Gonjang-ganjing Pemekaran Wilayah, Papua Tetap Tersandera Asing

Gonjang-ganjing Pemekaran Wilayah, Papua Tetap Tersandera Asing

Penulis: Juanmartin, M. Kes.

Muslimah News, OPINI — Presiden Jokowi menerima delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Istana Merdeka, Senin (25/4/2022). Dalam pertemuan ini, MRP mengaku menyampaikan aspirasinya selama ini, yaitu menolak rencana pemekaran provinsi di Papua. (Kompas)

Sebagai informasi, sebelumnya DPR RI telah mengesahkan rencana pembentukan tiga provinsi di Papua, yaitu Pegunungan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Selatan, sebagai tiga rancangan undang-undang (RUU) inisiatif parlemen.

DPR menempuh rencana pemekaran ini dengan melakukan dua kali revisi atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. DPR menetapkan bahwa pemekaran wilayah di Bumi Cenderawasih bisa dilakukan sepihak oleh Jakarta, dari yang sebelumnya harus atas persetujuan MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Meski Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan akan mempertimbangkan penundaan rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran tiga wilayah di Papua, MRP tidak urung menyuarakan aspirasi menolak pemekaran.

Ketua MRP Timotius Murib mengungkap sejumlah alasan pihaknya menolak pemekaran wilayah. Ia juga menyampaikan pada Jokowi bahwa tidak ada urgensi pemekaran wilayah di Papua, apalagi jika dikait-kaitkan dengan cita-cita pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. (CNN Indonesia).

Pemerintah Tidak Tegas

Pembahasan persoalan Papua seolah tidak pernah menemukan titik akhir. Adanya kepentingan segelintir pihak sesungguhnya merupakan masalah mendasar wilayah ini tidak pernah keluar dari isu disintegrasi.

Kita tidak bisa menutup mata dengan aksi teror kelompok separatis di Papua. Sebagaimana kita tidak mampu menutup mata dengan maraknya tuntutan referendum serta manuver yang kerap dilakukan sejumlah elemen yang menuntut pembebasan Papua. Anehnya, sikap pemerintah terkesan ambigu.

Meski separatisme dan disintegrasi sudah begitu nyata, pemerintah belum menampakkan sikap tegas bahkan terkesan lunak terhadap separatis. Luhut bahkan pernah mengatakan bahwa pemerintah memilih pendekatan yang lebih manusiawi di Papua, termasuk dialog dan pemberian amnesti.

Sayangnya, pada saat yang bersamaan, korban para separatis terus berjatuhan, baik dari sipil maupun TNI. Aksi teror separatis bahkan terbilang brutal, sama sekali tidak mempertimbangkan aspek manusiawi. Wajar jika beberapa pihak melontarkan pendapat bahwa konflik di wilayah ini sengaja dipelihara demi menjaga kepentingan beberapa pihak termasuk asing.

Harapan masyarakat Papua tentu tidak jauh dari terwujudnya rasa aman dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Sayangnya, kehidupan mereka harus berjibaku dengan teror dan isu separatis. Belum lagi politik belah bambu yang kerap muncul di tengah masyarakat asli dan pendatang, membuat gambaran wilayah Papua yang elok seolah jauh dari kata bersahabat.

Berbagai konflik yang terjadi di Bumi Cenderawasih menguatkan adanya stigma yang sengaja dikobarkan. Alhasil, isu separatis seolah melekat sementara pembangunan wilayah menjadi masalah klasik dan terus saja tertinggal. Mengapa ini terjadi?

Keterlibatan Asing

Persoalan Papua memang kompleks. Ada unsur keserakahan, eksploitasi, pemiskinan, pembodohan, dan keterlibatan pihak asing di sana. Isu pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sesungguhnya merupakan dampak dari tata kelola yang miskin visi. Sebab, bukan sumber daya alamnya yang tidak ada, tetapi visi politik negara yang tidak hadir di tengah-tengah masyarakat.

Rasanya tidak ada yang memungkiri bahwa bumi Papua kaya akan sumber daya alam. Gunung, hutan hingga perairan di wilayah ini sesungguhnya merupakan modal besar bagi kemakmuran masyarakatnya. Hanya saja, hadirnya perusahaan korporasi domestik maupun asing membuat masyarakat harus gigit jari. Mereka miskin di tanah yang kaya.

Papua bahkan sudah puluhan tahun menjadi sumber kekayaan bagi sejumlah perusahaan asing, terutama Freeport. Ironisnya, kesejahteraan nyaris tidak pernah menyapa warganya. Pemekaran wilayah jelas bukan pilihan untuk menyejahterakan rakyat. Justru sebaliknya, pemekaran akan membuka peluang masuknya korporasi karena pengelolaan wilayah menjadi otonom.

Tentu kondisi Papua saat ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada perjalanan panjang yang terhubung dengan ambisi AS melakukan penambangan tembaga di Papua Barat. Perebutan Irian Barat oleh Indonesia dan Belanda kala itu menjadi momentum bagi AS untuk memperoleh kontrak kerja.

Penandatanganan kontrak (KK) kerja AS-Indonesia dilakukan sebelum genap sebulan naiknya Presiden Soeharto. Tahun 1967, Freeport mendapat hak konsesi lahan penambangan seluas 10.908 hektare untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan. Bandingkan dengan luas lahan penambangan saat ini yang mencapai 2,6 juta hektare.

Untuk KK pertama, royalti untuk pemerintah Indonesia dari penambangan tembaga oleh Freeport sebesar 1,5% dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3,5% dari harga jual (jika harga US$1.1/pound). Sedangkan untuk emas dan perak sebesar 1% dari harga jual.

Pada 1988, Freeport menemukan cadangan baru di pegunungan Grasberg. Dari temuan tersebut, Freeport mengupayakan perjanjian kontrak kerja baru. Hasilnya, pada 30 Desember 1991 KK kedua Freeport dan Pemerintah Indonesia lahir untuk masa berlaku selama 30 tahun, hingga 2021. Padahal, KK I baru berakhir pada tahun 1997. Jadi, sejak masuknya Papua ke NKRI memang sudah sarat kepentingan asing.

Konflik separatis pun tidak lepas dari campur tangan asing. Pada 2019 lalu, pihak Kepolisian Republik Indonesia pernah mengungkap adanya keterlibatan asing dalam konflik di tanah Papua. Hanya saja, butuh tindakan komprehensif dan kerja sama antarnegara untuk menyelesaikan hal ini.

Meratakan Kesejahteraan dari Perspektif Islam

Jika munculnya masalah di Papua adalah karena faktor kesejahteraan dan pembangunan yang tidak merata maka butuh revisi total visi pembangunan negeri yang kapitalistik. Aglomerasi pembangunan sesungguhnya menjadi salah satu ciri pembangunan kapitalistik. Sementara, wilayah pinggiran terabaikan dalam pembangunan infrastruktur. Padahal, di saat yang sama, potensi sumber daya alamnya tereksploitasi. 

Harus menjadi pemahaman bersama bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan akses sarana dan prasarana yang mendukung, baik itu di perkotaan maupun pedesaan. Meski ada perbedaan filosofi pembangunan kota dan desa, tetapi yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana wilayah pelosok tidak mengalami ketertinggalan pembangunan yang berdampak pada status wilayah tertinggal.

Saat ini, status wilayah tertinggal identik dengan daerah terbelakang, miskin, akses pendidikan yang tidak layak dan ukuran pembangunan ekonomi yang tidak memadai. Sejatinya, hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan yang tajam dan tidak hadirnya visi politik negara secara utuh.

Islam memandang bahwa penguasa memiliki peran besar dalam menyejahterakan rakyatnya, individu per individu. Dengan sendirinya, negara hadir untuk menyediakan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sebagai pelayan rakyat, penguasa wajib memastikan pembangunan infrastruktur yang merata, semata untuk memudahkan rakyat dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Negara juga bertanggung jawab memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada rakyat secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut, negara tidak akan membuka celah sedikit pun bagi pihak luar untuk campur tangan dalam pengelolaan wilayah, apalagi di tanah perbatasan (ribath) seperti Papua. Negara juga tidak akan membiarkan munculnya kaum separatis yang merongrong kesatuan. Sebab dalam Islam, menjaga kesatuan wilayah merupakan perkara wajib.

Khatimah

Jika pembangunan ala kapitalisme nyata tidak berkontribusi pada kesejahteraan, bahkan membuka celah disintegrasi yang berujung pada masuknya pencaplok kekayaan alam, mengapa tidak melirik Islam sebagai solusi? Bukankah Islam memiliki konsep yang terbukti menyejahterakan dan di saat yang sama mampu menjaga wilayah yang mencapai dua per tiga belahan dunia?

Tentu butuh diskursus secara berkelanjutan sebagai langkah awal untuk memberi solusi khususnya bagi tanah Nuu War, Papua. Wallahualam. [MNews/Has]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *