![[Kabar] Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, tetapi Kemiskinan Bertambah, Aktivis: Wajar dalam Sistem Kapitalisme](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/11/Backup_of_Backup_of_Minunsyantik-4-1170x658.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyatakan, pertumbuhan Indonesia 2022 yang berada di kisaran 5,3% merupakan capaian yang membanggakan, kendati masih dibutuhkan terobosan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dirasakan masyarakat bawah.
Fathan menjelaskan ada beberapa indikator yang menjadi penanda jika tingginya pertumbuhan ekonomi belum dinikmati masyarakat bawah, yakni meningkatnya tingkat kemiskinan dari 9,54% pada Maret 2022 menjadi 9,57% pada September 2022. Selain itu, tingkat konsumsi individu hanya di kisaran 4,93% dalam Produk Domestik Bruto (PDB).
“Fakta ini menjadi paradoksal karena di satu sisi pertumbuhan ekonomi tumbuh, tetapi tingkat kemiskinan meningkat dan konsumsi individu stagnan,” katanya.
Fathan mengungkapkan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh komponen ekspor yang meningkat signifikan hingga 16,28% karena sektor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit menjadi primadonanya.
“Ironinya tenaga kerja di sektor ini tidak sebanyak sektor UMKM dan Pertanian sehingga peningkatan ekspor komoditas ini juga tidak memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” katanya. Fathan berharap agar ada terobosan kebijakan sehingga kue pertumbuhan bisa dinikmati secara merata.
Wajar
Mengomentari fakta di atas, aktivis muslimah Fatma Sunardi mengatakan sebagai hal wajar. “Fakta pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kemiskinan bertambah dan konsumsi masyarakat stagnan adalah wajar dalam sistem ekonomi kapitalisme,” ungkapnya kepada MNews
Ia menerangkan, pertumbuhan ekonomi yang digadang -gadang akan membawa kesejahteraan hanya sekedar asumsi. “Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, variabel yang dilibatkan adalah investasi, konsumsi, ekspor dan impor. Jika salah satu saja variabelnya naik signifikan maka akan sangat mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi,” tukasnya.
Ia meyakinkan, kasus Indonesia jelas, ketika ekspor meningkat karena harga komoditas batu bara dan sawit di pasar global naik berlipat, seketika membawa kenaikan pertumbuhan ekonomi. “Ini tidak terkait sama sekali dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Perhitungan seperti ini menjadikan upaya pengentasan kemiskinan dengan memberi bantuan tunai (jaring pengaman sosial) menjadi tidak ada nilainya,” urainya.
Menurut Fatma, bagi negara seperti Indonesia yang kaya akan sumber daya alam (SDA) wajar jika pertumbuhan ekonomi di topang oleh ekspor. “Masuknya investasi untuk mengelola SDA terutama yang terkait dengan energi (batu bara dan sawit) diikuti produksi dalam skala besar untuk memasok rantai supplay global dengan mudah akan mendongkrak ekspor. Kenyataannya, ekspor komoditas yang besar hanya dinikmati oleh pemilik korporasi dan para investor,” kritiknya.
Jika bicara masalah mengentaskan kemiskinan dan konsumsi masyarakat, lanjutnya, pangkalnya ada pada adanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses kekayaan yang ada dalam bentuk kegiatan ekonomi, seperti industri, perdagangan, jasa dan pertanian. “Saat ini, rakyat Indonesia sulit untuk mengakses sumber-sumber ekonomi, baik tanah, SDA, bahkan meningkatkan skill dalam berusaha,” ucapnya.
Kesulitan ini, jelasnya, karena SDA strategis yang dibutuhkan publik telah dikuasai perorangan dan korporasi. “Tanah sebagai sumber ekonomi yang paling utama juga sulit diakses karena adanya konsensus lahan oleh investor demi kegiatan ekonomi skala besar semisal perkebunan, pertambangan dan industri pertanian,” ujarnya memberikan analisa.
Fatma menambahkan, peningkatan skill melalui pendidikan juga tidak terjadi. Mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD-SMA hampir 95% .
“Ini menjadikan mereka sulit memiliki nilai tambah bagi aktivitas ekonomi mereka. Pemerintah juga belum mampu menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang melahirkan tenaga kerja berskill tinggi bahkan para ahli di bidangnya,” sesalnya.
Sempitnya kesempatan untuk mengakses kekayaan alam ini, tegas Fatma, menjadikan ekonomi di tingkat bawah tidak tumbuh. “Ketika kegiatan ekonomi tidak tumbuh, maka masyarakat tidak mendapatkan tambahan income. Kondisi ini rentan untuk terjatuh pada kemiskinan jika terjadi kenaikan harga bahan pangan, bencana atau inflasi,” urainya.
Ia menyatakan, mengentaskan kemiskinan dengan sistem kapitalisme, mustahil. “Selama kekayaan alam dikuasai oleh perorangan atau korporasi atas nama kebebasan kepemilikan, pasti ekonomi masyarakat tidak akan tumbuh. Pemerintah juga semakin tidak berdaya akibat minimnya anggaran untuk memberikan subsidi, bantuan dan penyelenggaraan layanan publik. Menurunnya kualitas layanan publik, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan menjadikan rakyat semakin lemah dan tidak memiliki daya saing. Kondisi ini akan menghantarkan pada lingkaran kemiskinan baru yang lebih rumit,” urainya.
Menyejahterakan
Fatma mengatakan, Islam menawarkan konsep ekonomi yang sederhana, mudah diimplementasikan dan hasilnya teruji menyejahterakan.
“Konsep ekonomi Islam akan dituangkan dalam politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam dalam Khilafah diterapkan untuk menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyat, orang per orang, secara menyeluruh. Selain itu, Khilafah membuka kesempatan bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar yang mampu diraih sebagai manusia yang hidup dalam suatu masyarakat yang khas, dengan corak dan gaya hidup yang unik,” bebernya.
Kebijakan ekonomi Khilafah ini, ucapnya, menitikberatkan pada distribusi kekayaan di tengah masyarakat. ”Secara teknis, penerapannya melalui implementasi hukum-hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi ,yakni pertanian (hukum tentang tanah dan lahan),perdagangan, jasa dan industri,” tuturnya.
Fatma menuturkan, kaidah ekonomi Islam tentang kepemilikan (kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara) dan kaidah kepemimpinan Islam (khalifah sebagai pengurus dan pelindung rakyatnya) akan menjadikan negara menjadi penjaga kekayaan rakyat.
“Khalifah akan mengelolanya demi kesejahteraan, melaksanakan pendidikan berkualitas untuk membekali rakyatnya dengan pengetahuan hingga bisa bersaing dengan bangsa lain di berbagai bidang kehidupan. Konsepsi ini akan mudah dipraktikkan oleh negara manapun dengan mudah tanpa perlu bantuan dari negara lain apalagi hutang,” jelasnya.
Terbukanya kesempatan rakyat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi dengan kegiatan ekonomi yang berkualitas, menurut Fatma, pasti akan menumbuhkan ekonomi sektor riil, meningkatkan income (penghasilan) dan meningkatkan konsumsi rakyat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan. “Adanya kemampuan berupa income akan menyelesaikan masalah kemiskinan,” ungkapnya.
Hanya saja, Fatma menegaskan, pilihan sistem Islam ini tentu membutuhkan komitmen negara dan rakyat Indonesia. “Masa depan Indonesia masih panjang. Pilihan bersama sistem kapitalisme tidak akan bisa membawa kesejahteraan, sebaliknya memilih sistem Islam menjanjikan kebaikan dunia berupa kehidupan yang sejahterah dan di akhirat akan mendapatka keridhaan Allah Swt.,” pungkasnya. [MNews/IA]
