politik yang kurang mendukung pembebasan kemiskinan masyarakat di negara ini. Ditambah dengan segala kebijakan yang memiliki unsur diskriminatif terhadap rakyat kecil dan pro terhadap para kapitalis.
Islam Solusi Ideal
Terkait semua ini, Islam mengatasi masalah kemiskinan melalui berbagai mekanisme. Pertama, orang-orang wajib mengusahakan nafkahnya sendiri. Apabila tidak mampu, kerabat dekatnya yang memiliki kelebihan harta wajib membantu. Apabila kerabat dekatnya juga tidak mampu ataupun tidak mempunyai kerabat dekat, kewajiban tersebut beralih ke Baitulmal dari kas zakat. Apabila dari kas zakat tidak ada, wajib diambil dari kas lainnya. Apabila tidak ada juga, kewajiban beralih ke seluruh kaum muslim. Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan cara kaum muslim secara individu membantu orang miskin; dan negara memungut dharibah (pajak) dari orang-orang kaya hingga mencukupi.
Syariat Islam juga mendefinisikan kepemilikan sebagai izin dari Asy-Syari’ (Pembuat Hukum) untuk memanfaatkan suatu zat atau benda. Terdapat tiga macam kepemilikan dalam Islam, yaitu individu, umum, dan negara.
Kepemilikan umum adalah izin dari Allah Swt. kepada jemaah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Aset yang tergolong kepemilikan umum tidak boleh sama sekali dimiliki individu atau dimonopoli oleh sekelompok orang. Aset yang termasuk jenis ini adalah pertama, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital masyarakat dan akan menyebabkan persengketaan jika ia lenyap. Misalnya, padang rumput, air, pembangkit listrik, dan lain-lain. Kedua, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu, misalnya sungai, danau, laut, jalan umum, dan lain-lain. Ketiga, barang tambang yang depositnya sangat besar, misalnya emas, perak, minyak, batu bara, dan lain-lain.
Dalam praktiknya, kepemilikan umum ini dikelola oleh negara, dan hasilnya (keuntungannya) dikembalikan kepada masyarakat. Bisa dalam bentuk harga yang murah, bahkan gratis. Adanya pengaturan kepemilikan umum semacam ini, jelas menjadikan aset-aset strategis masyarakat dapat dinikmati bersama-sama. Tidak dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga yang lain tidak memperoleh apa-apa sebagaimana terjadi dalam sistem kapitalisme. (Nizhamul Iqtishadi fil Islam). Dengan demikian, masalah kemiskinan dapat dikurangi, bahkan diatasi dengan adanya pengaturan sistem yang ideal seperti ini. Wallahualam. [MNews/Gz]
