Hendak ke Mana Kepak Sayap Kebijakan Minyak Goreng?

Hendak ke Mana Kepak Sayap Kebijakan Minyak Goreng?

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Bola liar kasus minyak goreng (migor) di Indonesia masih terus bergulir. Kali ini soal kebijakan penyetopan ekspor crude palm oil (CPO), langkah baru pemerintah dalam mengurai persoalan harga migor di dalam negeri. Kira-kira, hendak ke mana arah kepak sayap polemik migor ini?

Apa yang Sebenarnya Diekspor?

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa pemerintah bukan melarang ekspor CPO, melainkan hanya refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein yang merupakan bahan baku migor sawit (MGS). (Bisnis, 26/4/2022).

Namun belakangan, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ekspor CPO juga termasuk ikut dilarang. Keputusan ini memastikan bahwa seluruh produk CPO dapat didedikasikan untuk ketersediaan migor curah agar bisa mencapai harga Rp14.000 per liter, terutama di pasar-pasar tradisional dan untuk kebutuhan usaha kecil dan menengah (UKM). (Kompas, 28/4/2022).

Banyak kalangan menilai kebijakan pemerintah tersebut kurang efektif, keliru, dan destruktif. Berbagai aturan terkait tata niaga CPO dan turunannya tidak menyelesaikan akar masalah kelangkaan dan tingginya harga migor dalam negeri. Sebaliknya, berpotensi memunculkan komplikasi dampak berantai pada ekonomi, industri sawit, dan turunan domestik, serta posisi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia.

Haruskah Ekspor Dilarang?

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatra Barat Syahril berkomentar bahwa penghentian ekspor CPO dan produk migor terhitung 28/4/2022 tersebut sebenarnya bukan langkah bijak. Pasalnya, pabrik sebenarnya juga sudah berhenti beroperasi mengingat sudah mulai cuti Lebaran sehingga ekspor pasti terhenti sementara. (Bisnis, 25/4/2022).

Syahril melihat larangan ekspor CPO justru berdampak buruk bagi para petani dan sebaliknya, menguntungkan para eksportir. Syahril menjelaskan, jika hasil panen sawit di Indonesia ini sifatnya kebutuhan domestik saja, perusahaan akan berpikir untuk mematok nilai beli sawit dengan harga yang lebih murah. Ini tentu merugikan petani, terutama petani perkebunan rakyat.

Namun, bagi eksportir, kondisi tersebut mampu menghasilkan cuan karena sebagai perusahaan CPO mereka bisa menyetok sebanyak-banyaknya. Saat pintu ekspor dibuka kembali, mereka bisa menjual dengan harga lebih tinggi. Kondisi ini yang semestinya diwaspadai karena berpotensi terjadinya monopoli oleh perusahaan. 

Perihal ini, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu melarang ekspor, tetapi cukup menaikkan pungutan ekspor agar persediaan nasional terjaga. Menurutnya, hingga saat ini, pengapalan ke negara lain masih jauh lebih menguntungkan bagi eksportir karena mereka hanya mengeluarkan pungutan sebanyak US$575 per ton. Sementara itu, harga jual di pasar luar negeri US$1.600 sehingga masih untung sekitar US$1.100 per ton. (Bisnis, 25/4/2022).

Stabilisasi Harga Migor, Penguasa Vs. Mafia

Usai larangan ekspor CPO dan migor, pengawasan produksi dan distribusi menjadi salah satu titik kritis selanjutnya. Sesuai ketentuan Permenperin 12/2022, fokus pengawasan saat ini adalah migor curah bersubsidi, khususnya untuk memastikan kesesuaian dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) senilai Rp14.000 per liter atau Rp15.000 per kg.

Berikutnya, pemerintah menugaskan Bulog, Bea Cukai, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar kebijakan pelarangan ekspor CPO dan migor ini efektif. Kemudian, pengawasan akan dilakukan Satgas Pangan.

Pemerintah juga menugaskan Bulog menjadi distributor migor agar harganya murah dan mudah terjangkau masyarakat. Bulog diminta memperbanyak pengecer di pasar tradisional dan pelayanan kepada UKM di seluruh wilayah Indonesia.

Bulog juga diharapkan menyerap stok kelapa sawit di tingkat petani dan menjaga stabilitas harga di pasar. Bulog dapat menunjuk perusahaan-perusahaan migor untuk melakukan pengolahan menjadi produk jadi dan memasarkan dengan kemasan tertentu.

—

Tidak pelak, stabilisasi harga adalah ekses dari kebijakan larangan ekspor CPO, terutama harga migor di dalam negeri. Harapannya, larangan ekspor langsung menurunkan harga migor. Padahal kasusnya tidak sesederhana itu.

Ketentuan harga migor kini masih bersandar pada Permendag 11/2022, yakni harga migor kemasan mengikuti mekanisme pasar. Pasalnya, permasalahan migor bukan hanya soal harga. Ada permasalahan kartel harga yang menyebabkan harga migor naik berkali-kali lipat.

Ada juga permasalahan di sisi distribusi. Terlebih setelah adanya program BLT migor yang bisa memberikan keuntungan hingga Rp1,12 triliun untuk para mafia migor. Kebijakan BLT ini diduga sebagai bagian dari modus migor untuk bisa meraup keuntungan dari naiknya harga migor. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengungkap aktor utama kasus ini.

Selain itu, harus ada penyidikan pemain besar yang selama ini menguasai 70% lebih pasar migor. Pelaku di internal pemerintahan yang terlibat juga harus dibongkar tuntas sehingga kasus ini tidak terulang kembali.

Pengusutan mafia dan kartel migor harus tuntas. Pasalnya, kejahatan yang sama juga berpotensi terjadi pada komoditas pangan lainnya sebab komoditas seperti gula pasir, beras, susu, teh, hingga telur ayam juga sedang mengalami kenaikan harga.

Ketetapan Islam atas Harga Komoditas

Ironis menyaksikan polemik naik-turunnya harga migor, termasuk soal larangan ekspor CPO. Sesungguhnya, semua ini tidak lepas dari jejaring kapitalisme yang rakus. Harga adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem ekonomi kapitalisme untuk memainkan produksi, konsumsi, dan distribusi.

Polemik migor nasional bukan hanya perkara stok dan harga. Penguasa harus meluncurkan kebijakan larangan ekspor CPO guna mengatasi kelangkaan di dalam negeri dan menekan harganya. Namun, harga adalah alat pengendali dalam sistem kapitalisme. Pada titik ini, para kapitalis menjadi sangat leluasa bermain sehingga dapat meraih profit sebesar-besarnya.

Para kapitalis akan menciptakan mekanisme atau struktur harga komoditas di pasaran karena harga akan memengaruhi keseimbangan ekonomi secara otomatis. Tidak heran, penguasa kapitalistik tidak peduli andai kebijakan larangan ekspornya justru makin menjatuhkan harga komoditas di tingkat petani sekaligus tetap menguntungkan pengusaha besar.

Hal ini berbeda dengan tata aturan sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, Allah Taala memberikan hak pada setiap orang untuk menjual dan membeli barang sesuai harga yang ia sukai. “Sesungguhnya jual beli itu (sah karena) sama-sama suka.” (HR Ibnu Majah)

Namun, Allah mengharamkan negara mematok harga komoditas untuk umum sehingga memaksa mereka melakukan transaksi jual beli sesuai harga patokan tersebut.

“Harga pada masa Rasulullah saw. pernah membumbung, lalu mereka melapor, ‘Ya Rasulullah, seandainya saja harga ini engkau patok (tentu tidak membumbung seperti ini).’ Beliau saw. menjawab, ‘Sesungguhnya Allahlah Maha Pencipta, Maha Penggenggam, Maha Melapangkan, Maha Pemberi Rezeki, dan Maha Menentukan Harga. Sesungguhnya aku sangat ingin menghadap ke hadirat Allah sementara tidak ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam masalah harta dan darah.’” (HR Ahmad)

Kondisi melambungnya harga barang memang realitas yang kadang tidak bisa kita hindari. Hal ini juga terjadi pada masa peperangan, krisis politik, dsb. yang menyebabkan tidak tercukupinya barang di pasaran akibat penimbunan atau kelangkaan barang. Namun, solusi masalah ini bukan dengan mematok harga.

Jika kelangkaan terjadi karena penimbunan, hal tersebut jelas telah Allah haramkan. Jika kelangkaan terjadi karena barangnya memang langka, penguasa harus mengupayakan kecukupan pengadaan barang tersebut di pasaran dengan cara mengambil dari kantong-kantong logistik barang yang bersangkutan sehingga keberadaan barang terjaga (tidak langka). Dengan demikian, melambungnya harga—termasuk kelangkaan barang—dapat dihindari.

Khatimah

Polemik migor tidak kunjung usai. Wajar jika detik ini kita menilai bahwa kebijakan larangan ekspor CPO sarat manuver kapitalistik. Penguasa menggunakan kepentingan rakyat sebagai alibi untuk menerbitkan sebuah kebijakan. Padahal, yang menuai keuntungan dari kebijakan itu adalah penguasa beserta lingkaran pengusaha yang berkepentingan. Lagi-lagi, rakyat yang terdampak kerugian.

Sungguh sangat jauh dengan sosok pemimpin yang ditetapkan Islam, yakni agar menjadi pemimpin yang baik, adil, jujur, amanah, dan bijaksana. Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya.” (HR Muslim) [MNews/Gz]

Foto sampul: AFP/Wahyudi

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *