![[Kabar] Rencana Kenaikan Harga Pertalite dan Solar, Emilda Tanjung: Ironi Negeri Berlimpah Migas](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/04/photo_2022-04-20_06-13-38.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si. menegaskan rencana kenaikan harga Pertalite dan solar oleh pemerintah merupakan kebijakan ironi.
“Menaikkan harga BBM adalah kebijakan ironi karena negeri ini memiliki sumber daya migas yang potensinya berlimpah,” ungkapnya dalam sebuah podcast, Jumat (15/04/2022).
Hal ini dinyatakannya menanggapi kebijakan Kementerian ESDM yang memberikan sinyal akan terjadi kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar. Kebijakan ini diambil sebagai respon tingginya harga minyak mentah dunia yang menyebabkan meningkatnya beban subsidi yang harus ditanggung negara.
Ingkar Janji
Emilda mengingatkan pada saat itu pemerintah berjanji tidak akan menaikkan harga pertalite, “Namun tampaknya janji ini akan diingkari,” ujarnya.
Bahkan, katanya, beberapa saat lalu sudah terlontar bahwa ada rencana dari negara atau pemerintah untuk menaikkan harga elpiji 3 kg. “Kenaikan berbagai bahan bakar gas ini dan juga berbagai harga kebutuhan pokok lainnya tentu akan menambah beban ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Sementara hari ini, ucap Emilda, kondisi perekonomian mayoritas masyarakat belum pulih, “Ditambah harga kenaikan upah buruh juga sangat sangat minim. Bahkan, tidak sebanding dengan kenaikan harga yang terjadi saat ini,” tukasnya.
Tidak Tepat
Namun sayangnya, Emilda menilai, di sisi lain, di tengah kondisi yang begitu berat tersebut justru berbagai proyek besar terus berjalan, “Padahal proyek-proyek itu sangat tidak berkorelasi, bahkan tidak dibutuhkan sebenarnya oleh masyarakat, seperti pembangunan IKN,” tegasnya.
Menurutnya, dari sini dapat terlihat bahwa ada manajemen keuangan atau anggaran yang tidak tepat oleh negara, “Negara lebih memprioritaskan proyek strategis dibandingkan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat,” kritiknya.
Ia mengatakan saat harga minyak dunia naik, pemerintah juga seringkali menaikkan harga BBM di dalam negeri. “Pemerintah tampak sangat terbebani dengan subsidi yang diberikan kepada rakyat. Padahal, pemerintah sejatinya adalah pelayan atau pengurus rakyat,” sindirnya.
Salah Tata Kelola
Emilda menyampaikan hal ini akibat kesalahan tata kelola kapitalisme neoliberal yang memang semestinya diganti. “Migas adalah kekayaan milik rakyat yang seharusnya hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Tidak boleh negara mengambil alih pengelolaan harta tersebut, lalu menjualnya kepada rakyat,” cetusnya.
Ia memaparkan bahwa yang seharusnya dilakukan negara adalah mengelola kekayaan tersebut sebagai wakil dari rakyat. “Karena itu, anggapan negara memberikan subsidi BBM yang digunakan oleh rakyat adalah anggapan yang salah. Seharusnya, rakyat memanfaatkan BBM itu sepenuhnya karena merekalah pemilik harta tersebut,” katanya.
Sebagaimana sabda Rasulullah, lanjutnya, bahwa manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, api, dan padang rumput yang dalam hal ini energi termasuk kategori api.
Ia menerangkan kalau negara ingin menetapkan harga pada BBM, seharusnya harga tersebut hanya dilekatkan sebagai pengganti biaya produksi. “Bukan menjual untuk mendapatkan keuntungan dari rakyat,” ulasnya.
Selain itu, sambungnya, dengan potensi sumberdaya yang begitu besar seharusnya mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. “Tidak perlu impor yang akan dipengaruhi harga minyak dunia, atau malah diserahkan pengelolaannya kepada korporasi. Akibatnya, hasil yang dirasakan rakyat juga sedikit,” paparnya.
Belum lagi, kritik Emilda, BUMN migas mengelola sumur yang potensinya rendah. “Ditambah pengelolaannya menggunakan asas korporasi, yaitu bukan dalam rangka melayani rakyat melainkan berbisnis untuk mengejar profit,” tandasnya. [MNews/Nvt]
Sumber foto: Bisnis
