Kapitalisme Ancaman Nyata; Bukan Radikalisme, Mahasiswa, ataupun Narasi Perlawanan

Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.

Muslimah News, OPINI — Narasi perang melawan radikalisme masih terus bergulir meski telah berganti tahun. Padahal, publik sampai detik ini belum juga mengetahui kejelasan apa dan siapa yang termasuk dalam kategori radikal. Sebab, penegak hukum dan pejabat negara ketika menyeru perang melawan kelompok radikal, mereka memberikan data dan bukti yang minim terkait narasi radikalisme itu sendiri.

Akhirnya publik makin “gerah” karena narasi melawan radikalisme terus menyasar ke berbagai elemen masyarakat, termasuk pula elemen mahasiswa yang katanya telah disusupi kelompok radikal kanan. Seperti penyampaian Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman adanya bahaya kelompok radikal di tengah masyarakat Indonesia. Ia menyampaikan saat memimpin apel gelar pasukan yang diikuti 2.655 prajurit TNI AD wilayah Jabodetabek di Monas. (25/1/2022).

Menurutnya, kelompok radikal kanan telah memasuki beberapa elemen masyarakat, salah satunya elemen mahasiswa. Hal tersebut diketahuinya berdasarkan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan Tahun 2022 beberapa waktu lalu. (republika.co.id, 25/1/2022).

Namun, sayangnya ucapan Pak Jenderal berpotensi menimbulkan kericuhan serta saling curiga di tengah publik. Pasalnya, seruan melawan kelompok radikal kanan tidak dibarengi dengan memaparkan keterbukaan data, apa dan siapa yang dimaksud dari kelompok tersebut. Apalagi menggiring isu radikalisme selama ini memberi dampak negatif bagi mayoritas penduduk negeri yang notabene muslim.

Tuduhan Tanpa Bukti itu Pedih, Jenderal!

Opini perang melawan radikalisme masih masif digencarkan di tengah masyarakat. Bahkan, sebelumnya salah satu lembaga survei bernama Setara Institute mengungkapkan, sebanyak 10 perguruan tinggi negeri di Indonesia terpapar paham radikalisme. Hal itu diungkapkan Halili berdasarkan hasil penelitian bertajuk, “Wacana dan Gerakan Keagamaan di Kalangan Mahasiswa: Memetakan Ancaman atas Negara Pancasila di PTN.” (suara.com, 31/5/2019).

Sejumlah tokoh dan pengamat meminta kejelasan dari apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal terkait siapa yang dimaksud kelompok radikal kanan. Salah satunya tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau Gus Umar meminta Pak Jenderal mengeluarkan data-data terkait radikalisme di Indonesia. “Ayolah Pak Dudung buka datanya ke publik. Jangan ngomong doang,” kata Gus Umar di akun Twitter, 26/1/2022. (wartaekonomi.co.id, 27/1/2022).

Senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif The Community of Ideological Islamict Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya meminta Pak Jenderal membuktikan ucapannya dengan data. Ia meminta transparan mengungkap siapa yang sebenarnya masih disebut sebagai kelompok radikal di Indonesia. Menjelaskan pula apa saja kategori yang termasuk dalam kelompok radikal. (galamedia.pikiran-rakyat.com, 26/1/2022).

Sebab, tuduhan tanpa bukti itu pedih sekali. Konon, kelompok radikal yang dimaksud ternyata tidak membahayakan bagi bangsa dan negara, justru berkontribusi nyata untuk negeri ini menjadi lebih baik. Mengingat, ada propaganda dan tudingan yang mencap radikal kepada kelompok-kelompok umat Islam yang dianggap berseberangan dengan kepentingan negara-negara kafir penjajah (Barat), termasuk juga kepentingan status quo para penguasa boneka Barat di beberapa negara, termasuk pula Indonesia.

Istilah Radikalisme, Menakuti dan Menjauhkan Umat dari Islam

Istilah radikalisme begitu jor-joran diopinikan oleh media dengan melekatkan pada mereka yang teguh dalam melaksanakan ajaran Islam. Mereka yang berpenampilan secara islami pun akhirnya turut dicurigai. Umat Islam yang menyerukan ajaran Islam kafah juga turut dicap sebagai muslim yang berpaham radikalisme.

Jelas hal ini makin membahayakan bagi masyarakat karena makin tertanam di dalam pemahaman mereka bahwa radikalisme merupakan tindak kejahatan yang harus dijauhi dan dilawan. Menyebabkan mereka makin menjauhi ajaran agamanya yang paripurna. Dampaknya, semakin lemah pula keterikatan mereka terhadap Islam.

Selain itu, propaganda radikalisme juga melemahkan girah umat Islam dalam memperjuangkan ajaran agamanya, perjuangan penerapan syariah Islam secara kafah dalam wadah Khilafah. Inilah yang menjadi tujuan utama dari narasi perlawanan atas radikalisme. Apalagi jika isu radikalisme menyasar kalangan mahasiswa.

Mahasiswa yang vokal menebarkan pemikiran Islam serta turut memperjuangkan Islam dalam berbagai gerakan mahasiswa yang berasaskan Islam, dicurigai bahkan bisa saja dikeluarkan dari kampus karena dianggap terpapar atau berafiliasi dengan paham radikal.

Penting bagi masyarakat termasuk pula mahasiswa memahami bahwa perang melawan radikalisme merupakan bagian dari perang melawan Islam. Rand Corporation telah menerbitkan sebuah dokumen yang berjudul Building Moderate Muslim Networks.

Dalam dokumen tersebut, mengungkapkan peta jalan bagaimana membangun jaringan muslim moderat dengan mulai memberikan prioritas bantuannya kepada pihak-pihak yang dinilai paling cepat memberikan dampak dalam perang pemikiran, yakni pertama, akademisi dan intelektual muslim yang liberal dan sekuler. Kedua, mahasiswa muda religius yang moderat. Ketiga, komunitas aktivis. Keempat, organisasi-organisasi yang mengampanyekan persamaan gender. Kelima, wartawan dan penulis moderat.

Kapitalisme Ancaman Nyata

Jika mau jujur, ancaman nyata di negeri ini ialah masih langgengnya penerapan sistem kapitalisme liberalistis yang terbukti gagal menyejahterakan, mewujudkan keadilan, memajukan bangsa dan negara. Publik dapat melihat dengan jelas, korupsi makin masif dilakukan para pejabat dan politisi. Pertumbuhan ekonomi negeri macet dan utang tembus Rp5.000 triliun. Pindah ibu kota pun dilakukan dengan pinjaman utang lagi.

Terjadi deindustrialisasi yang tidak terbendung. Pengangguran meningkat dan lapangan kerja makin sulit didapatkan. Angka kemiskinan yang tidak kunjung turun malah makin bertambah. Lonjakan harga pangan makin melambung. Pajak pun kian mencekik. Belum lagi, kenaikan tarif dasar listrik, langkanya BBM hingga wacana penghapusan salah satu BBM terjangkau oleh masyarakat.

Isu radikalisme terus digoreng, sementara minyak goreng yang menjadi kebutuhan rakyat kosong di pasaran setelah dipatok satu harga oleh negara.

Hendaknya penegak hukum dan pejabat negara jeli menilai bahaya nyata yang ada di negeri ini. Masyarakat semestinya memiliki sikap atas masih masifnya isu radikalisme.

Pertama, umat bersama seluruh elemen masyarakat menyadari bahwa isu radikalisme merupakan bagian dari rencana jahat musuh Islam. Didalangi oleh negara-negara imperialis Barat menghancurkan persatuan umat Islam dan menghambat kebangkitan Islam.

Kedua, meningkatkan kesadaran politik yang menjadikan umat memahami setiap persoalan dari sudut pandang akidah dan syariat Islam. Kesadaran ini akan memandu umat mewaspadai berbagai upaya yang ditujukan untuk menghancurkan eksistensi Islam termasuk lewat proyek radikalisme. Di samping itu, menjadikan umat membela ajaran Islam.

Ketiga, semestinya seluruh entitas Islam baik ulama, parpol Islam, ormas Islam, maupun gerakan Islam bersatu menjelaskan kepada umat bahwa ancaman nyata itu datang dari kapitalisme beserta turunannya.

Lantas, siapa yang dirugikan dengan proyek radikalisme ini? Jelas umat Islam secara keseluruhan. Ingatlah firman Allah Swt., “Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.” (QS At-Taubah: 32). Wallahualam. [MNews/Has]