[Kabar] Pembentukan Satgas PPKS Tidak Mampu Menanggulangi Kekerasan Seksual

Muslimah News, NASIONAL — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berupaya mendorong perguruan tinggi (PT) membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

Saat ini, dari 125 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, yaitu 76 PTN Akademik dan 49 PTN Vokasi, semuanya telah membentuk Satgas PPKS. “Alhamdulillah, saat ini sudah 100% PTN membentuk Satgas PPKS,” ujar Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbudristek, Rusprita Putri Utami, Jumat (3-2-2023).

Rusprita menerangkan bahwa selain PTN, sebanyak 109 perguruan tinggi swasta (PTS) juga sedang berproses membentuk dan sebanyak 20 PTS telah membentuk satgas tersebut di kampus. Rusprita mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi komitmen dari seluruh PTN dan PTS yang telah membentuk Satgas PPKS sebagai upaya bersama menghapus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut terus didorong, mengingat kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan PT masih mengkhawatirkan. “Berdasarkan data laporan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, sepanjang 2015—2021, dari total 67 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, 35 di antaranya terjadi di perguruan tinggi,” ujarnya.

Rusprita menjelaskan, pembentukan Satgas PPKS merupakan amanat Peraturan Mendikbudristek No. 30/2021. “Menurut regulasi tersebut, keanggotaan Satgas PPKS terdiri atas unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Jumlah anggota satgas yang ditetapkan harus gasal paling sedikit lima orang,” tambahnya.

Tidak Mampu

Pengamat masalah perempuan, keluarga, dan generasi dr. Arum Harjati mengungkapkan, Satgas PPKS meski sudah 100% di PTN, dan nantinya juga 100% di PTS, tidak akan mampu menanggulangi kekerasan seksual di kampus

“Tidak akan mampu tanpa dibarengi upaya komprehensif pencegahan kekerasan seksual yang terintegrasi dengan upaya pencegahan di luar lingkungan kampus,” jelasnya kepada MNews, Sabtu (11-2-2023).

Kalau sekadar meningkatkan jumlah korban yang lapor, imbuhnya, keberadaan Satgas mungkin benar adanya.

“Ini karena keberadaan Satgas jelas memberikan kepastian adanya pihak yang siap menerima laporan dan akan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang terjadi. Namun, tanpa adanya upaya pencegahan yang komprehensif yang dilakukan hingga menyentuh akar masalah, niscaya kekerasan seksual akan terus meningkat di mana saja, baik dalam linkungan pendidikan maupun di luar pendidikan, baik di ranah publik maupun domestik,” ujar Arum.

Arum menuturkan, lingkungan yang serba permisif dan hedonis jelas akan memberikan pengaruh buruk terhadap perilaku seseorang, termasuk memudahkan seseorang untuk melakukan kekerasan seksual demi tercapai apa yang diinginkannya.

“Demikian halnya kehidupan yang sekuler –jauh dari tuntunan agama, menjunjung tinggi kebebasan individu dan hak asasi manusia—memudahkan terjadinya kekerasan terhadap orang lain, termasuk kekerasan seksual,” jelasnya.

Ia menegaskan, di tengah situasi lemahnya penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual di negeri ini sebagaimana di sampaikan oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terselesaikan atau berujung damai. “Padahal, pemberian sanksi yang membuat jera adalah salah satu langkah untuk menghentikan rantai kekerasan seksual,” tukasnya.

Arum pesimis jika semua kekerasan seksual bisa masuk dalam tindak pidana. “Pasalnya, tugas Satgas yang diuraikan dalam tanya jawab Permen PPKS sebatas pemeriksaan untuk menemukan bukti kekerasan seksual, supaya korban mendapatkan proses pemulihan, serta terlapor tidak mendapatkan impunitas, diberi sanksi di lingkup kampus, dan/atau direkomendasikan untuk diproses melalui jalur hukum,” ujarnya.

Ruang Perzinaan

Arum juga mengingatkan, frasa “sexual consent” jelas memberikan ruang terhadap aktivitas seksual di luar ikatan pernikahan, atau perzinaan. “Padahal, perzinaan adalah perbuatan haram dalam Islam dan merupakan dosa besar,” tegasnya.

Selain itu, menurut Arum, tidak boleh diabaikan pula adanya potensi terjadinya kekerasan lain jika salah satu pihak mengkhianati consent, satu kondisi yang mungkin saja terjadi dalam hubungan yang tidak memiliki ikatan legal. “Kita tentu masih ingat kasus bunuh diri mahasiwi salah satu PTN di Malang tahun 2021 yang lalu,” ungkapnya.

Arum menegaskan bahwa saat ini ada banyak hal yang secara nyata memudahkan terjadinya kekerasan seksual di mana saja, oleh siapa saja dan siapa pun bisa menjadi korban.

“Semua itu bersumber dari penerapan tata kehidupan sekuler kapitalisme yang membuat manusia hanya berorientasi pada dunia dan kenikmataan jasmani, melupakan adab dan moral,” tuturnya.

Arum menyayangkan bahwa halal dan haram tidak pernah menjadi landasan berpikir, bahkan abai akan adanya hari pertanggungjawaban di akhirat kelak. “Pembuatan peraturan yang berasaskan sekularisme pun tidak akan mampu menyelesaikan secara tuntas persoalan besar ini. Banyaknya regulasi—termasuk UU Perlindungan Anak dan revisinya, UU PKDRT, bahkan UU TPKS—, semuanya menjadi bukti mandulnya sistem hukum sekuler dalam menyelesaikan persoalan kekerasan seksual di negeri ini,” tegasnya.

Diatur Syariat Islam

Arum menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak akan ditemui dalam kehidupan yang diatur dengan syariat Islam secara kafah. “Penerapan Islam sebagai asas kehidupan akan mampu memberantas kekerasan seksual secara tuntas, tidak hanya di PT, tetapi di semua lini kehidupan,” jelasnya.

Arum menekankan, dengan menjadikan akidah Islam sebagai asas kehidupan, setiap orang akan taat pada aturan Allah, menjauhi maksiat dan pelanggaran hukum syarak.

“Penerapan Islam juga akan menjadikan interaksi laki-laki dan perempuan terpisah sesuai dengan tata pergaulan Islam. Setiap individu akan hidup dalam suasana yang aman karena menutup aurat, menundukkan pandangan, dan menghindari khalwat menjadi budaya kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

Ia memaparkan, sistem sanksi Islam akan mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual karena memberikan efek sebagai penebus dosa pelaku dan pencegah bagi orang lain. “Selain itu, masyarakat Islam juga memiliki budaya amar makruf nahi mungkar yang akan mencegah terjadinya pelanggaran hukum syarak,” urainya.

Keimanan dan ketakwaan setiap individu rakyat, tambahnya, akan menjadi benteng ampuh yang menjauhkan mereka dari kemaksiatan dan tindak kejahatan apa pun termasuk kekerasan seksual.

Hanya saja, Arum menegaskan, semua ini hanya akan terbentuk ketika Khilafah Islamiah tegak karena penerapan syariat Islam secara kafah hanya mungkin diterapkan dalam institusi tersebut. [MNews/Hen]