Arah Riset: Solusi Kebutuhan Masyarakat atau Legalisasi Kebijakan Menyengsarakan Rakyat?

Ketika riset terlaksana sekadar untuk mendukung kebijakan yang dipaksakan dan mencari legalisasinya, riset akan terpenuhi aroma politik kotor dan memaksakan hasilnya sesuai keinginan birokratisasi. Saat itulah kematian riset menggema. Jadi, ke mana seharusnya arah riset terlaksana?

Selengkapnya

Share

Narasi Antinasionalisme, Upaya Memalingkan Realitas Kedaulatan Negeri yang Terjual

Sungguh naif rezim hari ini. Pada saat harga minyak goreng melangit, kedelai dan tempe bergantung pada negara lain, mereka malah berteriak kedaulatan negara tengah terancam para penceramah “radikal”. Para penceramah yang melek politik, yang memberikan wawasan politik dari sudut pandang Islam kepada para jemaahnya, menjadi bulan-bulanan tudingan rezim. Mereka dituding antinasionalisme, tidak cinta negeri, mengancam kedaulatan negara, dan lain-lain.

Selengkapnya

Share

Outlook Transportasi Indonesia 2022: Jaminan Hak Publik akan Keselamatan Transportasi Hanya di Bawah Naungan Khilafah

Memasuki bulan ketiga 2022 ditandai sejumlah kecelakaan lalu lintas mematikan. Ironisnya, tidak ada tanda terkait koreksi mendasar atas penyelenggaraan transportasi publik. Memang, publik akan mendapatkan haknya berupa jaminan keselamatan transportasi yang hakiki hanya jika berada dalam naungan Khilafah. Bagaimana penjelasannya?

Selengkapnya

Share

Mengungkap Arah Pelibatan Perempuan dalam Kontraterorisme

Mengingat program kontraterorisme ini ternyata menyasar umat Islam, bahkan sudah menyimpang dari tujuan semula, yakni melenyapkan tindak terorisme menjadi alat permainan politik untuk menyingkirkan para ulama yang dianggap berbahaya, maka kita perlu mencermati program ini, terutama alasan menargetkan perempuan untuk terlibat aktif.

Selengkapnya

Share

Jaminan Hidup Hari Tua bagi Pekerja, Bagaimana dalam Pandangan Islam?

Setiap individu warga negara dalam pemerintahan Islam, baik pedagang, petani, nelayan, pegawai, maupun pekerja, akan terpenuhi kebutuhannya tanpa membutuhkan asuransi. Dari sini, setiap individu rakyat–bukan rata-rata rakyat–dapat memperoleh kesejahteraan. Inilah politik ekonomi dalam Islam, yaitu menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyat.

Selengkapnya

Share

Kebijakan Publik Tidak Pro Rakyat Bukan karena Minimnya Suara Perempuan

Ada topik yang selalu hangat terbahas, tetapi tidak kunjung ada solusi dalam sistem demokrasi kapitalistik, yaitu tentang keterwakilan perempuan atau representasi perempuan dalam bidang politik. Padahal, kebijakan publik yang tidak pro rakyat bukanlah akibat minimnya suara perempuan. Apa penyebab sesungguhnya?

Selengkapnya

Share

Anak di Bawah Umur Menjadi Pelaku Kejahatan Seksual, Wajah Bobrok Sekularisme Kapitalisme

Kekerasan terhadap anak termasuk dalam daftar kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Anak sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah problem sangat serius. Persoalan ini sejatinya memberikan gambaran buruknya masyarakat yang berawal dari lemahnya keluarga; demikian pula menggambarkan betapa anak belum terlindung secara nyata.

Selengkapnya

Share

Menakar Daya Kritis Mahasiswa dalam Merespons Persoalan Bangsa

Sangat berbeda. Pemberitaan media tentang pergerakan masif mahasiswa tampak senyap terhadap isu buka tutup ekspor batu bara, pemindahan IKN, kelangkaan minyak goreng, Es Doger 71 M, dan Wadas. BEM SI sebagai representatif pergerakan mahasiswa pun nyaris tidak terdengar. Bolehkah keadaan ini kita baca sebagai periode degradasi daya kritis mahasiswa berada pada titik nadir?

Selengkapnya

Share

Menggugat Aturan Nikah Beda Agama dalam UU Perkawinan, Menggugat Syariat Islam?

Warga Katolik bernama E. Ramos Petege menggugat UU 1/1974 tentang Perkawinan ke MK usai gagal menikah dengan kekasihnya yang muslim. Menurutnya, UU Perkawinan tidak memuat aturan jelas mengenai perkawinan beda agama dan telah melanggar hak-hak konstitusionalnya. Apakah ia sedang menggugat hukum nikah beda agama dalam Islam?

Selengkapnya

Share